Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20

Thread: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan


  1. #1
    Contributor dung_dung's Avatar
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    pulau kapoek
    Posts
    1,951
    Rep Power
    8

    Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    Jakarta - Undang-undang pajak penghasilan yang baru kini sudah disahkan oleh DPR. Beberapa tarif pajak dipotong sehingga diperkirakan potential lost pajaknya mencapai Rp 40 triliun. Wajib pajak yang tak ber-NPWP akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

    Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008).

    1. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
    Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

    a. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

    b. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.

    Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

    c. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

    d. Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.

    e. Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

    f. Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.

    2. Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

    3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

    4. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.a. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.b. Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.c. Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
    5.Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.
    a. Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial.
    b. Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
    c. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

    6. Pengecualian dari objek PPh
    a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
    b. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.
    c. Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

    7. Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.
    Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur dalam UU PPh.

    8. Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.(
    I lovee youuu bebeb....

  2. #2
    Senior Member WawanPri's Avatar
    Join Date
    Aug 2008
    Location
    Darkness
    Posts
    1,457
    Rep Power
    8

    Re: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    Kerja di Dirjen Pajak, Mas ya?
    pada bulan bintang dan matahari


  3. #3
    Contributor dung_dung's Avatar
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    pulau kapoek
    Posts
    1,951
    Rep Power
    8

    Re: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    enggak...hanya pengamat aja kok
    I lovee youuu bebeb....

  4. #4
    Advisor maspras's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    lombok
    Posts
    14,167
    Rep Power
    23

    Re: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    ada yang punya UU PPh yang terbaru dalam bentuk softcopy?

  5. #5
    Advisor maspras's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    lombok
    Posts
    14,167
    Rep Power
    23

    Re: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    Quote Originally Posted by dung_dung View Post
    ....

    3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang....
    ini yang paling penting... horreeeee....
    trus apakah di tahun 2010 PTKPnya akan berubah? dalam artian disesuaikan dengan faktor2 ekonomi lain.

  6. #6
    Senior Member
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    Kolong Langit
    Posts
    1,067
    Rep Power
    8

    Re: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    sukur deh pajak dikurangi....

  7. #7
    Advisor maspras's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    lombok
    Posts
    14,167
    Rep Power
    23

    Re: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    tambahan berita, diambil dari : http://kompas.com/read/xml/2008/09/0...sahkan.jadi.uu

    Rabu, 3 September 2008 | 07:23 WIB
    JAKARTA, RABU - Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau RUU PPh secara resmi disahkan menjadi UU. Dengan demikian, perhitungan PPh, baik bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi, akan mengacu pada UU tersebut yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

    ”Pelaksanaan undang-undang ini sangat memengaruhi target dan proyeksi penerimaan pemerintah dalam Rancangan APBN 2009. Namun, kami menyadari, perubahan-perubahan dalam UU ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (2/9) di Jakarta.

    Sebelumnya, Dirjen Pajak Darmin Nasution menyebutkan, akibat berbagai aturan baru dalam UU PPh tersebut, potensi penerimaan pajak tahun 2009 akan menurun dari 29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menjadi 21 persen atas PDB.

    Penurunan itu setara dengan Rp 40 triliun. Penyebab turunnya penerimaan pajak, antara lain, adalah penurunan tarif PPh, yakni dari paling tinggi 35 persen menjadi maksimal 30 persen bagi wajib pajak pribadi. Selain itu, ada penurunan tarif PPh wajib pajak badan dari maksimal 30 persen menjadi 28 persen dan bisa diturunkan lagi ke 25 persen.

    Penyebab lainnya adalah dinaikkannya batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar 20 persen dari Rp 13,2 juta per tahun menjadi Rp 15,84 juta per tahun. Begitu juga dengan tanggungan istri dan tiga orang anak yang dinaikkan PTKP-nya dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta per tahun per orang.

    Anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat, mengatakan, penurunan PTKP tidak akan menolong masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak diikuti dengan kebijakan lain. ”Aturan itu sebaiknya dibarengi kebijakan penerapan upah bruto pekerja. Jangan sampai peningkatan PTKP itu hanya menguntungkan pengusaha,” ujar Andi.
    komentar penting gue :

    kok sosialisasinya cuman 3-4 bulan doank?
    apa cukup?
    beda banget dengan yang tahun 2000 yang hampir satu tahun

  8. #8
    Junior Member
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    ...Kampoeng Udik...
    Posts
    206
    Rep Power
    7

    Re: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    Quote Originally Posted by maspras View Post
    tambahan berita, diambil dari : http://kompas.com/read/xml/2008/09/0...sahkan.jadi.uu



    komentar penting gue :

    kok sosialisasinya cuman 3-4 bulan doank?
    apa cukup?
    beda banget dengan yang tahun 2000 yang hampir satu tahun
    ---------------------------------------------------------------------
    Komentar penting saya:
    Sosialisasi nggak perlu lama-lama Mas, segera dilaksanakan saja karena dampaknya bagi WP patuh ada yang lumayan significant Pajak bisa berkurang 1 jutaan/bulan...

    Jadi tahun 2009 ada double increment, satu dari increment tahunan yang satunya lagi increment dari penurunan pajak...

    Selain itu punya NPWP bebas fiscal, jadi sebagai orang yang punya NPWP dan taat pajak saya seneng2 aja segera diberlakukan..

  9. #9
    uci
    uci is offline
    Senior Member uci's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    at home
    Posts
    0
    Rep Power
    0

    Re: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    Quote Originally Posted by maspras View Post
    ini yang paling penting... horreeeee....
    trus apakah di tahun 2010 PTKPnya akan berubah? dalam artian disesuaikan dengan faktor2 ekonomi lain.
    Maspras salam kenal maksudnya apa ya, tanggungan istri dan anak-anak? maksimum tiga lebih rinci lagi donk .maklum ibu rt oot
    always look at the bright side of life

  10. #10
    froo
    Guest

    Re: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan

    warga bijak sadar pajak

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0