Materi ; 1. Latar Belakang 2. Asa dan tujuan 3. hak dan Kewajiban pemohon Badan Publik 4. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 5. Mekanisme memperoleh informasi 6. Komisi informasi (KI) 7. Keberatan dan penyelesaian sengketa melalui KI 8. Hukum Acara Komisi 9. Ketentuan pidana 10. Dan lain lain
Faktor pendukung : 1. Internasional : Council of Europe dan OAS (Organization of American States) yang telah menyusun guidelines dan model of legislation, bank Dunia dan IMF menyusun ketentuan tentang hak akses publik untuk menekan tingkat KORUPSI dan transparansi keuangan. Konvensi Aarhus ttg access to enviromental information juga termasuk 2. Konsep kebebasan dalam negara demokrasi
Hak 1. Right to know/ hak untuk mengetahui 2. Right to observe/right to attend public meeting/hak untuk menghadiri pertemuan publik 3. Right to obtain a copy (akses pasif)/hak untuk mendapatkan salinan informasi 4. Right to be informed (akses aktif)/hak untuk diinformasikan tanpa permintaan 5. Right to disseminate/hak menyebarluaskan informasi
Studi banding: 1. Bulgaria - Access to Public Information Act (th 2000) 2. Jepang - Law Concerning Access to Information Held by the Administrative (th. 1999) 3. Mexico - The Federal Transparancy and Access to Public Government Information Law (th. 2002) 4. Pakistan - The Freedom of Information Ordinance (th. 2002) 5. Afrika Selatan - The Promotion to Access to Information Act (th. 2001) 6. Swedia - Freedom of the Press Act (th. 1776) 7. Inggris - The Freedom of Information Act (th. 2002) 8. Amerika Serikat - Freedom of Information Act 9. Thailand - The Official Information Act (th. 1997) 10. India - The Right to Information Act (th. 2005)
