DKI Usulkan Sistem Weekend Car

[maspras]

Kendaraan pribadi akan diberikan pelat merah, hanya dapat dipakai Sabtu dan Minggu saja.


Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyayangkan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. Dari tahun 2010 hingga 2011, misalnya, jumlah kendaraan di ibukota ini naik 11,26 persen. Dengan tambahan sebesar itu, jalan-jalan di Jakarta tidak akan mampu menampung. Kemacetan diperkirakan bakal kian parah.


Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono mengusulkan agar pemerintah pusat menerapkan sistem weekend car seperti yang ada di Singapura.


"Jakarta sekarang sudah sangat macet. Seharusnya ada regulasi pemberat seperti di kota-kota besar dunia yang membatasi kepemilikan kendaraan bermotor. Yang dilakukan Singapura bisa diikuti," ujar Pristono di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2012.
Pada sistem weekend car tersebut, kendaraan pribadi akan diberikan pelat merah. Kendaraan tersebut hanya dapat dipakai Sabtu dan Minggu saja. Pajak mobilnya pun murah.
"Ada juga kendaraan dengan pelat hitam. Pelat ini bisa dipakai sepanjang minggu tapi pajaknya tinggi sekali. Nah ini untuk membatasi," kata dia.


Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan sistem peremajaan. Artinya jika ada warga yang ingin membeli mobil baru, pelat yang dipakai adalah yang lama. "Jadi jumlah populasi mobilnya tidak bertambah," ucapnya.


Pembatasan kepemilikan kendaraan, lanjut Pristono, bukan berarti membatasi pula produksi mobil. Hasil produksi mobil tersebut, imbuhnya, harus disebarkan ke luar Jakarta. "Kalau mobil produksinya dibatasi, nanti imbasnya ke ekonomi," ujar Pristono.


Untuk pembatasan mobil bergerak di Jakarta, Pristono memaparkan saat ini pihaknya tengah menunggu legal aspek dari pengaturan Electrobic Road Pricing (ERP). Kebijakan tersebut rencananya akan menggantikan kebijakan 3 in 1.


Dari sisi pengaturan teknis, Pristono menjelaskan, kebijakan jalan berbayar sudah sempurna. Aturan UU No.22/2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan telah memiliki turunan PP No.32/2011 tentang Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas.
"Tapi yang berhubungan dengan retribusinya yakni UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini belum ada aturannya. Sedangkan ERP adalah pungutan ke masyakat, jadi perlu diatur juga. Targetnya tahun ini sudah ada aturan turunanya," ucap dia.


Sementara itu untuk pembatasan kendaraan tak bergerak, Dephub DKI tengah menyusun kebijakan pembatasan parkir. Parkir harus dibuat mahal dan terbatas.
"Jadi pemilik mobil akan berpikir berkali-kali karena parkir mahal dan susah. Parkir juga harus di gedung yang tarifnya progresif. Nah untuk pembatasan kepemilikan ini perlu campur tangan pemerintah pusat," katanya.

VIVAnews - Atasi Macet, DKI Usulkan Sistem Weekend Car


masih saja berkutat pada ide2 konvensional...
gak maju maju....

[matadin]

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyayangkan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. Dari tahun 2010 hingga 2011, misalnya, jumlah kendaraan di ibukota ini naik 11,26 persen. Dengan tambahan sebesar itu, jalan-jalan di Jakarta tidak akan mampu menampung. Kemacetan diperkirakan bakal kian parah.

Penambahan jalan baru tdk memecahkan masalah kemacetan karena bukan itu masalah utamanya. Contoh: Orang dari Monas mau ke Blok M jarak tempuh paling dekat adalah lewat Jl.Sudirman-Thamrin,jika dibuat jalan baru tapi lewat Tangerang atau Bekasi..pengendara walau dengan harap2 cemas dipastikan cenderung mengambil jarak terdekat,jika semua berpikiran yg sama pada saat bersamaan....Macet !!! Yg dibutuhkan alternatif transportasi bukan alternatif jalan ...dgn pertimbangan paling ekonomis,t cepat dan dekat.

"Jakarta sekarang sudah sangat macet. Seharusnya ada regulasi pemberat seperti di kota-kota besar dunia yang membatasi kepemilikan kendaraan bermotor. Yang dilakukan Singapura bisa diikuti," ujar Pristono di Jakarta, Kamis, 5 Januari 2012.

Jangan bandingkan dgn kota2 besar didunia lain dulu, ditingkat ASEAN saja Singapura,Malaysia,Thailand,Filipina sudah punya MRT dan Vietnam sedang membangun dan 2015/2016 sdh mengoperasikan MRT juga. Indonesia (Jakarta) satu2nya kota Metropolitan yg BELUM PUNYA MRT.......... joint the club sama Laos dan Kambola.

Pada sistem weekend car tersebut, kendaraan pribadi akan diberikan pelat merah. Kendaraan tersebut hanya dapat dipakai Sabtu dan Minggu saja. Pajak mobilnya pun murah. "Ada juga kendaraan dengan pelat hitam. Pelat ini bisa dipakai sepanjang minggu tapi pajaknya tinggi sekali. Nah ini untuk membatasi," kata dia.

Rakyat pasti akan berusaha punya 2 kendaraan pribadi untuk antisipasi kebutuhan itu.,,jika tdk ada pilihan lain. ALTERNATIF NYA APA???

Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan sistem peremajaan. Artinya jika ada warga yang ingin membeli mobil baru, pelat yang dipakai adalah yang lama. "Jadi jumlah populasi mobilnya tidak bertambah," ucapnya.

Ini yg dimaksud mungkin plat nomor mobil lama...artinya mobil itu di besi tuakan untuk diambil plat nomornya, lalu kompensasi yg diberikan apa..apakah sebanding dgn nilai yg dikorbankan. Contoh: mobil sedan tua seharga Rp50jt diambil plat nomornya,sedangkan pajak mobil baru dgn plat no. baru dibawah itu,bisa ditebak hasilnya...Singapura sdh menerapkan sistem ini,masalahnya apakah bisa diterapkan juga disini yg beda kondisi dan tingkat ekonomi.

Pembatasan kepemilikan kendaraan, lanjut Pristono, bukan berarti membatasi pula produksi mobil. Hasil produksi mobil tersebut, imbuhnya, harus disebarkan ke luar Jakarta. "Kalau mobil produksinya dibatasi, nanti imbasnya ke ekonomi," ujar Pristono.

Kebutuhan daerah luar Jakarta tdk ada korelasinya dgn kebutuhan diJakarta..kalaupun penjualan mobil diJkt distop 100% org diluar Jkt tdk akan beli mobil kalau tdk butuh..begitupula sebaliknya. Pabrik mobil akan menyesuaikan dgn prediksi permintaan konsumen tiap2 daerah. Bisa jadi nanti malah banyak mobil luar daerah yg berkeliaran di Jakarta kalau itu lebih menguntungkan...akhirnya macet lagi.

Dari sisi pengaturan teknis, Pristono menjelaskan, kebijakan jalan berbayar sudah sempurna. Aturan UU No.22/2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan telah memiliki turunan PP No.32/2011 tentang Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas. "Tapi yang berhubungan dengan retribusinya yakni UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini belum ada aturannya. Sedangkan ERP adalah pungutan ke masyakat, jadi perlu diatur juga. Targetnya tahun ini sudah ada aturan turunanya," ucap dia.

Ini soal restribusi/pajak masukan ..no comment

Untuk pembatasan mobil bergerak di Jakarta, Pristono memaparkan saat ini pihaknya tengah menunggu legal aspek dari pengaturan Electrobic Road Pricing (ERP). Kebijakan tersebut rencananya akan menggantikan kebijakan 3 in 1. Sementara itu untuk pembatasan kendaraan tak bergerak, Dephub DKI tengah menyusun kebijakan pembatasan parkir. Parkir harus dibuat mahal dan terbatas. "Jadi pemilik mobil akan berpikir berkali-kali karena parkir mahal dan susah. Parkir juga harus di gedung yang tarifnya progresif. Nah untuk pembatasan kepemilikan ini perlu campur tangan pemerintah pusat," katanya.

Berapapun tarifnya nanti, akan dibeli/dibayar kalau tdk ada pilihan lain yg lebih ekonomis...contoh kecil:Bagi pengusaha/pegawai tinggal dibebankan ke perusahaan > perusahaan akan dimasukan ke harga produk > harga produk naik > ekonomi biaya tinggi > yg beli rakyat juga. Saran buat DISHUB Jakarta: Sebaiknya ditertibkan juga moda angkutan umum yg sdh ada tdk berhenti semaunya ditengah jalan lagi.. ibarat air walau pipanya kecil tapi tetap mengalir tdk tersumbat/macet....apalagi diperparah dgn disiplin dan tenggang rasa semua pengendara lain. Paling tidak itu yg ada didepan mata dan dgn mudah dapat segera dilakukan.. asal ada niat yg SERIUS dan KONSISTEN.

[tamandewi]

mungkin kalau angkutan umum dibikin nyaman..
dan kendaraan pribadi harus pakai pertamax, rasanya lama2 bakal berkurang kendaraan pribadi..

[awico]

mungkin kalau angkutan umum dibikin nyaman..
dan kendaraan pribadi harus pakai pertamax, rasanya lama2 bakal berkurang kendaraan pribadi..

Setuju tuh, orang akan menghitung-hitung lagi biaya pengeluaran dan kalau angkutan umum sudah nyaman, kenapa harus bawa kendaraan pribadi?

[maspras]

dari beberapa tanggapan diatas, ide weekend car ini sia2 semata..
karena inti permasalahannya tidak disentuh...

[shintas]

dari beberapa tanggapan diatas, ide weekend car ini sia2 semata..
karena inti permasalahannya tidak disentuh...

waduh..
kalo hanya dipakai weekend, kalo ane mau jalan2 biar kelihatan gagah pejabat negara pakai apa dong?

[awico]

dari beberapa tanggapan diatas, ide weekend car ini sia2 semata..
karena inti permasalahannya tidak disentuh...

Yah namanya juga tanggapan, ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang masuk akal dan ada yang masih belum benar, justru dari semua itu bisa ditarik benang merah nih bro...

[maspras]

waduh..
kalo hanya dipakai weekend, kalo ane mau jalan2 biar kelihatan gagah pejabat negara pakai apa dong?

mungkin naik becak..
lebih bergaya.. apalagi termasuk kendaraan yang dilarang...
hehehehe..
sekedar becandaan aja loh...

kalau mau gagah2an..
ya jadi pejabat donk..
minimal kerabatnya pejabat.

[joko5758]

jaman sekarang untuk ngedapetin mobil lebih mudah, karena bisa kredit dengan DP cuma 20%.

[awico]

jaman sekarang untuk ngedapetin mobil lebih mudah, karena bisa kredit dengan DP cuma 20%.

Iya tuh, jadi mobil makin bertambah deh setiap tahunnya...