Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 21
Like Tree4Likes

Thread: Sunat Perempuan... Tinjauan dari Sisi Medis


  1. #11
    Senior Member ChinXian's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    2,353
    Rep Power
    10

    Re: Sunat perempuan....tinjauan dari sisi MEDIS

    Kalo gw sih beneran ogah
    Amit2, ngebayanginnya aja merinding

  2. #12
    Senior Contributor earsun's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    where many malls and culinary gathered
    Posts
    7,936
    Rep Power
    33

    Re: Sunat perempuan....tinjauan dari sisi MEDIS

    Update info mengenai FGM :

    LINK

    Amnesty Minta RI Larang Sunat Perempuan


    Kamis, 08 Maret 2012, 09:13 WIB







    ilustrasi




    REP*BLIKA.CO.ID, LONDON - Amnesty Internasional minta kepada Pemerintah Indonesia menerapkan undang-undang yang melarang segala bentuk mutilasi kelamin perempuan.

    Permintaan Amnesty Internasional itu disampaikan Josef Roy Benedict, Campaigner - Indonesia & Timor-Leste Amnesty International Secretariat kepada ANTARA London, sehubungan dengan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret.

    "Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut peraturan pemerintah 2010 yang mengizinkan 'sunat perempuan,'" ujarnya.

    Pihak berwenang juga harus menghapuskan praktik berbahaya ini dengan menerapkan undang-undang khusus dengan hukuman yang sesuai yang melarang segala bentuk mutilasi kelamin perempuan (female genital mutilation/ FGM)

    Akhir bulan ini, Amnesty International akan mengirim petisi dari Jaringan Pemuda Asia Pasifik (Asia Pacific Youth Network-APYN) dan aktivis di lebih dari 30 negara dan wilayah, termasuk dari Indonesia.

    Amnesty Internasional yang bermarkas besar di London itu mengharapkan pemerintah Indonesia untuk mencabut peraturan 2010 tentang 'sunat perempuan' dan menerapkan undang-undang spesifik untuk melarang praktik tersebut.

    Mereka menggemakan panggilan dari lebih dari 130 organisasi nasional, regional dan internasional pada tahun 2011 untuk mengakhiri praktik mutilasi kelamin perempuan di Indonesia.

    Pada bulan November 2010, Kementerian Kesehatan Indonesia mengeluarkan peraturan yang melegitimasi praktik mutilasi kelamin perempuan dan memberi otoritas pada pekerja medis tertentu, seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukannya.

    Sebuah laporan pada bulan November 2011 yang dikeluarkan kelompok kerja pra-sesi Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), menyatakan peraturan pemerintah 2010 tentang 'sunat perempuan' sebagai 'kemunduran dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan'.

    Komite ini meminta pemerintah Indonesia untuk menjelaskan langkah yang diambil untuk mencabut peraturan ini dan untuk menghapuskan praktik mutilasi kelamin perempuan yang kembali muncul di Indonesia.

    Dalam tanggapannya, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa peraturan tersebut tidak boleh dengan cara apapun dapat dianggap sebagai mendorong atau mempromosikan praktik mutilasi kelamin perempuan.

    Menteri Kesehatan akan meninjau pelaksanaan peraturan ini dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan dengan Konvensi CEDAW. Indonesia akan melakukan pelaporan kepada Komite CEDAW pada sidang ke-52 nya pada bulan Juli mendatang.

    Amnesty International khawatir bahwa peraturan 2010 membenarkan dan mendorong mutilasi kelamin perempuan, sebuah praktik yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan karenanya melanggar larangan mutlak terhadap penyiksaan dan penganiayaan.

    Efek fisik dari mutilasi kelamin perempuan dapat termasuk rasa sakit, shock, pendarahan, kerusakan pada organ sekitar klitoris dan labia serta infeksi.

    Efek jangka panjang termasuk infeksi kronis kepada saluran kemih, batu dalam kandung kemih dan uretra, kerusakan ginjal, infeksi saluran reproduksi akibat terhambatnya aliran menstruasi, infeksi panggul, infertilitas, jaringan parut yang berlebihan, keloid (dibangkitkan, berbentuk tidak teratur, semakin memperbesar bekas luka) dan kista dermoid.

    Sebuah survey tahun 2009, di seluruh Indonesia, tentang mutilasi kelamin perempuan, yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Kependudukan dan Gender, Universitas Yarsi, Jakarta, menemukan komplikasi utama yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan berupa pendarahan, trauma psikologis dan infeksi.

    Praktik mutilasi kelamin perempuan menunjukkan penstereotipean (pelabelan) yang diskriminatif mengenai kelamin perempuan yang 'kotor' atau merendahkan; bahwa perempuan tidak berhak membuat pilihan mereka sendiri mengenai seksualitas dengan cara yang sama dengan laki-laki; dan perempuan dan anak perempuan hanya bisa bermartabat secara penuh dalam praktik keagamaan jika badan mereka diubah, artinya ada yang secara inheren salah dengan tubuh perempuan.

    Perilaku-perilaku yang merendahkan perempuan karena kondisi aktual atau persepsi atas seksualitas mereka sering dijadikan justifikasi kekerasan terhadap perempuan.

    Direktur Bina Kesehatan Ibu di Kementerian Kesehatan, pada bulan Juni tahun lalu membantah peraturan tersebut melegitimasi mutilasi kelamin perempuan atau segala jenis penyalahgunaan, bersikeras peraturan tersebut diperkenalkan untuk memastikan 'sunat perempuan' dilakukan dengan aman oleh para profesional kesehatan yang terlatih.

    Namun, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
    Lembaga medis dan hak asasi manusia di Indonesia telah mengungkapkan kekhawatiran bahwa peraturan tersebut bisa mengakibatkan yang sebaliknya dan meningkatkan praktik ini di Indonesia Peraturan mengenai sunat perempuan bertentangan dengan langkah pemerintah memperkuat kesetaraan gender dan melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

    Peraturan itu juga melanggar sejumlah hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang No.7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang No. 5/1998 tentang ratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (CAT); Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak; Undang- Undang No. 23/2004 tentang Kekerasaan dalam Rumah Tangga; dan Undang-Undang No. 23/2009 tentang Kesehatan.

    Peraturan ini bertentangan dengan edaran pemerintah ditandatangani Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, yang secara khusus memperingatkan dampak negatif kesehatan mutilasi kelamin perempuan pada perempuan.

    Dalam kesimpulan observasinya tahun 2007, Komite CEDAW merekomendasikan Indonesia untuk mengembangkan rencana aksi untuk menghapus praktik mutilasi kelamin perempuan, termasuk mengimplementasikan kampanye penyadaran publik untuk merubah persepsi budaya yang terkait dengannya.

    Selain itu menyediakan pendidikan yang memasukkan praktik tersebut sebagai pelanggaran hak asasi perempuan dan anak perempuan dan tidak memiliki dasar dalam agama.
    Legion of mindless zombies could even turned insolent marauder into a demigod

  3. #13
    Senior Contributor earsun's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    where many malls and culinary gathered
    Posts
    7,936
    Rep Power
    33

    Re: Sunat perempuan....tinjauan dari sisi MEDIS

    Hari gene...masih ada praktek sunat perempuan?
    otaknya ketinggalan beberapa abad kali.....
    Legion of mindless zombies could even turned insolent marauder into a demigod

  4. #14
    Contributor agatha's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    4,986
    Rep Power
    22

    Re: Sunat perempuan....tinjauan dari sisi MEDIS

    Quote Originally Posted by earsun View Post
    Hari gene...masih ada praktek sunat perempuan?
    otaknya ketinggalan beberapa abad kali.....
    Pemerintah Indonesia restui tuuuh....

    Link: Pemerintah Indonesia Didesak Hentikan Khitan bagi Perempuan


    Pemerintah Indonesia Didesak Hentikan Khitan bagi Perempuan Amnesty International mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan praktek khitan bagi perempuan dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang sunat perempuan.



    Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membantah bahwa peraturan Menteri Kesehatan tentang sunat bagi perempuan merupakan legitimasi mutilasi kelamin perempuan. Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang sunat perempuan dinilai Amnesty International kian melegitimasi praktek sunat terhadap perempuan karena mengatur secara detail tata laksana khitan pada perempuan sekaligus memberi otoritas kepada pekerja medis seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukannya.
    Selain itu aturan tersebut menurut Amnesti Internasional juga bertentangan dengan konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia.

    Direktur Bina Kesehatan Ibu di Kementerian Kesehatan, Dr. Gita Maya Koemara Sakti Soepono kepada VOA membantah peraturan tersebut melegitimasi praktek sunat terhadap perempuan.
    Menurutnya peraturan tersebut tidak mengharuskan sunat bagi perempuan, tetapi bila ada perempuan yang ingin disunat, peraturan tersebut menjadi panduan agar perempuan terhindar dari praktek sunat yang membahayakan kesehatan.

    Saat ini kata Gita Maya, Peraturan Kementerian Kesehatan tentang sunat perempuan itu akan direvisi agar tidak terjadi multi tafsir seperti yang terjadi sekarang ini.
    Dr. Gita Maya menjelaskan, "Peraturan Menteri Kesehatan itu tidak lahir begitu saja. Jadi ada kronologisnya. Dari sebelumnya, edaran dirjen yang melarang sunat perempuan. Kemudian fatwa MUI yang minta supaya edaran itu dicabut sampai lahirnya SK dari Menkes."

    Sebelumnya pada tahun 2006, Kementerian Kesehatan pernah melarang adanya khitan perempuan tetapi peraturan tersebut tersebut dibatalkan karena keberatan kalangan ulama.
    Kepala Lembaga Kependudukan dan Gender Universitas YARSI Jakarta, Professor Jurnalis Uddin, menyayangkan sikap pemerintah yang membatalkan aturan larangan khitan perempuan tersebut.

    Peraturan Menteri kesehatan tahun 2010 mengenai tata laksana khitan perempuan, menurut Prof Jurnalis Uddin, justru semakin memperbesar resiko kerugian pada perempuan yang dikhitan.
    "Pertama dari segi kesehatan tidak ada guna. Yang ada malah kerugian, karena ada perlukaan, ada yang mungkin pendarahan, kemungkin kalau terjadi infeksi jadi tidak ada manfaat. Di Saudi sendiri tidak ada khitan perempuan, di Jordan tidak ada khitan perempuan, di Libanon tidak ada, di Turki tidak ada. Jadi di negara yang konvensional saja tidak ada. Dan di Mesir fatwa dari mufti tidak boleh melakukan khitan perempuan. Nah Indonesia (men)contoh yang mana?" ungkap Prof Jurnalis Uddin.

    Untuk itu, Professor Jurnalis Uddin juga mendesak Kementerian Kesehatan segera mencabut peraturan Menteri Kesehatan tentang khitan perempuan.
    Kementerian Kesehatan bersama dengan pakar-pakar kesehatan harus meyakinkan Majelis Ulama Indonesia bahwa sunat perempuan tidak mempunyai manfaat apapun.
    Prof Jurnalis Uddin menambahkan, "Harus menyakinkan Majelis Ulama. Melakukan penelitian sehingga nanti pakar-pakar bisa menyakinkan Majelis Ulama bahwa fatwanya keliru. Dan itu biasa, di Majelis Ulama suatu fatwa tidak berarti itu fatwa seumur hidup. Bisa saja fatwa itu setelah 5 tahun diubah lagi karena ada temuan-temuan baru, sehingga itu ada dasar untuk mengubah."
    Praktek khitan bagi perempuan oleh sebagian negara di dunia saat ini memang sudah dilarang. Negara-negara di Afrika tahun 2010 lalu bahkan sampai menggelar konferensi internasional untuk mendorong gerakan penghapusan atau pelarangan khitan pada organ genital perempuan yang dinilai melanggar HAM.
    Umumnya praktek khitan bagi perempuan ini dilakukan atas alasan budaya ataupun mengikuti perintah agama. Tetapi pada kelanjutannya, praktek khitan pada perempuan justru menyebabkan infeksi, masalah pada saluran kencing, trauma psikis, komplikasi saat melahirkan dan bahkan pada beberapa kasus menyebabkan pendarahan.

  5. #15
    Senior Contributor earsun's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    where many malls and culinary gathered
    Posts
    7,936
    Rep Power
    33

    Re: Sunat perempuan....tinjauan dari sisi MEDIS

    Menurut saya, kebijakan soal kesehatan tidak seharusnya dicampur adukkan dengan ideologi ( baca agama )
    menkes harus tegas mengambil keputusan yg terbaik menurut standard kesehatan, bukan yg lainnya !!
    Legion of mindless zombies could even turned insolent marauder into a demigod

  6. #16
    Member oomaldi's Avatar
    Join Date
    Feb 2012
    Location
    Jakarta
    Posts
    625
    Rep Power
    4

    Re: Sunat perempuan....tinjauan dari sisi MEDIS

    Quote Originally Posted by earsun View Post
    Menurut saya, kebijakan soal kesehatan tidak seharusnya dicampur adukkan dengan ideologi ( baca agama )
    menkes harus tegas mengambil keputusan yg terbaik menurut standard kesehatan, bukan yg lainnya !!
    yap betul.. tapi, biasanya yg diatur sama agama tuh emang udah mengandung arti tertentu..
    ya tergantung bgaimana kita menyingkapinya
    earsun likes this.
    Jualan? Langsung kesini >> Lapak Jual Beli Kompas Forum
    Jangan lupa baca aturannya disini >> Aturan Lapak Jual Beli KompasForum

  7. #17
    Senior Contributor earsun's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    where many malls and culinary gathered
    Posts
    7,936
    Rep Power
    33

    Re: Sunat perempuan....tinjauan dari sisi MEDIS

    Quote Originally Posted by oomaldi View Post
    yap betul.. tapi, biasanya yg diatur sama agama tuh emang udah mengandung arti tertentu..
    ya tergantung bgaimana kita menyingkapinya
    Pertama,
    masih merupakan perdebatan, apakah sunat perempuan ini aturan agama / budaya ?
    dulu saya buka thread untuk bahas hal tsbt, agar menjadi clear bahwa sesungguhnya itu hanya produk budaya saja.....tapi dengan sukses diberangus mantan sumod hahahahaha

    kedua,
    seandainyapun ada aturan dalam agama tertentu, tetap saja kebijakan yg dikeluarkan Menkes seharusnya mengacu kepada hasil penelitian kesehatan, sesuai dengan bidangnya.

    masalahnya saat ini, dinegara kita terjadi kerancuan dimana agama seolah mempunyai otoritas untuk masuk kesegala bidang.
    hal ini membuat banyak benturan-benturan kebijakan. Agama yg seharusnya bersifat privat, sekarang sudah berubah menjadi lembaga super power yg haus untuk mengatur segala sendi kehidupan dan politik.

    back to topik...
    apakah permintaan Amnesty International akan didengarkan pemerintah?
    Atau pemerintah lebih memilih menyerah terhadap tekanan sekelompok tertentu?
    Legion of mindless zombies could even turned insolent marauder into a demigod

  8. #18
    Senior Contributor earsun's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    where many malls and culinary gathered
    Posts
    7,936
    Rep Power
    33

    Re: Sunat perempuan....tinjauan dari sisi MEDIS

    Ini saya sampaikan lagi dampak buruk atas sunat perempuan ditinjau dari sisi medis :

    Dampak yang dapat segera terjadi akibat FGM adalah nyeri berat, perdarahan, perlukaan daerah jaringan sekitar, retensi urine, sepsis, syok (akibat kesakitan karena tanpa anastesi maupun perdarahan), tetanus, maupun ulserasi pada daerah genital. Perdarahan massif dan infeksi bisa menyebabkan kematian.

    Dalam jangka waktu panjang juga dilaporkan terjadinya kista dan abses, keloid, kerusakan uretra yang menjadi penyaba inkontinetia urine, dispareni, disfungsi seksual, dan cronic morbidity (contohnya fistula vesico vaginal). Disfungsi seksual sendiri biasanya diakibatkan oleh dipaureni serta turunnya sensitivitas permanen akibat klitoridectomi dan infubulasi. Sementara Kauterisasi elektrik klitoris bisa berpengaruh pada psikis sehingga menghilangkan hasrat untuk bermasturbasi. Selain itu penggunaan alat tanpa sterilisasi bisa menjadi media penyebaran penyakit seperti HIV dan hepatitis.


    WHO menyampaikan bahwa FGM dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan dimana pun
    Legion of mindless zombies could even turned insolent marauder into a demigod

  9. #19
    Senior Contributor earsun's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    where many malls and culinary gathered
    Posts
    7,936
    Rep Power
    33

    Re: Sunat Perempuan... Tinjauan dari Sisi Medis

    Update thread jadul saya :

    PBB Keluarkan Resolusi Kecam Sunat Perempuan

    Nurvita Indarini - d*tikHealth

    Selasa, 27/11/2012 16:32 WIB





    Foto: Ilustrasi/Thinkstock
    Berita Lainnya



    Jakarta, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi pertamanya terkait pengecaman atas female genital mutilation (FGM) atau sunat perempuan. Sunat perempuan merupakan suatu prosedur yang dijalani sekitar tiga juta perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia setiap tahunnya.

    Resolusi tersebut dikeluarkan pada hari Senin (26/11) kemarin. Isinya menyerukan kapada negara-negara untuk 'melengkapi langkah-langkah hukum dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan' untuk menghilangkan praktik sunat perempuan. Demikian dikutip dari AFP, Selasa (27/11/2012).

    Menurut AFP, praktik sunat perempuan menyebabkan sakit parah dan memiliki konsekuensi kesehatan dalam jangka panjang.

    "Kami akan terus berusaha mencapai tujuan akhir, yaitu mengakhiri praktik sunat pada perempuan dalam satu generasi. Hari ini, tujuan kami hampir terpenuhi," ucap Cesare Ragaglini, Duta Besar PBB dari Italia.

    Lebih dari 110 negara, termasuk lebih dari 50 negara Afrika mendukung resolusi PBB tersebut.

    Dikabarkan 140 juta perempuan dari seluruh dunia dipotong klitoris dan labianya yang diyakini bisa mengurangi libido dan mempertahankan kesucian seorang perempuan. Kebanyakan perempuan dan anak-anak perempuan di Afrika berisiko terhadap praktok ini. Selain Afrika, praktik ini juga ditemukan di Timur Tengah dan sejumlah negara Asia. Bahkan praktik ini diperkirakan mengalami peningkatan di Eropa, Australia, New Zealand, AS, dan Kanada.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membagi definisi sunat perempuan menjadi empat. Tipe I, memotong seluruh bagian klitoris. Tipe II, memotong sebagian klitoris. Tipe III, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (infibulasi). Tipe IV, menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi perdarahan.

    Nah, biasanya sunat perempuan ini diatur oleh perempuan dalam keluarganya dan dilakukan oleh tukang sunat tradisional dengan mengunakan pisau silet hingga gunting, bahkan pecahan kaca, atau tutup kaleng.

    Menurut WHO, segala jenis sunat perempuan meningkatkan risiko kematian bayi (15 persen untuk Tipe I, 32 persen untuk Tipe II dan 55 persen untuk Tipe III). Wanita yang menjalani infibulasi juga berisiko melahirkan secara caesar sebesar 30 persen serta mengalami pendarahan pasca melahirkan hingga 70 persen, lebih tinggi dibandingkan wanita yang tidak menjalani sunat perempuan.

    Sebanyak 10-20 per ribuan bayi yang lahir di Afrika pun meninggal dunia selama proses persalinan karena ibunya menjalani prosedur pemotongan kelamin.

    Di Indonesia, sunat perempuan diatur dalam Permenkes No 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang intinya mengatur prosedur dan teknik penyayatan dan hanya bagian mana yang boleh disayat.

    Beberapa poin yang diatur dalam Permenkes No 1636/2010 tentang Sunat Perempuan antara lain sebagai berikut:

    1. Sunat perempuan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan baik dokter, bidan atau perawat yang memiliki izin kerja. Sebisa mungkin, tenaga kesehatan yang dimaksud berjenis kelamin perempuan.

    2. Bagian yang dipotong tidak boleh sembarangan, bahkan sebenarnya tidak ada bagian dari alat kelamin perempuan yang boleh dipotong. Sunat yang diizinkan hanya berupa goresan kecil pada kulit bagian depan yang menutupi klitoris (frenulum klitoris).

    3. Sunat perempuan tidak boleh dilakukan dengan cara mengkaterisasi atau membakar klitoris (bagian mirip kacang yang paling sensitif terhadap rangsang seksual, dalam Bahasa Indonesia disebut juga klentit). Goresan juga tidak boleh melukai atau merusak klitoris, apalagi memotong seluruhnya.

    4. Bagian lain yang tidak boleh dirusak atau dilukai dalam sunat perempuan adalah bibir dalam (labia minora) maupun bibir luar (labia mayora) pada alat kelamin perempuan. Hymen atau selaput dara juga termasuk bagian yang tidak boleh dirusak dalam prosedur sunat perempuan.

    5. Sunat perempuan hanya boleh dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang bersangkutan dengan izin dari orangtua atau walinya. Petugas yang menyunat juga wajib menginformasikan kemungkinan terjadinya perdarahan, infeksi dan rasa nyeri.

    LINK
    Legion of mindless zombies could even turned insolent marauder into a demigod

  10. #20
    syx
    syx is offline
    Senior Member syx's Avatar
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    1,718
    Rep Power
    9

    Re: Sunat Perempuan... Tinjauan dari Sisi Medis

    sunat perempuan tidak ada manfaat medisnya sama sekali. mending tidak diterapkan. kasian juga korbannya jadi kurang menikmati sensasi, apalagi kalo yang dipotong adalah bagian clitoris yang merupakan bagian yang sangat sensitif (seperti kepala penis pada pria). bayangin aja para pria kalo kepala penisnya dipotong...

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO