Results 1 to 9 of 9

Thread: Asas Praduga Tak Bersalah


  1. #1
    Junior Member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Surabaya-Sidoarjo (Jatim)-Djogjakarta
    Posts
    102
    Rep Power
    6

    Post Asas Praduga Tak Bersalah

    Asas ini mempunyai maksud bahwa seseorang haruslah tetap dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan hukum yg mempunyai kekuatan hukum mengikat, yg menyatakan ia bersalah. Kekuatan hukum yg mengikat mempunyai arti bahwa keputusan hukum tersebut benar2 sudah mengikat dalam artian sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum apapun (upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali)

    Baru2 ini terbetik berita bahwa Kejaksaan Agung melantik dua orang Jaksa nya yakni:
    - Kemas Yahya Rahman (mantan Jampidsus) dan
    - M.Salim (mantan Direktur Penyidikan)

    menjadi:

    Koordinator dan Wakil Koordinator Unit I Satuan Khusus Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan dan Ekonomi, khususnya Cukai dan Kepabeanan

    Seperti kita ketahui, kedua Jaksa tersebut pernah tersangkut dalam kasus suap antara Artalyta Suryani alias Ayin dg Jaksa Urip Tri Gunawan, yg terkait pula dg skandal BLBI.
    Rekaman pembicaraan telepon yg diputar ulang berkali-kali baik dalam persidangan maupun melalui media masssa semakin menunjukkan keterlibatan kedua Jaksa tsb dg Ayin.

    Berita ini tentu saja menyentakkan dan mengusik pikiran dan perasaan kita semua yg saat ini begitu anti korupsi dan benci terhadap pelaku korupsi tsb. Namun Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Jasmin Panjaitan membela mati-matian kedua Jaksa tsb. Dikatakannya, berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah, kedua Jaksa tsb tidak bersalah, karena belum ada keputusan hukum manapun yg menyatakan keduanya bersalah.

    Sekedar mengingat, pencopotan kedua Jaksa ini dilakukan sendiri oleh Jaksa Agung Hendarman Supanji. Kedua Jaksa ini Tidak Kredibel dan Telah Hilangnya Kepercayaan Dari Masyarakat, demikianlah kurang lebih yg disampaikan oleh Jaksa Agung ketika itu (ditambah sedikit air mata, terharu dan kecewa).

    Jaksa Agung dalam hal ini telah mencampuradukkan antara Hukum Pidana dg Hukum Administrasi. Seperti kita ketahui, Hukum Administrasi berkaitan erat dg naik-turunnya pangkat atau jabatan seseorang. Terkait hal ini, maka Disiplin, Integritas, dan Moralitas menjadi kata kunci yg harus dipegang. Dengan demikian, Jaksa Agung telah menelan kembali ucapannya, ketika mecopot kedua Jaksa tersebut karena terkait dg kasus suap Alyn-Jaksa Urip

    Lingkup Asas Praduga Tak Bersalah berada dalam area Hukum Pidana di dalam Lembaga Peradilan. Itulah sebabnya ada larangan Trial by The Press (Pengadilan oleh Pers).

    Kasus ini sepatutnyalah menjadi perhatian Presiden yg jelas2 sudah mengkampanyekan dirinya anti korupsi dan mendukung pemberantasan korupsi. Korupsi telah sedemikian rupa menjadi suatu bagian yg dibenci oleh rakyat. Tak heran bila segala sesuatu yg berhubungan dg korupsi, menjadi komoditas politik. Baik untuk menyerang, maupun bertahan. Baik untuk Negative Campaign maupun untuk Black Campaign. Terlebih lagi dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) duduk seorang Denny Indrayana, seorang Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli Hukum Korupsi. Sebelum duduk dalam Wantimpres ini, ia gencar meneriakkan, bahwa Koruspi Ada Di Istana, bahwa Pembersihan Korupsi Haruslah Dimulai Dari Istana.

  2. #2
    Newbie putin's Avatar
    Join Date
    Feb 2009
    Posts
    19
    Rep Power
    0

    Re: Asas Praduga Tak Bersalah

    Beginilah kalau hukum yang tidak disertai hati nurani..............

  3. #3
    Senior Contributor bakterijahatShera's Avatar
    Join Date
    May 2008
    Posts
    7,375
    Rep Power
    15

    Re: Asas Praduga Tak Bersalah

    huh...apa yg gak bisa dibeli dg uang di negeri ini
    Love is not finding someone to live, its finding someone you can't live without

  4. #4
    Senior Member bukanTuhan's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    near
    Posts
    2,185
    Rep Power
    9

    Re: Asas Praduga Tak Bersalah

    Gak ada orang lain yang lebih pantas??? Setidaknya yang track record-nya masih bersih...

    Tadi pagi (apa kemarin malam ya??) di apa kabar Indonesia Pak Jasmin diwawancara mengenai masalah ini. Bintang tamunya dari ICW kalau tidak salah.

    Jawabannya ya memang asas praduga tak bersalah. Tapi asas ini semestinya hanya digunakan di pengadilan terhadap tersangka atau calon tersangka. Buka di dunia kerja apalagi sebuah lembaga pemerintahan macam kejaksaan. Sangat aneh jika seorang yang bekerja di kejaksaan menggunakan tameng asas praduga tak bersalah tapi tak tahu dimana asas tersebut harus digunakan.
    Salam buat semuanya...

  5. #5
    Senior Contributor dudulz's Avatar
    Join Date
    Dec 2008
    Posts
    5,648
    Rep Power
    12

    Re: Asas Praduga Tak Bersalah

    mungkin mereka dilihat punya pengalaman dalam soal korup-mengkorup heheheheheeheh


  6. #6
    Senior Contributor paujan,patah's Avatar
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    202.169.62.13/member.php?u=986695
    Posts
    7,243
    Rep Power
    15

    Re: Asas Praduga Tak Bersalah

    Quote Originally Posted by bakterijahatShera View Post
    huh...apa yg gak bisa dibeli dg uang di negeri ini
    00t:dobel post,hapus satu.
    Kucing Angop 666,you're cleared to take off

  7. #7
    Member
    Join Date
    Jan 2009
    Posts
    780
    Rep Power
    0

    Re: Asas Praduga Tak Bersalah

    Quote Originally Posted by Tangguh View Post
    Asas ini mempunyai maksud bahwa seseorang haruslah tetap dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan hukum yg mempunyai kekuatan hukum mengikat, yg menyatakan ia bersalah. Kekuatan hukum yg mengikat mempunyai arti bahwa keputusan hukum tersebut benar2 sudah mengikat dalam artian sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum apapun (upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali)

    Baru2 ini terbetik berita bahwa Kejaksaan Agung melantik dua orang Jaksa nya yakni:
    - Kemas Yahya Rahman (mantan Jampidsus) dan
    - M.Salim (mantan Direktur Penyidikan)

    menjadi:

    Koordinator dan Wakil Koordinator Unit I Satuan Khusus Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan dan Ekonomi, khususnya Cukai dan Kepabeanan

    Seperti kita ketahui, kedua Jaksa tersebut pernah tersangkut dalam kasus suap antara Artalyta Suryani alias Ayin dg Jaksa Urip Tri Gunawan, yg terkait pula dg skandal BLBI.
    Rekaman pembicaraan telepon yg diputar ulang berkali-kali baik dalam persidangan maupun melalui media masssa semakin menunjukkan keterlibatan kedua Jaksa tsb dg Ayin.

    Berita ini tentu saja menyentakkan dan mengusik pikiran dan perasaan kita semua yg saat ini begitu anti korupsi dan benci terhadap pelaku korupsi tsb. Namun Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Jasmin Panjaitan membela mati-matian kedua Jaksa tsb. Dikatakannya, berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah, kedua Jaksa tsb tidak bersalah, karena belum ada keputusan hukum manapun yg menyatakan keduanya bersalah.

    Sekedar mengingat, pencopotan kedua Jaksa ini dilakukan sendiri oleh Jaksa Agung Hendarman Supanji. Kedua Jaksa ini Tidak Kredibel dan Telah Hilangnya Kepercayaan Dari Masyarakat, demikianlah kurang lebih yg disampaikan oleh Jaksa Agung ketika itu (ditambah sedikit air mata, terharu dan kecewa).

    Jaksa Agung dalam hal ini telah mencampuradukkan antara Hukum Pidana dg Hukum Administrasi. Seperti kita ketahui, Hukum Administrasi berkaitan erat dg naik-turunnya pangkat atau jabatan seseorang. Terkait hal ini, maka Disiplin, Integritas, dan Moralitas menjadi kata kunci yg harus dipegang. Dengan demikian, Jaksa Agung telah menelan kembali ucapannya, ketika mecopot kedua Jaksa tersebut karena terkait dg kasus suap Alyn-Jaksa Urip

    Lingkup Asas Praduga Tak Bersalah berada dalam area Hukum Pidana di dalam Lembaga Peradilan. Itulah sebabnya ada larangan Trial by The Press (Pengadilan oleh Pers).

    Kasus ini sepatutnyalah menjadi perhatian Presiden yg jelas2 sudah mengkampanyekan dirinya anti korupsi dan mendukung pemberantasan korupsi. Korupsi telah sedemikian rupa menjadi suatu bagian yg dibenci oleh rakyat. Tak heran bila segala sesuatu yg berhubungan dg korupsi, menjadi komoditas politik. Baik untuk menyerang, maupun bertahan. Baik untuk Negative Campaign maupun untuk Black Campaign. Terlebih lagi dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) duduk seorang Denny Indrayana, seorang Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli Hukum Korupsi. Sebelum duduk dalam Wantimpres ini, ia gencar meneriakkan, bahwa Koruspi Ada Di Istana, bahwa Pembersihan Korupsi Haruslah Dimulai Dari Istana.
    emang penggunaan asas praduga tak bersalah itu harus seperti apa sih?

    alasannya kan belum ada keputusan hakim..

    kasusnya udah brapa lama?
    hakim kapan akan memutuskan?
    ada batas maksimumnya?

    kalo kasusnya udah lama, trus hakim sendiri ga tau kapan akan mutusinnya
    dan ga ada batas waktu keputusan
    maka asas praduga tak bersalah ini digunakan tidak sebagaimana mestinya

  8. #8
    Junior Member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Surabaya-Sidoarjo (Jatim)-Djogjakarta
    Posts
    102
    Rep Power
    6

    Post Re: Asas Praduga Tak Bersalah

    @motred
    Hingga saat ini, KPK belum melakukan apa2 atas fakta2 dalam persidangan (rekaman pembicaraan lewat telepon serta bukti adanya hubungan antara Ayin dg Kemas Yahya dan M.Salim). Kedua Jaksa yg terlibat itu baru diperiksa KPK sebagai saksi. Inilah ironisnya, KPK sepertinya sudah enggan melanjutkan / mengembangkan kasus ini. Sama seperti korupsi di KPU, yg membiarkan mantan Menteri Hukum Hamid Awaludin dan Anas Urbaningrum melenggang santai (keduanya juga anggota KPU saat itu)

    Jadi belum ada keputusan hukum apapun atas kasus ini. Mohon dibaca lagi uraian diatas, khususnya mengenai Hukum Administrasi.

    ******

    Tadi pagi, BBC Indonesia mewawancarai Jasmin Panjaitan, mengenai pengaktifan kembali dua Jaksa yg bermasalah dalam kasus suap, Lagi2 Kapuspenkum Jasmin Panjaitan membela mati2-an kedua Jaksa tersebut, dg asas Praduga Tak Bersalah.

    Tak bisa dibayangkan, jika siaran ini juga disiarkan dalam berbagai bahasa oleh BBC, maka akan semakin kelam penegakan hukum Indonesia di mata internasional.

    Kejaksaan sudah sedemikian rupa memalukannya, seperti kasus suap Jaksa Urip, pemerasan terhadap terdakwa utk meringankan tuntutan, mengancam Bupati didaerah Sulawesi karena tidak diberi uang, belum lagi kasus2 didaerah yg jarang terekspos, atau malah luput sama sekali.

    Ada kawan pernah bercerita, bahwa dalam suatu ruangan Jaksa, dimana ada juga yunior2 nya, sebuah "transaksi" dilakukan tanpa malu2 lagi, bahkan ketika kembali keruangan tsb, sang senior dg santainya sedang membagi-bagikan uang pada yunior2-nya. Tentu saja karena di Kejaksaan menganut sistem atasan-bawahan / senior-yunior, maka si yunior tak dapat berbuat banyak.

    Sebuah ajaran telah ditanamkan.. sedemikian dalam hingga mematikan nuraninya..

  9. #9
    Junior Member
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Surabaya-Sidoarjo (Jatim)-Djogjakarta
    Posts
    102
    Rep Power
    6

    Post Re: Asas Praduga Tak Bersalah

    JAKSA AGUNG MEMBATALKAN PENGANGKATAN JAKSA BERMASALAH
    Menyimak berita di SCTV tadi pagi, Jaksa Agung akhirnya membatalkan pengangkatan Kemas Yahya Rahman dan M.Salim.

    Seperti biasa Kapuspenkum Jasmin Panjaitan tetap berkobar-kobar menyatakan bahwa sesuai Asas Praduga Tak Bersalah, maka kedua Jaksa tsb tidak bersalah. Ini memancing reaksi dari KPK, yg seperti terbangun dari tidur lelap thd pengembangan kasus suap Jaksa Urip, dikatakan bahwa kasus tsb belumlah selesai, masih dalam proses (tidak jelas, proses Penyelidikan ataukah sudah pada tahap proses Penyidikan).

    Dapat disimpulkan, Jaksa Agung Hendarman Supanji, lagi2 melakukan kesalahan besar, entah mau mengakui atau tidak. Seperti biasa, nanti akan ada statement, ketika menanda-tangani Surat Keputusan tsb, tidak membaca lagi / meneliti lagi.

    Memecat-mengangkat kembali-membatalkan pengangkatan.

    Saya jadi teringat, dulu Kejaksaan sempat kebakaran jenggot, ketika disebut sebagai kampung maling..

    Sekarangpun kebakaran jenggot lagi dg melaporkan ICW, dg tuduhan pencemaran nama baik, atas kritikan ICW terhadap tidak jelasnya uang sitaan Terpidana Korupsi dll (berdasarkan data dari BPK).

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO