Results 1 to 6 of 6

Thread: Pajak Penghasilan | Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)


  1. #1
    Newbie
    Join Date
    Nov 2012
    Posts
    3
    Rep Power
    0

    Post Pajak Penghasilan | Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

    Sebelum kita membahas tentang Pajak Penghasilan, ada baiknya kita mengatahui tentang 'Pajak' itu sendiri. Karena dengan memahami tentang 'Pajak', kita akan mudah mempelajari dan mengerti tentang seluk-beluk perpajakan di Indonesia.

    Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak :

    1. Iuran / pungutan
    2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    3. Pajak dapat dipaksakan
    4. Tidak menerima kontra prestasi
    5. Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

    Jenis-jenis Pajak

    Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat adalah:
    1. Pajak Penghasilan (PPh)
    2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
    4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

    Khusus jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai tahun 2012 pengelolaannya disebagian dialihkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

    Setelah kita mengetahui dan memahami pengertian serta jenis-jenis pajak, selanjutnya kita fokus pada pembahasan tentang Pajak Penghasilan (PPh).

    Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah :

    Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

    Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

    Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

    Subjek Pajak Penghasilan

    Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

    Subjek Pajak terdiri dari
    1. Subjek Pajak Dalam Negeri
    2. Subjek Pajak Luar Negeri.

    Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

    - Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

    - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

    - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

    Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

    - Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;

    - Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;

    - melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

    Tidak termasuk Subjek Pajak

    1.Badan perwakilan negara asing;

    2.Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

    bukan warga Negara Indonesia; dan

    di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta

    negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

    3.Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

    Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

    tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

    4.Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

    bukan warga negara Indonesia; dan

    tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

    Selanjutnya tentang Objek Pajak Penghasilan dapat anda baca DISINI

  2. #2
    Member
    Join Date
    Nov 2012
    Posts
    571
    Rep Power
    0

    Re: Pajak Penghasilan | Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

    artikelnya cukup lengkap dan panjang, mohon ijin menyimak dulu mas bro

  3. #3
    Senior Member Simba's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    B A T A V I A
    Posts
    1,669
    Rep Power
    8

    Tanya soal Pajak, ada yang bisa bantu?

    Lagi pengen konsultasi pajak, nggak tau dimana, dan saya juga nggak buat thread baru.

    Kalau ada yang berkenan bantu, tolong dijawab ya.


    Saat ini, usaha saya hanya memiliki ijin domisili, tidak ada ijin apapun juga.

    Setiap bulan saya melaporkan pajak pribadi (pph 21?) saya lupa, intinya pajak penjualan dengan perhitungan norma. dan kekurangan dibayar tiap akhir tahun (maret)


    Saya berencana mengurus secara lengkap perijinan usaha saya (untuk kemudahan transaksi ke purusahaan besar, dan juga rencana memanfaatkan jasa bank)

    Jika saya mengurus CV.
    1. Jika CV non PKP, apakah CV ini harus mempunyai NPWP sendiri?
    pelaporan pajaknya apakah sama dengan pajak pribadi saya?

    jika selama ini saya telah melaporkan pajak pribadi secara norma, apakah bisa dipindahkan ke CV? trus apakah pajak saya bisa saya kurangi?


    2. Jika CV saya PKP, bagaimana soal pajak?


    terkadang saya melakukan pembelian dari perusahaan besar yang mewajibkan NPWP (tidak boleh kosong, walau tetap kita bayar) jadi yang saya isi, NPWP pribadi, apakah bermasalah?

    padahal seringkali ketika barang dijual, perusahaan itu dengan senang hati kalau kita menerbitkan PPN. tapi krn tidak bisa menerbitkan PPN terpaksa PPN pembelian hagus begitu saya, sangat disayangkan.


    Saya sangat berterima kasih, jika ada yang berkenan menjelaskan.

  4. #4
    Newbie
    Join Date
    May 2013
    Location
    Surakarta - Jl. Patimura 161C
    Posts
    8
    Rep Power
    0

    Re: Pajak Penghasilan | Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

    Newbie boleh tanya mengenai isi dan penjelasan untuk pajak pemilik toko online ?

    Karena belum banyak informasi mengenai hal itu menjadikan para pelaku UKM online was-was.

    Mohon infonya ya....

  5. #5
    Newbie
    Join Date
    May 2013
    Location
    Surakarta - Jl. Patimura 161C
    Posts
    8
    Rep Power
    0

    Re: Tanya soal Pajak, ada yang bisa bantu?

    Jika saya mengurus CV.
    1. Jika CV non PKP, apakah CV ini harus mempunyai NPWP sendiri?
    pelaporan pajaknya apakah sama dengan pajak pribadi saya?

    Jawab : Untuk melakukan pembuatan ijin CV ke pemkot / pemkab, wajib memiliki NPWP badan usaha. Maksudnya badan usaha itu ya CV itu. Jadi kl buat CV anda akan memiliki NPWP 2 biji, NPWP pribadi dan NPWP badan usaha. 2 NPWP tentu saja 2 pelaporan. NPWP badan usaha (CV) utk melaporkan transaksi penualan di CV itu. NPWP pribadi untuk melaporkan penghasilan Anda dari CV dan usaha lain.

    Status menjadi PKP (perusahan kena pajak - pajak PPN 10% setiap transaksi) adalah ketika CV anda mendapatkan penjualan 600 juta dalam 1 tahun. Artinya kalau pendapat usaha CV mencapai 600 juta otomatis jadi PKP. Kalau belum sampe 50jt/ bln blm layak jadi PKP.

    jika selama ini saya telah melaporkan pajak pribadi secara norma, apakah bisa dipindahkan ke CV? trus apakah pajak saya bisa saya kurangi?

    Jawab : Tidak ada hubungan NPWP pribadi dan NPWP badan usaha. Jadi tidak bisa dikurangi.


    2. Jika CV saya PKP, bagaimana soal pajak?

    Jika perusahaan Anda PKP, Anda wajib membayar pajak PPN 10% utk setiap transaksi penjualan (kyk indomart). Wajib melaporkan setiap bulan dan kalau telat didenda. Selain itu juga Anda harus tetap melapor pajak pribadi Anda.

    Jawaban dari newbie, mohon koreksi kl ada yg salah.

  6. #6
    Member
    Join Date
    May 2013
    Posts
    735
    Rep Power
    1

    Re: Pajak Penghasilan | Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

    wah info yang berguna bget nih bagi yang blm tau ttg pajak
    Spoiler for permainangameterbaik:
    Permainan Lengkap, Dealer Cantik ,Official Sponsor Wigan Atheletic F.C Klik Disini Untuk Bergabung

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0