SAS,sistim informasi gegabah yang menindas otonomi sekolah

[wrazif]

Setelah buku paket ditiadakan (buku pelajaran tak lagi boleh diproyekkan), maka Dinas Pendidikan seperti lesu darah, lalu cari-cari proyek apa saja, asal bisa menghasilkan duit. Di Prov. DKI Jakarta, Suku Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta, telah memaksa semua SMA untuk menggunakan SAS (sistim administrasi sekolah)(yang tidak gratis) - akibatnya begitu banyak data terkumpul sehingga server kerap "hang". Bayangkan ada 420 SMA di DKI x 200 siswa x 12 mata pelajaran - Data base jadi kacau, lalu jam akses sekolah dibatasi hari dan jamnya ! Sudah terjadi, nilai yang di-entry 6, keluar di print out 3,3 dan lucunya kesalahan tak bisa diperbaiki. Kalau begitu caranya, kan lebih baik kalau data itu disimpan saja di TU masing-masing sekolah - hemat, praktis , efisien dan tak ada celah untuk kesalahan memasukkan nilai.
Ada hal yang lebih serius :
1. SAS telah melanggar azas otonomi sekolah dan otonomi guru - penyeragaman sistim dan kendali satu tangan telah merusak jiwa dari reformasi yang telah digulirkan melalui UU Sisdiknas
2. SAS telah menurunkan derajat guru menjadi sekedar petugas administrasi bahkan lebih buruk lagi, guru diturunkan derajatnya menjadi hanya sekedar petugas data entry. Padahal dalam KTSP, guru adalah konseptor dan inisiator yang pangkatnya hendak diangkat sederajat dengan dosen melalui UU Guru dan Dosen. Akibatnya bila guru menekuni SAS, dapat dipastikan guru yang bersangkutan tak akan lolos dalam program sertifikasi guru yang mengharuskan guru menjadi seorang pendidik, seorang yang terus menimba ilmu, seorang pengabdi masyarakat dan seorang seseorang yang secara psikologis matang (mampu membimbing siswa)
3. SAS menabrak aturan diatasnya, yaitu KTSP (yang disusun berdasarkan Permen no. 22, 23 dan 24 tahun 2006) dan MBS (manajemen berbasis sekolah - yang dikukuhkan lewat PP no. 19 tahun 2007) serta program Sekolah Mandiri (yang diluncurkan bersamaan dengan program PADU)
4. SAS telah merusak jiwa KTSP, dimana guru dituntut untuk bisa membuat kurikulum sendiri seperti dosen, karena SAS memungkinkan guru untuk menyalin (copy paste) peta konsep, indikator dan silabus (bahkan soal-soal) dari penerbit Yudhistira atau beli dari toko buku - tak ada mekanisme kontrol, seperti halnya kalau seorang guru menyusun KTSP yang terdiri dari Dokumen I dan Dokumen II (lihat website Depdiknas : http://www.depdiknas.go.id lalu klik KTSP
5. SAS dipaksakan dengan cara-cara preman - Sekolah yang tak ikut SAS, tak boleh ikut UN atau Sekolah yang tak mau ikut SAS, akan dikeluarkan dari sistim. Preman bener !
6. SAS merupakan copy paste dari SSCI (sistim sekolah cerdas Indonesia) yang telah gagal diterapkan 10 tahun yang lalu. Dikmenti DKI Jakarta menganggap semua guru itu sudah pikun
7. SAS telah merusak harga diri guru, karena guru diperlakukan sebagai buruh, yang tak punya hak suara. Banyak guru telah menempuh pendidikan sampai S-2 dan telah banyak ikut penataran di luar negeri (terutama guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah bertaraf internasional (SBI), tapi dihadapan Dikmenti - mereka semua dianggap katrok dan gaptek
8. KTSP itu memerlukan program komputer yang canggih, terutama untuk langkah ke 15 (Penilaian Berbasis Kelas) dan langkah ke 16 (Catatan Kompetensi) - SAS itu menggampangkan masalah
9. Bravo untuk SMA Kanisius, SMA Santa Ursula, SMA Sang Timur dan SMA N 13 Jakarta yang telah berani menolak SAS. Ini bukan masalah komputerisasi, tapi masalah visi, mau dibawa kemana sekolah kita? Setelah ada UU Guru dan Dosen yang mewujud dalam Program Sertifikasi Guru, lalu ada MBS yang mengacu pada pola Sekolah Mandiri dan menjamurnya sekolah-sekolah bertaraf internasional (SBI), dan kemudian ada uji coba SKS (sistim kredit semester) di SMA N 78 dan SMA Santa Ursula - untuk apa SAS yang membodohi guru dan publik? Mahal lagi !

Best regards,
Wendie

[danang]

@ts

saya juga menolak sas, lebih baik saat ini pemerintah lebih fokus pada kesejahteraan guru

[david chyn]

Ini seperti isu sentralisasi vs desentralisasi dalam system informasi.
Ada yang vital tapi tidak urgent,
ada yang tidak vital tapi urgent,
ada yang vital dan urgent, dan
ada yang tidak vital dan tidak urgent.
Urgent bisa setara dengan frequenly use, tapi juga bisa tidak.
Jadi dengan memahami mana yang harus dikelola oleh lokal sekolah atau terpusat akan didapat system yang tepat. Menurut saya, hal ini harus dilihat secara bijak, secara makro, karena sudut pandang dan kepentingan bisa berbeda.
Salam (dc)

[alindri]

ini bukti bahwa orang indonesia itu sangat kreativ sekali...terutama menciptakan celah2 yang sekiranya bermanfaat untuk kepetingan segelintir pihak saja..he he he

kasian ya nasib para guru....