Results 1 to 2 of 2

Thread: Perpres 70 Tahun 2012 Percepat Belanja Modal


  1. #1
    Junior Member nuruld's Avatar
    Join Date
    Feb 2012
    Posts
    189
    Rep Power
    3

    Post Perpres 70 Tahun 2012 Percepat Belanja Modal

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mempercepat realisasi belanja modal hingga 20 persen pada triwulan pertama 2013.

    "Kalau lelang sederhana mulai dari November, maka Januari dia sudah kerja, makanya penyerapan bisa 20 persen lebih," ujarnya di Jakarta, Kamis.

    Menurut Agus, Perpres baru ini menaikkan nilai perlelangan sederhana untuk barang atau pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya hingga Rp5 miliar dari semula Rp200 juta, dan hal tersebut diakui dapat membantu proses penyerapan anggaran.

    "Kalau limitnya naik jadi Rp5 miliar, di awal kuartal kita bisa eksekusi 20 persen-25 persen. Karena proses lelangnya cepat, tidak perlu tiga bulan, mungkin tiga minggu dia sudah selesai lelang. Bulan pertama selesai lelang, bulan kedua sudah eksekusi," ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana optimistis perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 ini dapat mempercepat penyerapan anggaran belanja pemerintah karena lebih memberi kepastian.

    "Kami optimistis upaya mendorong penyerapan anggaran mencapai 95 persen dapat dilakukan setelah terbitnya Perpres Nomor 70 tahun 2012," katanya.

    Perubahan pertama atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah dilakukan pada tahun 2011 dengan diterbitkannya Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang mencakup penambahan kriteria Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu.

    Sedangkan, perubahan yang tertuang dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 bertujuan menghilangkan "bottlenecking" (penghambat) dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat, selain untuk memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.

    Perubahan dalam Perpres tersebut antara lain dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, dibuat ketentuan baru tentang kewajiban setiap Kementerian, Lembaga, Departemen, dan Institusi (K/L/D/I) negara membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan.

  2. #2
    Newbie
    Join Date
    Aug 2012
    Posts
    5
    Rep Power
    0

    Re: Perpres 70 Tahun 2012 Percepat Belanja Modal

    Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mempercepat realisasi belanja modal hingga 20 persen pada triwulan pertama 2013.

    "Kalau lelang sederhana mulai dari November, maka Januari dia sudah kerja, makanya penyerapan bisa 20 persen lebih," ujarnya di Jakarta, Kamis.

    Menurut Agus, Perpres baru ini menaikkan nilai perlelangan sederhana untuk barang atau pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya hingga Rp5 miliar dari semula Rp200 juta, dan hal tersebut diakui dapat membantu proses penyerapan anggaran.

    "Kalau limitnya naik jadi Rp5 miliar, di awal kuartal kita bisa eksekusi 20 persen-25 persen. Karena proses lelangnya cepat, tidak perlu tiga bulan, mungkin tiga minggu dia sudah selesai lelang. Bulan pertama selesai lelang, bulan kedua sudah eksekusi," ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana optimistis perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 ini dapat mempercepat penyerapan anggaran belanja pemerintah karena lebih memberi kepastian.

    "Kami optimistis upaya mendorong penyerapan anggaran mencapai 95 persen dapat dilakukan setelah terbitnya Perpres Nomor 70 tahun 2012," katanya.

    Perubahan pertama atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah dilakukan pada tahun 2011 dengan diterbitkannya Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang mencakup penambahan kriteria Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu.

    Sedangkan, perubahan yang tertuang dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 bertujuan menghilangkan "bottlenecking" (penghambat) dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat, selain untuk memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.

    Perubahan dalam Perpres tersebut antara lain dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, dibuat ketentuan baru tentang kewajiban setiap Kementerian, Lembaga, Departemen, dan Institusi (K/L/D/I) negara membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0