[merged]Mengapa Indonesia Perlu Revolusi Ekonomi Rakyat?

[Safari ANS]

MENGAPA INDONESIA PERLU REVOLUSI EKONOMI RAKYAT
(Bagian 1 dari 4 tulisan)

Oleh: Safari ANS

Jika kita mau jujur, selama 63 tahun kita memproklamirkan kemerdekaannya, sebenarnya kita belum melakukan pembangunan apapun, yang ada hanyalah program mengatasi masalah yang bersifat simtomatis. Tata ruang negara kita amburadul, jelas peruntukannya tetapi tidak jelas realisasinya. Sementara itu, hak rakyat atas ekonomi dan kekayaan alam semakin hilang secara sistematis. Sekarang sedang terjadi besar-besaran perpindahan saham-saham pada kelompok tertentu saja, sehingga pemerintah akan kehilangan kontrol ekonomi atas negaranya sendiri, apalagi setelah diberlakukan akses pasar bebas dunia yang sebentar lagi terjadi.
Misalnya ketika ribuan kendaraan memadati jalan utama Ibukota Jakarta, maka keluarlah kebijakan Pemda DKI Jakarta untuk memberlakukan 3 in 1 (satu kendaraan minimal dengan tiga penumpang). Belum cukup dengan 3 and 1, kini DKI jakarta sedang mengatur jam kerja kantor dan anak sekolah agar berbagi jalan. DKI Jakarta lebih senang melakukan simulasi banjir dengan peralatan yang amat lengkap ketimbang bagaimana mengatasi banjir secara serius dan modern. DKI mengeluh, dana yang diajukan ke pusat tidak mendapatkan respon yang baik untuk mengatasi banjir. Sebaliknya, Presiden selalu marah pada Gubernur acap kali banjir merendam ibukota yang menjadi potret kewibawaan negara. Dan selalu begitulah yang terjadi. Demikian juga daerah lain, lebih parah daripada DKI Jakarta.
Ketika hampir seluruh negeri masyarakat antri membeli minyak tanah, serta merta pemerintah kemudian memberlakukan konversi dari minyak ke gas. Lalu diproduksilah secara massal dan cepat tabung gas dalam ukuran lebih kecil. Ketika memperoleh gas juga sulit, entah apa lagi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.
Cara seperti ini terus berlanjut, bahkan menjadi model kita sejak pemerintahan Soeharto hingga ke Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekarang. Pemerintah kita masih menganut seperti yang dilakukan oleh restoran makanan cepat saji. Padahal, sebuah negara harus memiliki program yang jelas. Untuk mencapai program yang jelas itu, rakyat juga harus mengerti atau harus diberi pemahaman bahwa kondisi ini hanya bersifat sementara saja menuju kepada program pembangunan yang sedang berjalan.
Sekarang kita tidak demikian. Semuanya diputuskan tanpa suatu riset yang mendalam. Tanpa ada kajian dan perencanaan yang jauh ke depan. Kita membuat jalan pun hanya untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dalam setahun dua tahun saja. Ketika kendaraan membludak dalam hitungan tiga atau empat tahun saja, maka problem yang sama terulang kembali.
Kita tidak pernah membuat suatu standar yang baku misalnya, bahwa jalan di kota-kota harus ada ruang jalan khusus untuk kendaraan mobil atau roda empat/lebih, harus ada jalan khusus untuk kendaraan bermotor, harus ada jalan khusus untuk sepeda atau untuk pejalan kaki. Artinya, nagera harus membuat rakyat sebagai pengguna jasa negara, merasa nyaman, tenteram dan tenang tanpa harus ngotot atau tanpa harus memusuhi pengguna jalan lainnya.
Yang terjadi setiap hari memang demikian, khususnya di kota-kota besar. Di Jakarta, misalnya. Pengendara mobil benci dengan pengendara sepeda motor yang selalu nyalip-nyalip dan sering mepet ke body mobil, sehingga membuat cat mobil tergores.. Sedangkan pengendara sepeda motor membenci pengendara mobil, karena terlalu rapat antar mobil sehingga tidak memberikan ruang bagi mereka untuk melaju. Begitulah seterusnya. Padahal, yang salah adalah pemerintahnya, karena belum melakukan pembangunan infrastruktur jalan secara benar dan baik. Belum melakukan strandarisasi kenyamanan pengguna jasa jalan bagi semua lapisan rakyat. Di luar negeri, bahkan ada jalur khusus untuk orangtua dan orang cacat, sebab bagaimana manapun mereka adalah warga masyarakat berhak mendapatkan fasilitas negara. Makanya di banyak negara maju, lampu stopan lampu merah selain menggunakan lampu hijau, kuning dan merah, juga menggunakan suara tertentu untuk memberikan fasilitas bagi warga yang buta atau tak bisa melihat lampu tanda stopan.
Negara manapun di dunia selalu membangun infrastruktur jalan atau apapun untuk jangka waktu lama puluhan bahkan ratusan tahun. Dulu orang bangga melihat bangunan bandara Soekarno Hatta, bahkan beberapa negara tetangga pun ingin belajar. Belum lima puluh tahun, bandara internasional kita itu terasa sudah tidak memadai. Kita kalah dengan Singapura, Kuala Lumpur dan Hong Kong. Mereka membangun bandaranya siap untuk memprediksi hingga ratusan tahun.
Sekali lagi kita belum membangun. Yang kita nikmati sekarang ini adalah sebagian besar hanya peninggalan sejarah penjajahan dan sejarah awal kemerdekaan. Pembangunan Indonesia modern sama sekali belum kita lakukan. Jalur distribusi barang dan jasa kita masih manual, sistem kemasyaratan kita masih klasik, pola pikir masyarakat kita masih berpikir ala kaum terjajah. Dan, pejabat kita masih berpikir bahwa dirinya adalah penguasa, bukan sebagai pelayan rakyat seperti yang dikehendaki oleh UUD 45 kita.
Pajabat kita masih suka rakyatnya mengemis untuk sekedar dapat kemurahan hati seorang pejabat agar mendapatkan sesuatu. Bahkan banyak daerah, telah menjadikan pajabat daerah sebagai sebuah kartel baru dalam kekuasaannya. Mereka memandang bahwa dirinya adalah penguasa tunggal. Mereka merasa bahwa dirinya akan hidup selamanya. Mengapa mereka tidak pernah belajar dari sejarah, bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Bahwa manusia itu ada batas-batas yang telah dibuat oleh Tuhan.

[Safari ANS]

MENGAPA INDONESIA PERLU REVOLUSI EKONOMI RAKYAT?

(bagian 2 dari 4 tulisan)


Oleh; Safari ANS

Sekali lagi kita belum membangun. Tak ada bedanya ketika seorang anak bangsa tewas terjatuh atau tergilas kerepa api lewat dengan seekor kambing mati tergilas kerepa api yang sama. Keduanya-duanya dibungkus koran, tergelatak tak bernyawa. Bedanya hanya, mayat manusia harus diotopsi oleh polisi sedangkan kambing telah jadi bangkai saja. Tak ada asuransi yang akan bertangggung jawab atas kematian seorang anak bangsa itu. Tak ada suatu lembaga yang bisa menangani mayat manusia itu setelah itu.
Bahkan pernah terjadi seorang ayah menggendong jenazah anaknya naik turun kereta api dari Jakarta ke Bogor hanya sekedar mencari tempat untuk mengubur anak kesayangannya. Untunglah ada seseorang yang menanyakan akan kondisi ayah tersebut yang kelihatan bingung dan ada kejanggalan anak yang digendong tak pernah bangun. Sehingga berbondong-bondonglah orang memberikan bantuan. Ini pertanda pemerintah belum berperan. Departemen Sosial yang menelan uang rakyat triliunan rupiah setiap tahunnya, hanya jadi biaya sistem berorganisasi bukan biaya untuk mengurusi rakyat susah.
Tak hanya itu, anak-anak terlantar, pakir miskin dan anak yatim yang menurut konstitusi kita harus dipelihara oleh negara, masih bertebaran di hampir seluruh wilayah nusantara. Orang gila tanpa busana berkeliaran di berbagai jalan utama kota besar. Kemana pajabat pemerintah yang berwenang menangani mereka.
Bahkan orang-orang jumpo jadi pengemis di pojok-pojok jalan dan bangunan masih sering kita lihat. Kemana saja dinas sosial bekerja. Tengoklah bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh korban lumpur Lapindo. Bupati yang mereka pilih, Bupati Sidoardjo telah melakukan jumpa pers bahwa Pemda yang dipimpinnya sudah meyerah tidak bisa berbuat banyak untuk menolong warganya yang tertimpa musibah itu. Padahal jabatan Bupati adalah refresentatif dari perpanjangan jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pernyataan Bupati adalah pernyataan pemerintah. Kalau pemerintah sudah secara terang-terangan menyatakan tak sanggup mencarikan jalan keluar bagi rakyatnya, lalu rakyat harus mengadu kepada siapa dan kemana?
Berbondong-bondonglah warga Sidoardjo yang menjadi korban mendatangi Jakarta dengan maksud hati bertemu dengan pemilik perusahaan pengerboran minyak dan gas tersebut. Tapi apalah mereka. Jangankan bertemu, sekedar untuk melihat daun pintu rumah pemilik Lapindo saja mereka tidak bisa. Rumahnya dipagari oleh tembok besar dan tertutup rapat.
Tak berhasil. Mereka gagal. Mereka sebenarnya sudah bertemu Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, mengadu ke DPR RI, tetapi semuanya hanya mengatakan bahwa mereka akan bantu menyelesaikannya. Tetapi ucapan itu hanya sekedar menghibur rakyat. Tak ada yang berubah setelah pertemuan itu. Menemui Presiden SBY, belum pernah berhasil. Akhirnya mereka mengadukan dirinya ke Komnas HAM. Tapi sayang mereka tidak mengadukan dirinya Mahkamah Konstitusi.
Jika mereka mengadukan nasibnya ke MK, maka MK harus memproses, benarkan Presiden beserta jajarannya telah melanggar konstitusi terhadap kasus lumpur Lapindo? Entahlah
Tetapi ada kejadian menarik di negeri kita ini yang berkenaan dengan pengaduan seseorang ke MK yang kemudian mempengaruhi kebijakan negara dan membuat Presiden memaksakan agar tuntutan itu dipenuhi agar sesuai dengan kehendak konstitusi.
Hal tersebut, bermula dari pengaduan seorang guru dari Banyuwangi tahun 2008. Guru tersebut sengaja datang ke Jakarta untuk mengadukan Presiden telah melanggar kehendak UUD 45 dalam soal alokasi dana pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan hitungan guru tersebut, anggaran pendidikan tahun 2008 tidak sesuai dengan UUD 45, yakni minimal sebesar 20 persen. Bunyi pasal 31 ayat 4 yang digugat guru tersebut berbunyi; “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
Atas pengaduan seorang guru dari Banyuwangi tersebut, maka hakim MK bersidang dan membenarkan data-data yang diajukan. Kesimpulannya, MK memberikan teguran kepada Presiden agar anggaran pendidikan dicukupkan sesuai dengan UUD 45. Sebagai akibat dari teguran tersebut, maka untuk pertama kali APBN kita mengalokasikan anggaran pendidiakn sebesar 20 persen dari APBN pada tahun anggaran 2009. Dan penulis pikir langkah Pemerintah Pusat ini akan diikuti oleh Pemda dalam menyusun APBD mereka, ternyata tidak. Masih banyak Pemda enggan mencukupkan 20% anggaran pendidikan di APBD. Artinya, kehendak konstitusi pun masih berani mereka langgar, apalagi hanya sekedar peraturan yang berposisi di bawah UUD 45.
Artinya, penulis ingin menjelaskan bahwa jika korban lumpur Lapindo mengadukan nasib dirinya ke MK karena merasa haknya sebagai warga negara telah dicerderai oleh pemerintah. Andaikan pasal 28C ayat 2 UUD 45 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”
Perlakukan yang diterima oleh masyarakat Sidoardjo, khusus korban lumpur Lampindo agaknya akan masuk dalam kehendak pasal ini. Hanya persoalannya, sejauh mana itu dimungkinkan. Atau bisa saja pengaduan mereka ke Komnas HAM lalu komisi ini mengajukan kasusnya ke MK untuk dikaji lebih lanjut.
Apalagi ada pasal 18G ayat 1 UUD 45 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas arasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Tidak hanya itu. Kita memang belum membangun. Coba saja kita lihat bagaimana seharusnya negara memberlakukan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Seperti disebutkan pasal 34 UUD 45 yang menyebutkan; “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Pasal ini sebenarnya mengharamkan adanya pengemis di negeri kita. Pasal ini tidak membolehkan adanya pengemis di jalan-jalan atau di mana pun di seluruh wilayah Indonesia. Pasal ini juga mengharamkan adanya anak-anak terlantar seperti yang terdapat di berbagai sudut Ibokota Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia.
Namun apa yang terjadi, justru sebaliknya. Hampir di setiap sudut kota Jakarta masih dihuni oleh para anak-anak dan orang tua jumpo. Mereka berteduh dan berumah di kolong jembatan dan pinggiran kali. Mareka ada yang menjadi pengemis dan ada yang menjadi pendorong gerobak sampah dan sebagainya. Dan masih banyak anak-anak terlantar tersebut tidak bersekolah.
Jika ada satu saja anak terlantar tersebut mengadukan nasibnya ke MK, dan MK berhasil membuktikan bahwa anak yang mengadukan dirinya itu benar-benar terlantar, maka MK harus menegur Presiden. Jika teguran MK tidak diindahkan Presiden, maka MK bisa merekomendasikan DPR agar MPR RI bersidang untuk menyikapi keputusan MK tentang pengaduan seorang anak terlantar lagi. Tapi bersyukurlah, belum ada anak terlantar yang mengadukan dirinya ke MK. Tapi itu lebih kepada soal ketidak-tahuan anak terlantar bahwa dirinya dilindungi oleh konstitusi. Itu lebih kepada ketidak-pahaman para fakir miskin bahwa dirinya dilindungi oleh konstitusi agar negara mengurus mereka.
Tetapi penulis yakin, ketidak-tahuan dan ketidak-pahaman fakir miskin dan anak-anak terlantar ini hanya soal waktu saja. Jika mereka tau dan paham bahwa kehidupan mereka yang diabaikan negara bisa menjatuhkan seorang Presiden, penulis yakin suatu saat akan mengubah peta kehidupan masyarakat miskin di Indonesia.
Kenapa? Karena berdasarkan data statistik yang dilansir media massa nasional menyebutkan, bahwa masih ada sekitar 37 hingga 40 juta rakyat berpredikat miskin atau berkisar antara 16 hingga 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, 5,7 juta diantaranya menurut data tersebut masuk kategori rawan pangan alias kadang makan kadang tidak.
Jika ini benar terjadi, maka Presiden bisa dijatuhkan dengan adanya 5,7 juta jiwa yang terancam kelaparan di bumi pertiwi ini. Sebab jika itu terjadi, tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa kejadian tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran konstitusi.
Tidak hanya itu. Di tengah kita belum membangun sekarang ini, kita sudah banyak kehilangan aset ekonomi. Kita telah banyak kehilangan kekayaan alam. Kita telah banyak kehilangan tanah leluhur kita. Sebagian besar penguasaan atas kekayaan alam kita telah dikuasai oleh pihak asing secara sistematis.
Yang dimaksudkan dengan penguasaan secara sistematis adalah pihak asing melakukan pembelian saham-saham perusahaan yang memiliki konsesi lahan tambang maupun lahan perkebunan. Pembelian saham tersebut bisa saja bersifat langsung melalui pemilik perusahaan, bisa juga melalui lantai bursa.
Lihat saja transaksi bursa saham yang tercatat di Bursa Indonesia sepanjang tahun 2008. Dalam sebuah jumpa pers akhir tahun disebut bahwa dalam transaksi jual beli saham terjadi penguasaan asing sebesar 67 persen dengan nilai Rp 436,3 triliun, sedangkan pemodal dalam negeri hanya 33 persen atau sebesar Rp 210,2 triliun. (Email: safari_ans@yahoo.com/hp. 0818 778 216).

[Safari ANS]

MENGAPA INDONESIA PERLU REVOLUSI EKONOMI RAKYAT?
(Bagian 3 dari 4 tulisan)

Oleh: Safari ANS

Bahkan konglomerat Yahudi Australia yang bermarkas di London, Rio Tinto, dengan garangnya mengumumkan akan investasi sekitar USD 5,4 miliar bagi sebuah tambang emas di Sulawesi. Dan penulis pikir tidak ada pengusaha nasional yang mampu menandingi Rio Tinto tersebut. Keunggulan uang banyak seperti inilah yang membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak berkutik selain mengiyakan. Sebab, investasi bagi suatu daerah sekarang menjadi suatu keniscayaan untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pendapatan asli daerah dan aspek lainnya.
Bagi pemodal besar tentunya, mengharuskan dirinya menguasai mayoritas saham, dan biasanya hanya menyisakan sekitar 10 sampai 20 persen saja buat pengusaha nasional.
Yang paling menyakitkan dalam persoalan semacam ini adalah proses pengambil-alihan lahan yang menjadi obyek usaha tersebut. Baik untuk pertambangan, perkebunan atau pun untuk sentra bisnis lainnya, yang dirugikan selalu rakyat. Mengapa? Bagian tanah yang harus dibayar oleh sang investor hanyalah bagian permukaannya saja sesuai dengan yang tertera dalam NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Padahal dalam sistem perekonomian modern, sebuah lahan selain memiliki nilai jual, juga memiliki nilai ekonomis. Jangankan dalam dunia tambang, dalam membangun gedung atau pusat belanja saja nilai ekonomi sebuah tempat harus dihitung berdasarkan strategisnya dan sebagainya, sehingga harga tanah tersebut menjadi mahal. Lebih-lebih dalam pembebasan lahan perkebunan dan pertambangan, dimana deposit serta hasil atau keuntungan yang bakal didapat dalam lokasi tersebut sudah bisa dihitung.
Celakanya lagi, para investor hanya membayar tanda jadi yang tak seberapa nilainya itu, hak sudah berpindah tangan melalui tekenan seorang notaris untuk sekedar meyakinkan pihak bank bahwa lokasi tersebut sudah milik sang investor. Tetapi rakyat yang dalam posisi sulit, hidup melarat di kampung atau pedesaan mau saja menjual 2 hektar lahan hanya dengan harga Rp 2 juta. Dan ini terjadi di pulau Belitung, pulaunya Laskar Pelangi. Juga terjadi di banyak daerah yang penulis jumpai. Hal lain, karena rakyat patuh dengan SK Gubernur dan SK Bupati atas pembebasan lahan tersebut.
Artinya apa. Sebegitu mudahnya pengalihan kekayaan alam yang bernilai raturan triliun kepada seorang pengusaha asing, dimana cukup bermodalkan kepercayaan pihak bank untuk membiayai proyek tersebut dan kemudahan tekenan notaris untuk pengukuhan hak. Dan kepercayaan pihak bank tumbuh ketika ada SK Gubernur dan SK Bupati serta adanya badan usaha yang memilikinya (lokal) dan pengalihan lahan kepada perusahaan pengelola konsesi tadi.
Dari hasil kerjasama konyol ini, pemerintah mendapat royalti tambang dan pajak, masyarakat sekitar mendapat peluang untuk kerja. Dan hanya itu saja. Sekali lagi hanya itu saja. Tak lebih tak kurang. Jadi jangan heran ketika dunia terperangah dengan hasil ekspor komoditi Indonesia yang begitu hebat, tetapi cadangan devisa negera kita tetap saja kecil, dibawah USD 60 milyar. Sejak kita merdeka belum pernah memiliki cadangan devisa di atas itu.
Padahal kalau dihitung dari ekspor minyak sawit saja, cadangan devisa Indonesia minimal sama dengan Malaysia yang berada di atas USD 150 milyar. Belum lagi hasil pertambangannya yang setiap tahunnya puluhan milyar dollar Amerika Serikat. Mengapa tidak terjadi? Hampir setiap hasil penjualan ekspor Indonesia, uangnya selalu parkir di luar negeri. Misalnya di Singapura, Hong Kong atau Kuala Lumpur. Paling banter, para pengusaha asing tersebut hanya akan mengirimkan uangnya ke Indonesia ketika proyeknya membutuhkan biaya operasional dan untuk membayar gaji karyawan.
Ini pertanda negara kita tidak kuat. Ini pertanda negara kita tidak lagi mampu menguasai ekonominya. Coba kita ambil contoh lagi ketika Indonesia dilanda kesulitan minyak goreng yang bagi dunia internasional menjadi lucu dan heran karena Indonesia dikenal sebagai pengekspor minyak sawit terbesar.
Ketika kelangkaan minyak gorang terjadi, pemerintah hanya menghimbau kepada pengusaha sawit agar memprioritaskan pasar dalam negeri saja dulu, lebihnya baru ekspor. Himbauan itu tetap saja tidak digubris oleh pengusaha kelapa sawit. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah dagang, di mana produk mereka bisa diterima dengan harga yang lebih tinggi, maka di situlah mereka berjualan. Nah, kalau pemerintah Indonesia mau memenuhi permintaan dalam negeri ya harganya harus bagus, minimal setara dengan harga di luar negeri.
Karena memang posisi pemerintah kalah dalam hal ini, tentu tidak ada kewajiban hukum bagi pengusaha kelapa sawit untuk memenuhi himbauan pemerintah. Yang terjadi kemudian hanyalah mekanisme pasar murni. Ketika harga minyak sawit dunia turun di bawah pasar Indonesia, barulah mereka membanjiri pasar dalam negeri..
Hal yang sama juga terjadi di bidang energi minyak. Ketika krisis minyak tanah dan gas berlarut-larut, Pertamina memberikan alasan yang tidak masuk akal. Sebuah alasan yang kemudian terjadi lagi dan terjadi lagi. Mengapa? Yang terjadi sebenarnya adalah dua hal. Pertama, Pertamina selalu mengalami kesulitan dalam pembayaran kepada suplayer. Kesulitan pembayaran ini ada faktor karena Pertamina tidak punya dana cukup dan atau faktor lainnya, yakni tidak dimungkinkannya bank nasional mentransfer uang ke luar negeri lebih dari USD 25 juta sekali kirim. Padahal Pertamina terkadang harus membayar USD 1 miliar atau lebih.
Kedua, kemampuan pemerintah melalui Pertamina sudah bisa diukur oleh spekulan. Misalnya suatu wilayah suplai BBM, ditunda tiga hari saja truk pengangkut BBM, maka akan ada keuntungan berlipat bagi penjual BBM atau bandar BBM. Baik itu minyak tanah maupun gas. Sebab semua orang sudah tau, cadangan BBM Indonesia secara nasional secara fluktuatif hanya berkisar antara 14 sampai 20 hari saja, tidak lebih. Posisi ini tentu saja mudah untuk dimainkan untuk sekedar menambah keuntungan, apalagi pemerintahnya tidak tegas.
Pada era Soeharto, pasokan BBM tidak pernah seperti sekarang, antri. Mengapa? Pasokan BBM sebenarnya masih bagus era SBY ketimbang Soeharto. Bedanya, kepintaran Harmoko sebagai Menteri Penerangan ketika itu menyampaikan hasil-hasil sidang kabinet secara meyakinkan. Dia selalu mengatakan bahwa cadangan BBM dan bahan pokok cukup untuk sekian bulan dan sebagainya. Padahal posisi riilnya sama saja seperti sekarang.
Akan tetapi Pertamina dan pemerintahan SBY memang dituntut transfaran dalam segala hal termasuk dalam hal stock BBM nasional. Ya itulah jadinya, kemampuan pemerintah terbaca, dan rawan permainan. Itu sebuah konsekwensi, kecuali pemerintahan kuat sehingga tidak memberikan celah bagi spekulan untuk bermain.
Sekali lagi ini, dalam hal ini kita belum membangun. Kalau kita membangun, tentunya kita sudah membuat bunker BBM yang mampu menampung BBM nasional untuk 5 tahun atau 20 tahun seperti negara-negara maju dan pengeskpor minyak lainnya. Mengapa pemerintah tidak membangun stock BBM nasional yang berjangka panjang. Atau benarkah cadangan minyak bumi kita sudah habis, sehingga kita harus ekspor 100 persen seperti sekarang? Penulis yakin, ini hanya sebuah permainan besar yang sebentar lagi akan terungkap secara benar. Sebab rakyat semakin hari semakin pintar. (Email: safari_ans@yahoo.com/hp.0818 778 216).

[Safari ANS]

MENGAPA INDONESIA PERLU REVOLUSI EKONOMI RAKYAT?

(Bagian 4 dari 4 tulisan).

Oleh; Safari ANS

Di bidang keuangan pun kita belum membangun. Bukan hanya Pertamina yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi pembayaran, perusahaan minyak anak bangsa Medco Energy Group pun mengalami hal yang sama. Hal ini dikarenakan kita belum memiliki undang-undang offshore banking dan offshore financing seperti yang telah dimiliki Singapura dan Hong Kong. Bahkan Malaysia pun menerapkan hal yang sama pada Labuan, sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura.
Bagi Bank Dunia, Indonesia bisa saja mendapat fasilitas tersebut dengan syarat cadangan devisa kita harus di atas USD 100 milyar. Selama kita merdeka, kita hanya pernah memliki cadangan devisa tertinggi tahun 2008, yakni sebesar USD 58 milyar. Itu pun merupakan upaya yang keras kalangan praktisi keuangan baik dari unsur pemerintah dan Bank Indonesia. Melihat kenyataan itu, kita adalah yang paling tertinggal dengan negara tetangga, apalagi dengan negara Tiongkok yang sekarang menjadi mitra dagang utama Indonesia.
Negeri tirai bambu itu saat tulisan ini dibuat memiliki cadangan devisa sekitar USD 1,3 trliun dengan penduduk lebih dari 1 milyar. Malaysia sendiri mendekati USD 200 milyar. Cadangan devisa merupakan kekuatan ekonomi sebuah negara. Bahkan dalam bisnis modern, hebat tidaknya surat berharga yang diterbitkan pada sebuah bank pada suatu negara, para praktisi perbankkan selalu mengacu kepada seberapa kuatnya cadangan devisa negara di mana bank tersebut berada. Dan, barangkali inilah penyebabnya mengapa surat berharga (commercial paper) dari perbankkan Indonesia dihargai sangat rendah oleh perbankkan di beberaoa negara.
Belum lagi citra Indonesia di mata para konsultan keuangan dunia yang sering dianggap sulit dan lamban berhubungan dengan institusi keuangan di Indonesia disamping sering menimbulkan biaya tinggi.
Pernah dalam suatu pertemuan para konsultan keuangan yang dihimpun oleh International Fund for Indonesia Development (IFID) di Hong Kong bersepakat untuk memindahkan uang klien mereka masing-masing yang ditaksir bisa mencapai USD 40 milyar. Tetapi semua klien mereka meminta dalam proses pemindahan tersebut tidak satu sen pun uang mereka terpotong seperti halnya ketika mereka berkirim uang dari dan ke Singapura atau Hong Kong.
Hasil pertemuan tersebut berdasarkan lobby dan pengalaman masing-masing, maka hal tersebut sangat mustahil terjadi di Indonesia. Setiap orang yang memasukkan uangnya ke Indonesia pastilah akan mengurangi jumlah nilai yang terkirim. Bahkan ada yang menyebut 5 persen bahkan ada yang menyebut bakal hilang hingga 20 persen.
Lalu, apa artinya. Kita belum membangun dunia perbankkan kita. Kita belum melakukan pembangunan di bidang sarana dan prasarana keuangan kita. Kita belum membangun perbankkan modern kita. Kita masih jauh tertinggal. Entah sampai kapan.
Beredar kabar yang kemudian menjadi bisnis yang menggiurkan bahwa Indonesia banyak menyimpan uang di luar bank. Ada uang merah yang dicetat di Asutralia pada era Soeharto. Uang merah ini kemudian tersimpan berpeti-peti yang nilainya bisa mencapai lebih dari Rp 90.000 triliun. Tapi entah mengapa kemudian ini hanya menjadi sebuah kisah saja.
Sebab berdasarkan data perbankkan per Agustus 2008, uang masyarakat yang ada di perbankkan hanya Rp 1.532 triliun dengan 81.015.681 rekening. Jika jumlah uang ini dibagi habis kepada 250 juta rakyat Indonesia, maka perorang hanya kebagian Rp 6 juta lebih saja. Yang berarti bahwa jika seorang menghabiskan Rp 500 ribu untuk biaya hidup sebulan, maka dana itu cukup. Tapi sayang bukan demikian logikanya.
Karena 551,77 triliun saja dikuasai oleh 25.316 rekening atau pemilik yang memiliki simpanan di atas Rp 5 milyar. Lalu diikuti oleh yang memilki simpanan antara Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar sebanyak 477.027 rekening dengan nilai Rp 408, 201 trilun.
Selebihnya adalah rekening yang berkisar Rp 1 milyar hingga Rp 5 milyar sebanyak 127.205 nasabah dengan nilai Rp 254,421 triliun.
Lalu disusul Rp 218 triliun yang dimiliki oleh 78.019.777 nasabah yang mempunyai simpan Rp 0—Rp 50 juta. Dan Rp 100,066 triliun yang dimiliki 1.366.360 nasabah yang memiliki simpanan Rp 50-100 juta.
Jumlah dana ini pun berkurang drastis ketika pemerintah menyatakan hanya akan menjamin simpanan bank hingga Rp 2 miliar saja. Tentu saja bagi orang yang memiliki rekening lebih dari Rp 2 miliar dia hanya akan melakukan dua hal. Pertama, membagi-bagi simpanannya sehingga menjadi bagian-bagian Rp 2 miliar saja. Kedua, mereka akan memindahkan uangnya ke negara lain yang labih aman, dimana negaranya menjamin 100 persen simpanan nasabah bank.
Tersiar kabar, kurang dari 3 bulan kebijakan itu dipublikasikan, Indonesia sudah kehilangan banyak nasabah bank. Mareka memindahkan uangnya ke Singapura dan Hong Kong.
Itu berarti kita belum membangun. Kalau negara belum mampu memberikan rasa aman diri dan harta bagi warga negara seperti yang dikehendaki oleh pasal 28G ayat 1 UUD 45, maka tetap saja kita masih belum bernegara secara benar. (Email: safari_ans@yahoo.com/hp. 0818 778 216).

[Safari ANS]

MENGAPA INDONESIA PERLU REVOLUSI EKONOMI RAKYAT?

(Bagian tulisan terakhir)

Oleh; Safari ANS

Sekali lagi kita belum membangun. Melihat hak rasa aman harta benda inilah kemudian banyak pihak yang menjadikan alasan utama mengapa perlunya mereka menyimpang uang di Singapura. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh IFID dan timnya sepanjang tahun 2006, tercatat lebih dari Rp 800 triliun uang orang Indonesia yang disimpan di Singapura.
Hal ini pulalah yang menjadi alasan Singapura enggan menandatangani kerjasama ekstradisi buron koruptor dengan Indonesia. Sebab bisa saja, dari Rp 800 triliun lebih itu sebagian besar terkoneksi langsung maupun tidak langsung dengan kasus korupsi yang sedang diproses di Indonesia.
Agaknya Indonesia kesulitan untuk mendesak pemerintah Singapura untuk bersepakat soal itu hingga kini. Karena memang negara tetangga itu hanya hidup dari jasa. Sifat dari industri jasa, ialah mereka harus menumbuhkan kepercayaan (trust) yang tinggi bagi konsumennya. Kepercayaan yang tinggi bisa muncul kalau pengguna jasanya merasa aman untuk jangka panjang. Dan itulah Singapura. Sebuah negeri yang tidak akan pernah sudi pulau Batam lebih maju darinya, walaupun Indonesia bersungguh-sungguh membangun Batam sebagai penyangga negeri singa itu.
Tingginya ketergantungan Singapura akan aspek jasa ini terlihat dengan hancurnya pertumbuhan ekonomi negara itu ketika krisis global melanda dunia sejak tahun 2007. Dimana angka pertumbuhan ekonomi langsung dari 11% tahun 2007 menjadi dibawah 4% tahun 2008. Mengapa? Permintaan komoditi dunia juga menurun secara drastis. Sedangkan Singapura sebagai negara yang hanya berperan sebagai negara re-packnging bagi produk dan komoditi dari Indonesia ke pasar dunia, terpukul pertama kali, utamanya ketika Indonesia memperkuat pasar dalam negeri.
Misalnya hasil pertanian lada dari pulau Bangka dan Belitung. Setiap tahunnya bisa mencapai hingga 30.000 ton lada putih. Sekitar 75% dari hasil produksi lada itu diekspor langsung ke Singapura. Kemudian negara itu melakukan pengemasan yang lebih bagus serta mengganti dengan merek lain untuk dijual ke pasar Eropa dan negara dingin lainnya.
Untuk kasus ini, penulis pernah melakukan survei secara langsung. Dimana harga lada di tingkat petani di Bangka dan Belitung berkisar Rp 25.000/kg. Lalu panampung di Tanjungpandan (ibukota Kabupaten Belitung) menjualnya ke bandar lada di Pangkalpinang Bangka seharga Rp 50.000/kg (baca: buku Mafia Lada, karangan Safari ANS). Kemudian bandar Bangka menjual ke Singapura sekitar Rp 65.000 hingga Rp 100.000.kg. Nah setelah dire-packinging oleh Singapura dan diberi warna-warni dalam kemasan menarik, penulis menemukannya di restoran-restoran di Eropa. Juga penulis menelusuri di super market di Belanda. Penulis menemui label lada tadi seharga 100 Euro/kg atau setara dengan Rp 1,2 juta/kg pada saat itu (2005).
Kita bisa membayangkan betapa lemahnya posisi tawarkan komoditi Indonesia jika melihat sebagai perumpamaan dengan komoditi lada asal Bangka dan Belitung tadi. Kenyataan yang ada, komiditi Indonesia lainnya pun mengalami nasib serupa. Termasuk Malaysia yang kemudian mengklaim dirinya sebagai produsen timah putih di pasar dunia, padahal Malaysia sudah dinyatakan bukan lagi sebagai produsen timah putih dunia. Namun apa akal para pebisnis negeri jiran itu. Mereka membeli saham-saham perusahaan peleburan swasta yang ada di Bangka dan Belitung, lalau mereka memboyong hasil produksi berupa balok timah putih ke negeri jiran itu untuk dipasarkan ke berbagai negara.
Hal ini pulalah yang sempat membuat berang Presiden SBY, kok bisa-bisanya Malaysia mencatatkan dirinya sebagai produsen timah putih dunia yang nilai hampir setara dengan kemampuan suplai dengan Indonesia, sekitar 40.000 ton setahun. Itulah kemudian terbongkar atas konspirasi bisnis yang pintar negeri jiran. Yang kemudian SBY memerintahkan Mabes Polri untuk melakukan operasi penjualan timah dan pasir timah ilegal dari Bangka dan Belitung.
Hal yang sama juga terjadi terhadap betapa hebatnya Malaysia sebagai negara produsen kayu dan produsen minyak sawit dunia. Jika mengutif kajian pasar sawit dunia disebutkan bahwa kemampuan suplai Indonesia dan Malaysia berposisi 80%. Artinya, secara pasar modern, Malaysia dan Indonesia dijadikan satu paket sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia. Padahal, mayoritas tanaman sawit Malaysia itu juga ada di Indonesia, hanya memang pemegang saham mayoritas perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh pengusaha Malaysia.
Memang dalam hal jaringan pemasaran produk dan komoditi kita belum membangun. Kita belum membentuk jaringan pasar dunia. Jangankan komoditi pertanian, komoditi minyak bumi saja, Pertamina melalui anak perusahaannya Petral, masih menggunakan basis broker minyak yang berbasis di Singapura hingga kini. Sekali lagi kita belum membangun jaringan pemasaran yang baik untuk semua produk komoditi kita.
Seharusnya, Indonesia sudah bisa memasarkan produk dan komoditi langsung ke user bukan ke broker, sehingga petani Indonesia bisa menikmati harga yang lebih tinggi. Bukan hanya itu, jika Indonesia menguasai jaringan pemasaran komoditi sendiri, maka setidaknya Indonesia memiliki bargaining position di peta pemasaran dunia. Posisi ini penting, sehingga Indonesia akan ditempatkan sebagai jantung ekonomi dunia. Namun hal ini tidak mudah, mafia perdagangan dunia akan menghambat rencana ini. Posisi ini hanya akan tercapai apabila pemerintah Indonesia dipimpin oleh orang memiliki keberanian menegakkan posisi Indonesia. Ialah sebuah keberanian untuk mengatur tata ekonomi dunia baru.
Sebab, perubahan posisi dagang Indonesia di panggung internasional akan ikut mempengaruhi perubahan peta dagang dunia. Artinya, berbagai komponen di Indonesia harus berupaya keras untuk memposisikan Indonesia sebagai leader dalam pemasaran produk pertanian dan tambang. Kegiatan itu harus terjadi dan sah dilakukan oleh anak bangsa Indonesia sendiri.
Dan kita benar-benar belum membangun dalam berbagai bidang kehidupan rakyat. Karena kita belum membangun padahal kita sudah merdeka 63 tahun. Kita belum membangun padahal kita sudah pernah memiliki enam presiden. Dan kita belum membangun, padahal kita sudah diingatkan oleh Tuhan dengan berbagai bencana sebagai tegoran Tuhan untuk segera berbenah. Dan semua ini terjadi sebelum berlakunya pasar bebas ASEAN yang menurut rencana akan diberlakukan tahun 2012. menyusul pasar bebas APEC tahun 2015. Ditambah lagi pasar global WTO yang akan diberlakukan 2020.
Bagi penulis, ada kengerian tersendiri bila melihat bangsa Indonesia dalam kondisi sekarang ini. Boleh jadi, Indonesia akan kehilangan segalanya setelah berlakunya paket-paket pasar bebas yang telah diteken pemerintah Indonesia bersama negara anggotanya sebagai konsekwensi pergaulan diplomatik internasional. Toh ditolak pun Indonesia tidak punya kuasa. Jalan satu-satunya Indonesia harus menerima dunia pasar bebas siap atau tidak siap masyarakat Indonesia menerima. Siap atau tidak siap seluruh rakyat Indonesia menerimanya.
Coba kita simak pertemuan puncak APEC 2009 yang sekaligus sebagai ulang tahun ke-20. Pertemuan akbar penentu ekonomi dunia itu berlangsung di Singapura dengan tema “Sustaining Growth Connecting the Region”. Dalam suatu jumpa pers jelang pertemuan itu, ditemui adanya ketegasan mereka akan menolak segala bentuk proteksionisme negara anggota. Dalam pertemuan itu APEC akan memfokuskan pasa aspek; realisasi intergrasi ekonomi regional, implementasi rencana aksi fasilitas perdagangan, serta penguatan dan revitalisasi pasar finansial global.
Tak ada pilihan lain, kecuali rakyat Indonesia melakukan Revolusi Ekonomi Rakyat (RER) sebagai upaya secara cepat untuk memberdayakan seluruh potensi rakyat Indonesia dengan cara membentengi diri dalam sebuah instrumen bisnis raksasa yang penulis sebut Badan usaha Milik Rakyat (BUMR).
Sekali lagi, karena kita belum membangun, kita perlu melakukan revolusi ekonomi rakyat untuk memperkuat posisi rakyat dalam menghadapi ganasnya ekonomi dunia mana kala negara manapun di dunia sudah tidak mampu mengendalikan ekonomi secara penuh. (Email: safari_ans@yahoo.com/hp. 0818 778 216).

[Fidel Castro]

Konsep yg menarik,
Mohon petunjuk, revolusi ini harus di mulainya dari mana dan nantinya siapa yg akan mengelola BUMR yg ada sebutkan.

[3serangkai]

Bangsa Indonesia lebih senang jadi jago kandang yang meributkan hanya masalah kekuasaan. Rebutan kursi yang berujung duit cepat. Pengusahapun sempat dimatikan segala kreatifitas dan inovasinya dengan berbagai predikat tidak resmi yang memojokan. Konglomerat hitam lah, Tidak nasionalis lah dsb. Yang mana tudingan tersebut dalam konteks pembangunan opini massa tentu saja tendensinya politik, karena kalau memang salah kenapa tidak diproses secara hukum? Ini yang belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, keadilan hukum masih sering terjebak dalam konotasi negatif sehingga memberi ruang lebih buat para politikus.

Dengan berbagai keadaan tersebut, akhirnya mereka para pengusaha tersebut memilih menjaga diri atau beroperasi dari luar negeri, kebanyakan Singapura atau perusahaan investasi off shore. Indonesiapun cuma menjadi obyek.

Ketika masih sering bersilaturahmi dengan rekan-rekan dari Malaysia dan Singapura, mereka terlihat memiliki wawasan yang lebih luas, dan data yang lebih lengkap, etos kerja yang lebih profesional. Mengapa Indonesia tidak bisa demikian? Padahal tahun 70-80 an beberapa rekan2 profesional tersebut harus mengais rejeki dengan bekerja pada beberapa perusahaan besar di Indonesia sebagai middle manajer saja karena ekonomi kedua negara belum cukup kondusif. Keadaan ini sangat disumbang dengan situasi yang lebih cenderung berpolitik, yang sejak dini sudah diperkenalkan kepada manusia Indonesia. Sehingga orang-orang Indonesia cara berpikirnya cenderung seperti politikus bukan pengusaha. Coba saja perhatikan. Jangan lantas mengatasnamakan demokrasi. Di Indonesia sangat sulit melibatkan anak-anak sejak dini pada kondisi professional, karena lingkungan 'acakadut'.

Contoh paling mudah adalah berapa banyak rekan-rekan mahasiswa tingkat akhir yang tahu tatacara mendirikan perusahaan perorangan? Apa saja yang wajib dimiliki? Karena sekalipun kita ingin tahu tidak ada satu institusipun yang bisa menjelaskan ini secara lengkap. Ada yang cuma menjelaskan secara legal TDP, SIUP tapi begitu mengurus ternyata butuh NPWP, waktu sudah jalan datang dari kecamatan meminta pajak atas papan nama usaha. Terbilang mahal karena usaha baru jalan akhirnya kita mengenal dunia tawar menawar, korupsi.

[Safari ANS]

Konsep yg menarik,
Mohon petunjuk, revolusi ini harus di mulainya dari mana dan nantinya siapa yg akan mengelola BUMR yg ada sebutkan.

Jika mau tau lebih jauh tentang hal ini bisa klik SAFARI NEWS. Di situ sudah lengkap banget deh. Terima kasih lho atas komentar Anda.

[Safari ANS]

Bangsa Indonesia lebih senang jadi jago kandang yang meributkan hanya masalah kekuasaan. Rebutan kursi yang berujung duit cepat. Pengusahapun sempat dimatikan segala kreatifitas dan inovasinya dengan berbagai predikat tidak resmi yang memojokan. Konglomerat hitam lah, Tidak nasionalis lah dsb. Yang mana tudingan tersebut dalam konteks pembangunan opini massa tentu saja tendensinya politik, karena kalau memang salah kenapa tidak diproses secara hukum? Ini yang belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, keadilan hukum masih sering terjebak dalam konotasi negatif sehingga memberi ruang lebih buat para politikus.

Dengan berbagai keadaan tersebut, akhirnya mereka para pengusaha tersebut memilih menjaga diri atau beroperasi dari luar negeri, kebanyakan Singapura atau perusahaan investasi off shore. Indonesiapun cuma menjadi obyek.

Ketika masih sering bersilaturahmi dengan rekan-rekan dari Malaysia dan Singapura, mereka terlihat memiliki wawasan yang lebih luas, dan data yang lebih lengkap, etos kerja yang lebih profesional. Mengapa Indonesia tidak bisa demikian? Padahal tahun 70-80 an beberapa rekan2 profesional tersebut harus mengais rejeki dengan bekerja pada beberapa perusahaan besar di Indonesia sebagai middle manajer saja karena ekonomi kedua negara belum cukup kondusif. Keadaan ini sangat disumbang dengan situasi yang lebih cenderung berpolitik, yang sejak dini sudah diperkenalkan kepada manusia Indonesia. Sehingga orang-orang Indonesia cara berpikirnya cenderung seperti politikus bukan pengusaha. Coba saja perhatikan. Jangan lantas mengatasnamakan demokrasi. Di Indonesia sangat sulit melibatkan anak-anak sejak dini pada kondisi professional, karena lingkungan 'acakadut'.

Contoh paling mudah adalah berapa banyak rekan-rekan mahasiswa tingkat akhir yang tahu tatacara mendirikan perusahaan perorangan? Apa saja yang wajib dimiliki? Karena sekalipun kita ingin tahu tidak ada satu institusipun yang bisa menjelaskan ini secara lengkap. Ada yang cuma menjelaskan secara legal TDP, SIUP tapi begitu mengurus ternyata butuh NPWP, waktu sudah jalan datang dari kecamatan meminta pajak atas papan nama usaha. Terbilang mahal karena usaha baru jalan akhirnya kita mengenal dunia tawar menawar, korupsi.

Saya setuju banget dengan pendapat Anda, bahkan saya sedang membuat konsep bagaimana Indonesia bisa mengalahkan Singapura dengan mendesain sebuah kawasan offshore island. Coba aja klik SAFARI NEWS. Namun konsep ini baru berhasil apabila presiden kita nanti adalah orang muda yang punya wawasan ke depan.

[3serangkai]

Potensi kita besar tapi kita selalu kalah dengan tetangga kita yang mini. Kita cuma jadi petani, mereka jadi tengkulaknya, bahkan pabrikan dari produk kita, merekalah yang menikmati nilai tambah lebih besar.

Ekonomi yang besar jangan dimusuhi tapi harus dirangkul. Jangan malah distereotypekan kalau konglomerat itu identik pemakan duit rakyat.

Dulu sempat tercetus ide Indonesia corporation, tapi mengapa tiba-tiba idenya menguap begitu saja?