Results 1 to 6 of 6

Thread: DPRD DKI Galang Interpelasi, Ancam Makzulkan Jokowi!


  1. #1
    Contributor
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    2,830
    Rep Power
    0

    DPRD DKI Galang Interpelasi, Ancam Makzulkan Jokowi!




    Anggota DPRD DKI Jakarta menggalang interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo(Jokowi) terkait polemik Kartu Jakarta Sehat. Saat ini sudah ada 30 anggota DPRD yang tanda tangan menggunakan hak interplasi terkait kasus pengunduran diri 16 rumah sakit dari peserta pelayanan KJS.

    "Sebenarnya DPRD ini sudah menggulirkan hak interpelasi, sudah lebih dari 30 anggota tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI. Jokowi terancam di-impeachment," ujar anggota Komisi E DPRD Asraf Ali dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD dengan Dinas Kesehatan dan 16 Rumah sakit di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5). Asraf Ali dikenal berasal dari Fraksi Partai Golkar.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati dalam rapat mengatakan dalam waktu tiga minggu akan menyelesaikan perbaikan tarif. Sebab, kecilnya besaran tarif untuk paket pengobatan yang selama ini membuat resah 16 rumah sakit yang akan mundur.

    "Tapi balik lagi tarif, tarifnya terlalu kecil. Mudah-mudahan dalam tiga minggu kita punya rumusan itu," kata Dien.

    Selain itu, Dien mengatakan tarif merupakan kewenangan Pemda DKI. Hal ini diungkapkan saat ditanya oleh Komisi E DPRD sebenarnya penyusun tarif menjadi kewenangan siapa.

    "Ini tarif adalah wewenang kita," ucapnya.


    SUMBER

    wah ... Jokowi itu kan Gubernur pilihan rakyat

  2. #2
    Contributor
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    2,830
    Rep Power
    0

    Ahok: Gunakan hak interpelasi, DPRD hanya gaya-gayaan




    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi sepele rencana sejumlah anggota DPRD DKI yang ingin menggunakan hak interpelasi terkait persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurutnya, alasan para anggota DPR itu tidak berdasar.

    "Kalau interpelasi biasa, enggak interpelasi saja sudah nanya-nanya kita kok. Itu gaya-gayaan saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5).

    Ahok mengaku tidak mau ambil pusing terkait rencana DPRD tersebut. Apalagi soal pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

    "Biasa-biasa saja, semua hak tanya biasa-biasa saja interpelasi. Kalau mau pemakzulan, bagaimana bisa provinsi itu pemakzulan lagian Pemprov itu terdiri dari pemerintah dan DPRD bukan seperti hubungan DPR RI dan presiden kan beda," ujarnya.

    Penggalangan hak interpelasi ini digulirkan oleh Asraf Ali, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar ini, sudah ada 32 anggota DPRD yang sudah menandatangani hak interpelasi.

    Alasan menggulirkan hak interpelasi karena ia menilai Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan KJS. "Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.


    SUMBER


  3. #3
    Contributor
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    2,830
    Rep Power
    0

    Kumpulkan Tanda Tangan, DPRD Ancam Copot Jokowi



    Anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka menilai Jokowi kurang bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat.


    "Kita sudah menggulirkan hak interplasi. Lebih dari 30 anggota DPRD yang tanda tangan. Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI, gubernur diturunkan," kata anggota Komisi E DPRD DKI, Asraf Ali, saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (23/5/2013).


    Asraf mengatakan, anggota DPRD dapat menggunakan hak interplasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut. Ia menilai Pemerintah Provinsi DKI terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, sebenarnya peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.


    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, sesuai waktu yang ditentukan Kementerian Kesehatan, Dinkes DKI akan menyelesaikan masalah tarif Indonesia Case Basic Group's (INA CBG's) yang diterapkan oleh PT Askes (Persero) dalam tiga pekan ke depan. Penyesuaian tarif akan dipelajari supaya tidak ada ketimpangan antara rumah sakit dalam menangani pasien dengan penyakit yang sama.


    "Ini tarif memang wewenang kita (pemprov). Pemerintah daerah bisa mengubah angka sesuai dengan kemampuan setiap daerahnya," katanya.


    Dari 16 rumah sakit yang menyatakan keberatan mengikuti program KJS, 14 di antaranya akhirnya memutuskan untuk tetap mengikuti program tersebut. Mereka bersedia melayani kembali pasien pemilik KJS. Dengan kembali bergabungnya 14 rumah sakit ini, hanya dua rumah sakit yang secara resmi telah mundur dari pelaksanaan program KJS.


    SUMBER


  4. #4
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2009
    Posts
    1,539
    Rep Power
    8

    Re: DPRD DKI Galang Interpelasi, Ancam Makzulkan Jokowi!

    DPRD DKI hanya nambah kerjaan & masalah, mbok dibantu dari pada nganggur & bikin ribut

  5. #5
    Contributor
    Join Date
    Mar 2012
    Posts
    2,830
    Rep Power
    0

    Upaya Gulingkan Jokowi, Aksi Ngawur DPRD DKI Jakarta





    Hak interpelasi yang rencananya akan dipakai untuk memintai keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai berhak digunakan setiap anggota DPRD DKI Jakarta.

    Tapi kalau sampai dipakai untuk menggulingkan (impeachment) Jokowi, itu dianggap sebagai opsi yang ngawur.

    "Wah, jalur impeachment itu panjang sekali. Kalau fungsi hak interplasi yang sebenarnya saja sih tidak bisa dibilang ngawur," kata Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi, di Jakarta, Jumat (24/5).

    Apalagi menurut Sanusi, tidak ada regulasi setempat yang mengaturimpeachment. Tindakan tersebut juga sebaiknya tidak disamakan dengan level DPR dan pemerintah pusat yang dalam hal ini ialah Presiden. Karena kelembagaan DPR dan Presiden merupakan hal yang berbeda.

    Seperti yang diketahui, belakangan ini muncul isu akan dilayangkannya hak interplasi yang akan digunakan untuk menanyai Gubernur DKI Jakarta terkait polemik KJS.

    Pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan sedang mengkaji tarif premi KJS yang dirasa oleh beberapa RS terlalu kecil sehingga tidak menutupi klaim yang diajukan.

    "Mudah-mudahan dalam tiga pekan, kita punya rumusan baru," pungkas Dien baru-baru ini.


    SUMBER

  6. #6
    Senior Contributor
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    7,427
    Rep Power
    0

    Re: DPRD DKI Galang Interpelasi, Ancam Makzulkan Jokowi!

    ribet banget ya kayaknya..
    cuma masalah KJS aja sampe mau di makzulkan...kan cuma diperbaiki aja..

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0