Smoga Megawati Bisa Jadi Dirinya Sendiri

[wrazif]

maaf saya yg bodoh ini mo tanya ke members FK. apa pernah presiden menandatangani Keppres pesangon utk dirinya sendiri. soalnya saya hanya taunya cuma Megawati yg menandatangani Keppres yang memberinya pesangon rumah senilai Rp 20 milyar + fasilitas lainnya

Di Cikeas rumah SBY terlalu luas dan mentereng untuk ukuran saya, seorang wartawan yang pada tahun itu berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta.

Ini link-nya :
Kartu Nama SBY « Jurnal GoBlog

Ini isinya :
Kartu Nama SBY

Ditulis pada Maret 9, 2008 oleh rusdi mathari

Saya mengenal SBY ketika masih berpangkat kolonel, April 1994 pada sebuah acara Outbound Strategic Management Training yang diselenggarakan untuk para bankir di Krakatau Beach Camp, Karoeng, Pandeglang, Banten. Dia menjabat Komandan Brigif Lintas Udara 17 Kostrad, Cilodong, Bogor dan waktu itu diundang sebagai salah seorang pembicara. Saya termasuk yang ikut hadir pada acara itu sebagai wartawan (InfoBank) bersama Sudjatmika, Redaktur Eksekutif majalah Swa.


Oleh Rusdi Mathari

BERBEDA dengan pembicara yang lain, sosok SBY cepat menarik perhatian para peserta outbound termasuk saya. Badannya tinggi besar, orangnya ganteng, dan bicaranya lugas tapi tetap berisi seolah menunjukkan kelas yang berbeda dari kebanyakan perwira tentara. Saya masih ingat waktu itu, kasus Sipidan-Ligitan sedang menjadi isu nasional karena diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia di Mahkamah Internasional. “Jika pimpinan menghendaki, tentara saya bisa dikerahkan untuk menguasai dua pulau itu hanya dalam waktu 24 jam,” kata SBY.

Sebagai peserta, para direktur dan manajer bank yang hadir di acara itu diam mendengarkan penjelasan SBY tentang strategi militer untuk merebut Sipadan-Ligitan. Dia sebelumnya memaparkan tentang perlunya manajemen disiplin pada semua bidang pekerjaan. Saya manggut-manggut, bukan mengerti tapi karena mengantuk. Usai acara, saya ikut mengerubungi SBY seperti yang dilakukan oleh para direktur dan manajer bank itu lalu mereka tukar menukar kartu nama. Saya juga kebagian kartu nama dari SBY tapi SBY tidak kebagian kartu nama saya, karena saya memang tak punya.

“Pertemuan” kedua antara SBY dengan SBY terjadi pada sebuah acara besar di zaman Presiden BJ Habibie, sekitar setahun setelah reformasi Mei 1998. Di Jakarta Convention Centre, Senayan, SBY hadir sebagai salah satu pembicara bersama puluhan orang yang lain dari dalam dan luar negeri yang memang sengaja diundang oleh Habibie untuk “mempromosikan” Indonesia yang sedang sekarat. Pangkat SBY sudah Letnan Jenderal dan dia berbicara dalam Bahasa Inggris. Bicaranya tetap lugas, terukur, dan berkesan menjaga wibawa. Dia berbicara masa depan Indonesia setelah krisis politik dan ekonomi. Kali ini tak ada acara tukar menukar kartu nama, padahal saya sudah punya kartu nama dan berniat memberikan satu lembar kepada SBY untuk balasan.

Kali ketiga, saya hanya melihat SBY di sekitar areal rumahnya di Cikeas, Bogor pada 2004. Waktu dia sudah di ambang pintu untuk menduduki kursi Presiden RI dan kami para wartawan masih leluasa keluar masuk rumah SBY. Satpam dan penjaga rumah SBY, termasuk ajudan SBY seorang perwira pertama polisi yang tampan dan sopan, bahkan sangat akrab dengan wartawan.

Di Cikeas rumah SBY terlalu luas dan mentereng untuk ukuran saya, seorang wartawan yang pada tahun itu berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta. Tiba sekitar pukul 5 sore, saya melihat halaman rumah dan areal di luar pagar rumah SBY sedang dipasangi sejumlah kamera pengintai. Dari bisik-bisik beberapa wartawan yang ikut berkumpul bersama saya di depan pagar, kamera-kamera pengintai itu katanya sumbangan dari seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa keamanan. Saya mengiyakan saja informasi sambil memerhatikan mesin genset (generator pembangkit listrik) yang berukuran cukup besar bertengger di belakang pos penjagaan.

Tujuan saya ke Cikeas hendak melakukan wawancara dengan SBY. Jadwal sudah dibuat kata ajudan SBY tapi rupanya mendadak SBY tidak bisa memenuhi permintaan wawancara para wartawan. Ketika hendak pulang sekitar pukul 11 malam, rombongan SBY datang. Kami sempat berhenti, tapi SBY hanya tersenyum dari balik jendela mobilnya. Saya sekali lagi gagal memberikan kartu nama.

Kini empat tahun sudah SBY menjadi Presiden RI. Di masa kampanye, SBY berjanji akan memberantas korupsi dan sebagainya. Ketika menjadi Presiden RI, sejumlah kasus korupsi terungkap satu demi satu. Paling mengejutkan ketika KPK menangkap Mulyana W Kusuma, anggota KPU pada 8 April 2005. Publik heboh tapi lebih heboh lagi, ketika sebulan sebelumnya SBY menaikkan harga BBM.

Minggu lalu, KPK menangkap jaksa Tri Urip Gunawan karena tertangkap tangan menerima suap sekitar Rp 6 miliar dari seorang kenalan Sjamsul Nursalim. Bersama beberapa konglomereta yang lain, Sjamsul adalah salah satu pengemplang BLBI. Dia sekarang tinggal di Singapura tapi bisnisnya tetap berjalan lancar dan aman di Indonesia. Penangkapan Urip menjadi puncak berita tentu saja. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng, peristiwa penangkapan jaksa Urip, “hanya terjadi dalam pemerintahan Yudhoyono, yang sejak awal menyatakan perang terhadap korupsi. Semoga ini jadi efek jera untuk siapa pun yang ingin korupsi.”

Andi mungkin benar, hanya di zaman SBY para koruptor ditangkapi tapi ada yang terlupakan. Mulyana, Urip, mungkin saja memang telah melakukan korupsi dan ditangkap pada masa pemerintahan SBY. Tapi bagaimana dengan para cukong BLBI itu, kok masih berkeliaran sambil tetap membesarkan bisnisnya di Indonesia? Padahal sepertiga dari seluruh anggaran negara, setiap tahunnya hanya habis untuk menutupi bolong-bolong yang diakibatkan oleh skandal semacam pengucuran BLBI itu. Cukong koruptor tak berhasil ditangkap, uang negara juga tak kembali bahkan yang ada pun justru terus berkurang. Bagaimana pula dengan hutan lindung yang bisa dijual ke pedagang-pedagang tambang?

Saya memandangi kartu nama SBY ketika masih berpangkat kolonel. Terngiang di benak saya ucapannya di Banten, 14 tahun silam, “…pasukan saya bisa dikerahkan untuk menguasai dua pulau itu hanya dalam waktu 24 jam..” Saya lalu berkhayal, andai sekarang SBY mampu dan mau berkata, “Dalam 24 jam saya bisa tangkap Sjamsul Nursalim dan para konglomerat lainnya yang korup, pejabat korup, dan pengusaha preman yang sering membiayai para jenderal” mungkin kartu namanya akan saya fotocopy lalu saya sebarkan ke banyak orang.


DIarsipkan di bawah: opini | yang berkaitan: BLBI, Cikeas,

[hendybe]

maaf saya yg bodoh ini mo tanya ke members FK. apa pernah presiden menandatangani Keppres pesangon utk dirinya sendiri. soalnya saya hanya taunya cuma Megawati yg menandatangani Keppres yang memberinya pesangon rumah senilai Rp 20 milyar + fasilitas lainnya

minta link nya donk.

[anonymous]

hal yang menarik dari Ibu Megawati Soekarno Putri

• kontrak lng tangguh seharusnya tak sekedar dinegosiasi ulang
• ANTARA :: Wapres Minta DPR Selidiki Kontrak LNG Tangguh
• Presiden SBY Menerima Tim Renegosiasi...

[anonymous]

minta link nya donk.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Departemen Keuangan Republik Indonesia

[mzrr]

minta link nya donk.

YLBHI: Keppres Pesangon tak Etis Kamis, 30 September 2004 Secara hukum, keputusan presiden (keppres) tentang fasilitas dan tunjangan mantan presiden dan wapres tak ada masalah. Namun, dari segi etika dan sosiologis, penerbitan Keppres itu tak pantas. Demikian diungkapkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Munarman. Ditinjau dari aspek yuridisnya, kata Munarman, sebenarnya memang tidak ada masalah. ''Tapi tidak etis,'' katanya di Jakarta, kemarin. Keluarnya Keppres itu, menurut Munarman, membuat masyarakat bertanya-tanya. Masyarakat, sambung dia, akan menilai ada unsur kepentingan individu dalam kasus itu. Pasalnya, Keppres itu baru dikeluarkan dan ditandatangani belakangan ini. Munarman mengatakan dilihat dari sisi jumlahnya, nilai pesangon itu sangat tidak pantas. Di tengah banyaknya rakyat yang miskin, sungguh tidak pantas kalau rumah untuk mantan presiden sampai Rp 20 miliar. Senin (20/9) pekan lalu, Wakil Sekretaris Kabinet, Erman Rajagukguk, mengatakan presiden sudah menandatangani keppres 'pesangon' presiden. Dengan keppres itu, Presiden Megawati mendapat rumah senilai Rp 20 miliar, mobil lengkap dengan pengemudinya, uang pensiun, tunjangan kesehatan, pengawalan, dan fasilitas lainnya (Republika/29/9). Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, mengaku terkejut dengan besarnya pesangon bagi presiden yang lengser. Soal adanya UU No 7/1978 yang dijadikan dasar untuk pemberiannya, Widoyoko memandang aturan itu harus dikritisi pasal per pasal. Tindakan itu, kata Danang, sangat tidak populer mengingat negara masih dalam keadaan krisis. ''Apa pantas mendapatkan rumah dari negara senilai Rp 20 miliar, mobil dan sopir pribadi, pakai sekretaris segala,'' kata Danang. Menurut Danang, adalah ganjil bila seorang presiden yang mengakhiri masa jabatannya harus mendapatkan fasilitas yang bersifat tetap dari negara. Sebab, menurutnya, presiden bukanlah jabatan karier, tapi jabatan politis. Pejabat politis, katanya, tidak mendapatkan uang pensiun. Pejabat politis tidak dapat pensiun, tapi hanya uang purnabakti. Jadi, jelas Danang, tidak bisa berlaku seumur hidup. Tapi, kalaupun dapat uang purnabakti, jumlahnya tidak sebesar Rp 20 miliar plus lain-lainnya. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Gari Primananda, mengatakan tindakan Presiden Megawati menandatangani kepres itu sangat tak layak. Seharusnya, kata Gari, Megawati harus menunggu keputusan dari presiden berikutnya mengenai diterima atau tidaknya pemberian fasilitas itu. ''Banyak sektor lain yang lebih membutuhkan,'' tandasnya. Pengamat politik Fachry Ali memilih untuk tidak mengomentari masalah keppres itu. ''Ya, nggak enak untuk mengomentari. Masak sudah kalah begini kemudian kita komentari hal seperti itu,'' kata Fachry. Sumber: Republika, 30 September 2004
antikorupsi.org - YLBHI: Keppres Pesangon tak Etis

[mzrr]

Di Cikeas rumah SBY terlalu luas dan mentereng untuk ukuran saya, seorang wartawan yang pada tahun itu berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta.

Ini link-nya :
Kartu Nama SBY « Jurnal GoBlog

Ini isinya :
Kartu Nama SBY

Ditulis pada Maret 9, 2008 oleh rusdi mathari

Saya mengenal SBY ketika masih berpangkat kolonel, April 1994 pada sebuah acara Outbound Strategic Management Training yang diselenggarakan untuk para bankir di Krakatau Beach Camp, Karoeng, Pandeglang, Banten. Dia menjabat Komandan Brigif Lintas Udara 17 Kostrad, Cilodong, Bogor dan waktu itu diundang sebagai salah seorang pembicara. Saya termasuk yang ikut hadir pada acara itu sebagai wartawan (InfoBank) bersama Sudjatmika, Redaktur Eksekutif majalah Swa.


Oleh Rusdi Mathari

BERBEDA dengan pembicara yang lain, sosok SBY cepat menarik perhatian para peserta outbound termasuk saya. Badannya tinggi besar, orangnya ganteng, dan bicaranya lugas tapi tetap berisi seolah menunjukkan kelas yang berbeda dari kebanyakan perwira tentara. Saya masih ingat waktu itu, kasus Sipidan-Ligitan sedang menjadi isu nasional karena diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia di Mahkamah Internasional. “Jika pimpinan menghendaki, tentara saya bisa dikerahkan untuk menguasai dua pulau itu hanya dalam waktu 24 jam,” kata SBY.

Sebagai peserta, para direktur dan manajer bank yang hadir di acara itu diam mendengarkan penjelasan SBY tentang strategi militer untuk merebut Sipadan-Ligitan. Dia sebelumnya memaparkan tentang perlunya manajemen disiplin pada semua bidang pekerjaan. Saya manggut-manggut, bukan mengerti tapi karena mengantuk. Usai acara, saya ikut mengerubungi SBY seperti yang dilakukan oleh para direktur dan manajer bank itu lalu mereka tukar menukar kartu nama. Saya juga kebagian kartu nama dari SBY tapi SBY tidak kebagian kartu nama saya, karena saya memang tak punya.

“Pertemuan” kedua antara SBY dengan SBY terjadi pada sebuah acara besar di zaman Presiden BJ Habibie, sekitar setahun setelah reformasi Mei 1998. Di Jakarta Convention Centre, Senayan, SBY hadir sebagai salah satu pembicara bersama puluhan orang yang lain dari dalam dan luar negeri yang memang sengaja diundang oleh Habibie untuk “mempromosikan” Indonesia yang sedang sekarat. Pangkat SBY sudah Letnan Jenderal dan dia berbicara dalam Bahasa Inggris. Bicaranya tetap lugas, terukur, dan berkesan menjaga wibawa. Dia berbicara masa depan Indonesia setelah krisis politik dan ekonomi. Kali ini tak ada acara tukar menukar kartu nama, padahal saya sudah punya kartu nama dan berniat memberikan satu lembar kepada SBY untuk balasan.

Kali ketiga, saya hanya melihat SBY di sekitar areal rumahnya di Cikeas, Bogor pada 2004. Waktu dia sudah di ambang pintu untuk menduduki kursi Presiden RI dan kami para wartawan masih leluasa keluar masuk rumah SBY. Satpam dan penjaga rumah SBY, termasuk ajudan SBY seorang perwira pertama polisi yang tampan dan sopan, bahkan sangat akrab dengan wartawan.

Di Cikeas rumah SBY terlalu luas dan mentereng untuk ukuran saya, seorang wartawan yang pada tahun itu berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta. Tiba sekitar pukul 5 sore, saya melihat halaman rumah dan areal di luar pagar rumah SBY sedang dipasangi sejumlah kamera pengintai. Dari bisik-bisik beberapa wartawan yang ikut berkumpul bersama saya di depan pagar, kamera-kamera pengintai itu katanya sumbangan dari seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa keamanan. Saya mengiyakan saja informasi sambil memerhatikan mesin genset (generator pembangkit listrik) yang berukuran cukup besar bertengger di belakang pos penjagaan.

Tujuan saya ke Cikeas hendak melakukan wawancara dengan SBY. Jadwal sudah dibuat kata ajudan SBY tapi rupanya mendadak SBY tidak bisa memenuhi permintaan wawancara para wartawan. Ketika hendak pulang sekitar pukul 11 malam, rombongan SBY datang. Kami sempat berhenti, tapi SBY hanya tersenyum dari balik jendela mobilnya. Saya sekali lagi gagal memberikan kartu nama.

Kini empat tahun sudah SBY menjadi Presiden RI. Di masa kampanye, SBY berjanji akan memberantas korupsi dan sebagainya. Ketika menjadi Presiden RI, sejumlah kasus korupsi terungkap satu demi satu. Paling mengejutkan ketika KPK menangkap Mulyana W Kusuma, anggota KPU pada 8 April 2005. Publik heboh tapi lebih heboh lagi, ketika sebulan sebelumnya SBY menaikkan harga BBM.

Minggu lalu, KPK menangkap jaksa Tri Urip Gunawan karena tertangkap tangan menerima suap sekitar Rp 6 miliar dari seorang kenalan Sjamsul Nursalim. Bersama beberapa konglomereta yang lain, Sjamsul adalah salah satu pengemplang BLBI. Dia sekarang tinggal di Singapura tapi bisnisnya tetap berjalan lancar dan aman di Indonesia. Penangkapan Urip menjadi puncak berita tentu saja. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng, peristiwa penangkapan jaksa Urip, “hanya terjadi dalam pemerintahan Yudhoyono, yang sejak awal menyatakan perang terhadap korupsi. Semoga ini jadi efek jera untuk siapa pun yang ingin korupsi.”

Andi mungkin benar, hanya di zaman SBY para koruptor ditangkapi tapi ada yang terlupakan. Mulyana, Urip, mungkin saja memang telah melakukan korupsi dan ditangkap pada masa pemerintahan SBY. Tapi bagaimana dengan para cukong BLBI itu, kok masih berkeliaran sambil tetap membesarkan bisnisnya di Indonesia? Padahal sepertiga dari seluruh anggaran negara, setiap tahunnya hanya habis untuk menutupi bolong-bolong yang diakibatkan oleh skandal semacam pengucuran BLBI itu. Cukong koruptor tak berhasil ditangkap, uang negara juga tak kembali bahkan yang ada pun justru terus berkurang. Bagaimana pula dengan hutan lindung yang bisa dijual ke pedagang-pedagang tambang?

Saya memandangi kartu nama SBY ketika masih berpangkat kolonel. Terngiang di benak saya ucapannya di Banten, 14 tahun silam, “…pasukan saya bisa dikerahkan untuk menguasai dua pulau itu hanya dalam waktu 24 jam..” Saya lalu berkhayal, andai sekarang SBY mampu dan mau berkata, “Dalam 24 jam saya bisa tangkap Sjamsul Nursalim dan para konglomerat lainnya yang korup, pejabat korup, dan pengusaha preman yang sering membiayai para jenderal” mungkin kartu namanya akan saya fotocopy lalu saya sebarkan ke banyak orang.


DIarsipkan di bawah: opini | yang berkaitan: BLBI, Cikeas,

kayaknya gak menjawab pertanyaan saya deh

[hendybe]

pantes azaz negara kaga pernah lepas dari utang. uang pemerintah lebih banyak habis untuk anggota pemerintahan. harus diperbaharui tuch keppres

[hendybe]

kayaknya gak menjawab pertanyaan saya deh

takut jadi bumerang kali mas. maka nya kaga jawab.

[aza2000]

Dalam berbagai kesempatan Megawati tampil di panggung, mapun di berbagai spanduk dan poster pinggir jalan, hampir selalu dipampang foto Mantan Presiden Soekarno sebagai background. Megawati sebagai anak biologis Soekarno adalah realitas. Tapi jangan lupa bahwa Soekarno adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya milik keluarga Megawati. Bahkan sebelum meninggal, Soekarno pernah berpesan bahwa diatas makamnya untuk ditancapkan semua bendera. Artinya Soekarno tidak meng-anakemas-kan satu kelompok dan meng-anaktiri-kan kelompok yang lain. Soekarno menjadi besar karena melalui proses yang panjang, didukung oleh kapasitas intelektualnya. Soekarno tidak tidak membawa2 nama ayahnya untuk modal dalam berpolitik.

Beda Soekarno, beda Megawati. Megawati bisa menjadi "besar" karena numpang nama Soekarno, mantan presiden RI. Megawati selalu berada di bawah bayang-bayang nama Soekarno. Mengapa Megawati tidak mengukir namanya sendiri tanpa embel2 nama Soekarno..??? Misalnya dengan menuangkan pikiran2 cerdasnya yang orisinil di media atau buku2 sebagaimana Soekarno lakukan dulu. Kenapa juga diperbagai panggung kampanye, spanduk dan baliho selalu dipampang foto Soekarno di belakang foto Megawati..??

Kapasitas intelektual Megawati masih jauh di bawah Yenny Wahid (anak Gus Dur) atau Mbak Tutut (anak Soeharto). Kalo saja Megawati bukan anak Soekarno, mana mungkin bisa jadi Ketum PDIP spt saat ini..??
Oh ya, harusnya Megawati tuh jadi Ketua Dewan Pembina, spt SBY, Amien Rais, atau Gus Dur. Masak dari dulu jadi Ketua Umum doang..??

Semoga Megawati bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa embel2 nama Soekarno!

waduch bro kakynya gk mungkin megawati mandiri tampa embel2 soekarno...coz ada embel2 nya aja gk bisa jadi presiden(pemilu) apalagi jadi diri sendiri yang notabaneseperti anda katakan kwalitas intelktualnya di bawah pesaingnya.mending jadi ibu rumah tangga yang baik saja.

[hon_hon]

Aaaaaamiiiiiinnn.....