Jejak Indonesia dalam Perdamaian Filipina Selatan



Indonesia, sebagai Ketua Komite Perdamaian untuk Filipina Selatan dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), sudah cukup lama mempersiapkan pertemuan 16 September 2013. Agenda itu merupakan kelanjutan dari pertemuan antara pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF), yang tahun sebelumnya digelar di Bandung, Jawa Barat; dan Solo, Jawa Tengah.

Namun, sebuah surat dari MNLF pada 13 September membuat pertemuan itu tak jadi terlaksana. “Inti suratnya berisi permintaan maaf tidak dapat hadir dalam pertemuan 16 September karena situasi di Zamboanga,” kata Direktur Organisasi Internasional Sosial Budaya dan Negara Berkembang, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI Arko Hananto Budiadi, Jumat pekan lalu. “Bukan pembatalan, tapi penundaan.”

Insiden Zamboanga adalah penyerbuan sekitar 300 pasukan bersenjata MNLF ke Zamboanga City, Filipina Selatan, 9 September lalu. Mereka menilai Filipina mengingkari perjanjian damai 1996, yang dimediasi oleh Indonesia pada 1996. Penyerbuan itu berujung pada kontak senjata dengan aparat keamanan Filipina yang masih berlangsung hingga kemarin dan telah menewaskan 125 orang, termasuk 99 dari MNLF.

Jejak Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina Selatan dimulai lebih dari dua dekade lalu. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia 2001-2009, Hasan Wirajuda, keterlibatan Indonesia bermula saat Filipina dan MNLF meminta Indonesia secara resmi menjadi mediator pada 1993.

Keduanya sebenarnya sudah mencapai kata sepakat untuk berdamai dengan bantuan mediasi dari Libya, salah satu negara anggota OKI. Libya, di bawah Muammar Qadafi, berhasil mendorong kedua belah pihak untuk menandatangani Kesepakatan Tripoli pada 23 Desember 1976. Inti kesepakatan itu adalah, MNLF bersedia menerima otonomi dan tidak ada lagi tuntutan merdeka seperti sebelumnya.

Hanya, kata Hasan, kesepakatan yang dibuat antara MNLF dan pemerintah Filipina di bawah Fidel Ramos itu tak ditindaklanjuti. Akibatnya, bentrokan bersenjata tetap terjadi di lapangan karena tidak ada gencatan senjata. Pemerintah Filipina lantas meminta Indonesia menjadi mediator.

"Ketika pemerintah Filipina meminta, kita tidak serta-merta menerima. Kita tidak mau hanya diminta oleh satu pihak, tapi harus semuanya, termasuk OKI yang dulu memfasilitasi," kata Hasan, yang saat itu menjabat Direktur Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Politik Departemen Luar Negeri. Saat pertemuan di Cipanas, Jawa Barat, pada 14-16 April 1993, semua pihak memberikan mandat kepada Indonesia untuk memfasilitasi pertemuan antara MNLF dan Filipina.

Ada tiga tingkatan dalam proses perundingan. Pertama, pertemuan resmi, yang diketuai menteri luar negeri saat itu, Ali Alatas. Kedua, tingkat komite gabungan. Ketiga, komite teknis. Selama proses perundingan 1993 sampai 1996, ada empat kali pertemuan resmi, 10 kali pertemuan komite gabungan, dan 77 kali di tingkat komite teknis.

Pertemuan komite gabungan pertama digelar pada Desember 1993 di Kota Jolo, Pulau Sulu. Hasilnya, kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata, dan Indonesia diminta mengirim pasukan perdamaian. Indonesia, di bawah OKI, akhirnya mengirim 16 orang. Hasan menilai, pasukan perdamaian itu cukup efektif. Di lapangan juga tak terjadi insiden kontak senjata. (lihat wawancara: Hasan Wirajuda).

Dalam perundingan, ada dua hal yang dianggap cukup alot pembahasannya. Pertama, soal pembagian sumber daya. Kedua, integrasi laskar MNLF ke Angkatan Bersenjata dan Polisi Nasional Filipina. Melalui negosiasi panjang, keduanya menandatangani perjanjian damai pada 2 September 1996 dan menjadi embrio lahirnya Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM).

Setelah perjanjian diteken, tugas Indonesia tak lantas selesai. Sejumlah pertemuan lanjutan untuk mengawasi implementasi perjanjian itu digelar pada 10-12 November 2007 di Jeddah, Arab Saudi; 14-16 Februari 2008 di Istanbul, Turki; 11-13 Maret 2009 di Manila; 22-23 Februari 2011 di Jeddah, Arab Saudi. Pada 2012, ada dua pertemuan di Indonesia, yaitu pada 20-22 Juni di Solo dan 1-2 Maret 2012 di Bandung. Tahun ini, rencananya digelar pertemuan di Yogyakarta pada 16 September itu, yang akhirnya batal.

Pemerintah di Manila tampaknya tak terlalu bahagia dengan perkembangan di Filipina Selatan dan menyebut hasil perjanjian 1996 itu sebagai eksperimen yang gagal. Presiden Benigno Aquino III lantas merintis perdamaian dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF), organisasi yang menyempal dari MNLF pada 1978.

Keduanya menandatangani perjanjian pada 15 Oktober 2012, yang disebut akan membuka jalan bagi pembentukan entitas politik otonomi baru bangsa Moro, menggantikan ARMM. Kesepakatan terbaru itulah yang memicu kemarahan pasukan bersenjata MNLF, sehingga menyerang Zamboanga.

SUMBER


tanggapannya masbroh dan mbaksist gimana nih ?