Results 1 to 2 of 2

Thread: Sekelumit ttg Pajak Pertambahan Nilai


  1. #1
    Newbie erikerfian's Avatar
    Join Date
    Mar 2010
    Posts
    14
    Rep Power
    0

    Sekelumit ttg Pajak Pertambahan Nilai

    PEDAGANG ECERAN


    Pengertian
    Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) terdiri dari:
    - Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
    - Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan, Kegiatan usaha atau pekerjaan utama yang dilakukan oleh Pedagang Eceran yaitu dengan cara:

    a. Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
    b. Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
    c. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis,kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP yang dibelinya.

    Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran
    Pedagang Eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut, wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinyabatas nilai peredaran BKP. Batas nilai peredaran bruto yaitu Jumlah peredaran BKP telah melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta) setahun. Dalam hal pengusaha tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka KPP yang bersangkutan dapat menerbitkan keputusan pengukuhan secara jabatan.

    Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
    1. Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dapat menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dengan cara sebagai berikut:
    - Pajak Keluaran (PK) = Nilai Peredaran Bruto dan atau Penerimaan Bruto yang terutang PPN pada masa pajak yang bersangkutan (tidak termasuk PPN) x Tarif PPN 10%.
    - Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah:
    Untuk penyerahan BKP oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah 80% x Pajak Keluaran.

    Contoh:
    Nilai Peredaran Bruto BKP masa Juli 2002 (tidak termasuk PPN) = Rp. 40.000.000,-
    Catatan:
    PKP wajib membuat catatan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.

    2. PKP Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang PK 10% x Rp 40.000.000, Rp. 4.000.000, PM yang dapat dikreditkan 80%xRp 4.000.000, Rp. 3.200.000, PPN yang terhutang Rp. 800.000,dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. PPN yang terutang = Harga jual atas penyerahan barang dagangan x Tarif PPN 10%
    Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT MASA PPN)
    PKP Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto yang melakukan penyerahan BKP :
    a.Wajib mengisi SPT Masa PPN beserta lampirannya (formulir 1107) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP PE dikukuhkan; dan
    b.Wajib membuat Faktur Pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkannya pada SPT Masa PPN.
    - Slip Cash Register atau Segi Cash Register yang dibuat dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana.
    - Apabila harga jual BKP sudah termasuk PPN, Slip Cash Register atau Segi Cash Register wajib diberi keterangan “untuk BKP harga sudah termasuk PPN”.
    - Pencantuman alamat Pedagang Eceran pada Slip Cash Register atau Segi Cash Register dapat disingkat.


    KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DIKENAKAN PPN

    Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila
    1. Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.

    2. Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha. Bangunan untuk tempat tinggal adalah bangunan atau konstruksi yang semata-mata diperuntukkan bagi tempat tinggal (tidak termasuk fasilitas olah raga atau fasilitas lain). Bangunan untuk tempat usaha adalah keseluruhan bangunan atau konstruksi yang diperuntukkan bagi tempat usaha termasuk seluruh fasilitas yang ada.
    3. Luas bangunan 200 m˛ atau lebih dan bersifat permanen yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002.
    Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton dan/atau kayu tahan lama dan/atau bahan lain yang umur bangunannya lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

    Tarif dan Pengenaan Pajak
    1. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

    2. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
    3. Termasuk dalam pengertian jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun
    sendiri tersebut.

    Saat dan Tempat Pajak Terutang
    Saat yang menentukan PPN terutang adalah saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri(menggali fondasi, memasang tiang pancang dan lainlain). 2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. 3. Tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.


    Penyetoran dan Pelaporan
    1. PPN yang terutang sebesar 10% x 40% dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan, harus disetorkan seluruhnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran biaya tersebut. Dalam hal kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh PKP, PPN yang tercantum dalam SSP tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, karena pembayaran PPN tersebut merupakan pembayaran PPN untuk kegiatan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang bersangkutan,

    2. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan pada KPP di tempat bangunan tersebut berada dengan mempergunakan SSP lembar ke tiga bukti setoran PPN paling lambat tanggal 20 pada bulan dilakukannya penyetoran.
    Kegiatan Membangun Sendiri Di Kawasan Real Estat
    1. Membangun sendiri pada kawasan Real Estat di atas tanah yang diperoleh sesudah 31 Desember 1994, tidak dikategorikan sebagai membangun sendiri, tetapi dianggap dibangun oleh Real Estat. Karena pada dasarnya Real Estat tidak boleh menjual tanah. Dengan demikian kegiatan membangun sendiri pada kawasan Real Estat di atas tanah yang diperoleh sebelum 1 Januari 1995 masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan membangun sendiri. Dalam hal ini perlakuan PPN-nya sama dengan kegiatan membangun sendiri bukan di dalam kawasan Real Estat.

    2. Dalam hal perolehan tanah kavling pada kawasan Real Estat terjadi sesudah tanggal 1 Januari 1995, maka :
    - Kegiatan membangun sendiri oleh pemilik kavling, dianggap dibangun oleh PKP Real Estat.
    - Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar nilai bangunan (tidak termasuk harga tanah) yang dihitung oleh PKP Real Estat seandainya rumah tersebut dibangun oleh PKP Real Estat.
    - Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kavling sehubungan dengan pembangunan rumah tersebut, dilaporkan kepada PKP Real Estat setiap bulan dan dianggap sebagai pembayaran termin. Berdasarkan laporan pemilik kavling, PKP Real Estat harus memungut PPN yang terutang kepada pemilik kavling, kemudian menyetor dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN pada bulan yang bersangkutan.
    - Apabila rumah tersebut telah selesai dibangun, PKP Real Estat harus menentukan nilai bangunan rumah tersebut sesuai dengan patokan harga yang berlaku. Dalam hal nilai bangunan yang dihitung oleh PKP Real Estat lebih besar dari jumlah biaya yang telah dilaporkan oleh pemilik kavling, maka atas selisih tersebut harus dipungut PPN, disetordan dilaporkan oleh PKP Real Estat dalam SPT Masa PPN bulan yang bersangkutan. Apabila patokan harga bangunan yang berlaku lebih kecil daripada jumlah biaya yang dilaporkan maka DPP yang dipakai adalah jumlah biaya yang dilaporkan oleh pemilik kavling tersebut, dan atas selisih tersebut tidak dapat direstitusi.
    - Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk membangun rumah tersebut tidak dapat dikreditkan


  2. #2
    Advisor maspras's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    lombok
    Posts
    14,167
    Rep Power
    23

    Re: Sekelumit ttg Pajak Pertambahan Nilai

    modnote:

    thread dipindahkan ke subforum yang lebih sesuai plus dengan penyesuaian judul.

    thx.
    argumentasinya yang didebat dan didiskusikan bukan orangnya.. kecuali tong kosong.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0