Page 6 of 15 FirstFirst 123456789101112131415 LastLast
Results 51 to 60 of 144

Thread: SBY vs LAPINDO


  1. #51
    Beginner manual's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Location
    www.manualbookmobil.com
    Posts
    63
    Rep Power
    6

    Re: SBY vs LAPINDO

    bakri......bakri......

    kasihan kamu tiap hari disumpah serapahin korban lumpur Lapindo .....

  2. #52
    Junior Member sani brama's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    397
    Rep Power
    0

    Re: SBY vs LAPINDO

    Quote Originally Posted by manual View Post
    bakri......bakri......

    kasihan kamu tiap hari disumpah serapahin korban lumpur Lapindo .....


    Kasus2 yang menyangkut Pemerintahan SBY gak pernah di siarin di televisi...takut pamor jatuhh...hikk

  3. #53
    Newbie
    Join Date
    May 2009
    Posts
    10
    Rep Power
    0

    Cool Re: SBY vs LAPINDO

    makanya pilih capres dan cawapres yang kaya raya.....biar gak ada yang utang budi malah berjuang demi rakyat

  4. #54
    Senior Member
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    1,286
    Rep Power
    8

    Re: SBY vs LAPINDO

    DISKUSI: TIGA TAHUN SEMBURAN LUMPUR LAPINDO
    Kamis, 28 Mei 2009
    Pkl. 12.00-15.00 WIB (diawali dengan makan siang)
    Di Jakarta Media Center, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat

    Pembicara:
    • M. Fadjroel Rahman, Ketua Pedoman Indonesia
    • Bambang Sulistomo, Anggota Gerakan Menutup Lumpur Lapindo
    • Siti Maemunah, Jaringan Advokasi Tambang
    Moderator: Taufik Basari (Ketua Dewan Pengurus LBH Masyarakat)
    Penyelenggara: LBH Masyarakat

    Informasi lebih lanjut:
    Sdr. Ahmad Zaki
    Telp. (62-21) 830 54 50 atau 021-920 48 396

  5. #55
    Junior Member sani brama's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    397
    Rep Power
    0

    Re: SBY vs LAPINDO

    Quote Originally Posted by wrazif View Post
    DISKUSI: TIGA TAHUN SEMBURAN LUMPUR LAPINDO
    Kamis, 28 Mei 2009
    Pkl. 12.00-15.00 WIB (diawali dengan makan siang)
    Di Jakarta Media Center, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat

    Pembicara:
    • M. Fadjroel Rahman, Ketua Pedoman Indonesia
    • Bambang Sulistomo, Anggota Gerakan Menutup Lumpur Lapindo
    • Siti Maemunah, Jaringan Advokasi Tambang
    Moderator: Taufik Basari (Ketua Dewan Pengurus LBH Masyarakat)
    Penyelenggara: LBH Masyarakat

    Informasi lebih lanjut:
    Sdr. Ahmad Zaki
    Telp. (62-21) 830 54 50 atau 021-920 48 396
    Harusnya Penggede2 Lapindo Brantas Ikut Mengahdiri Acara tersebut...!!

  6. #56
    Junior Member sani brama's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    397
    Rep Power
    0

    Re: SBY vs LAPINDO

    Quote Originally Posted by Petkaseem View Post
    Lapindo memang melakukan pemboran tapi semua berjalan normal sampai terjadi gempa bumi yg menghancurkan Yogyakarta dan sekitarnya dan bersamaan dengan gempa itu mulai terjadilah musibah Lapindo itu. Bbrp ilmuwan mengatakan ini bukan salah Lapindo.



    "Lempar Lumpur Sembunyi Tangan"...Kasian Yang jadi Korban...

  7. #57
    Newbie flash9922's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    14
    Rep Power
    0

    Re: SBY vs LAPINDO

    Jangan Lihat dari Besarnya Nominal yang Dikeluarkan Saja, Tetapi Pengkhianatan DPR (Pemerintah/SBY) terhadap Korban Lumpur Lapindo


    interpelasi Lapindo dan juga merupakan salah seorang anggota DPR yang mewakili rakyat Sidoarjo tidak masuk dalam tim pengawas. Karena itu, saya tidak mengetahui secara jelas kegiatan tim. Yang jelas, hasilnya bukan hanya mengecewakan, tapi juga sangat menyakitkan saya: bencana lumpur di Sidoarjo merupakan peristiwa alam.
    Saya tidak habis mengerti bagaimana "wakil rakyat" itu bisa mengambil keputusan yang sangat menyakitkan hati rakyat Sidoarjo. Salah satu fraksi di DPR berusaha keras memasukkan unsur kecerobohan Lapindo atau adanya "human error", tapi ternyata usul itu ditolak.
    Agak mengherankan, tokoh yang menjadi tim perumus kesimpulan DPR tidak melibatkan anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan Sidoarjo. Setidaknya kawan-kawan yang selama ini aktif memperjuangkan kasus lumpur di Sidoarjo dan menjadi inisiator interpelasi lumpur di Sidoarjo tidak dilibatkan sama sekali.
    Bencana lumpur di Sidoarjo yang mengakibatkan kesengsaraan puluhan ribu rakyat ternyata hanya dijadikan "mainan" sebagian anggota DPR. Mereka tidak ada empati dan simpati dengan rakyat korban lumpur Lapindo yang sudah dua tahun hidup sengsara karena terjangan lumpur laknat tersebut.
    Mereka tidak merasakan betapa beratnya kehancuran ekonomi masyarakat dan susahnya sebagian masyarakat Jawa Timur akibat semburan lumpur itu. Layak kalau rakyat makin tidak percaya kepada DPR yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat.


    Opini Bebas Indonesia

  8. #58
    Newbie evin's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    44
    Rep Power
    0

    Re: SBY vs LAPINDO

    Dari penelusuran fakta dan analisis mayoritas para ahli [catatan: ada beberapa "ahli" yang berusaha mengatakan bahwa luapan lapindo karena bencana alam, gempa Yogya dll], maka cukup jelas siapa yang bertanggungjawab sesuai dengan UU yang berlaku. Tapi, apakah pemerintah kita menjalankan peraturan itu secara berani dan tegas?
    Fakta berbicara lain. Kita tahu bahwa secara sembunyi-sembunyi [karena tidak dilaporkan ke KPU], Bakrie menjadi penyumbang kampanye Pilpres SBY-JK. Meskipun pada awalnya Bakrie dan Demokrat menyanggah, namun akhirnya JK mengiyakan bahwa Bakrie turut menyumbang Pilpres 2004 [tindakan menyembunyikan sumber dana kampanye melanggar UU Pilpres 2004]. Dan bisa kita tebak, bahwa “balas budi” SBY-JK kepada keluarga pemilik usaha Lapindo Brantas [Bakrie Brothres] membuat pemerintah SBY-JK mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14/2007 [direvisi Per. Pres 48/2008]. Dengan PerPres inilah secara sah pemerintah mendukung bahwa lumpur Lapindo adalah bencan alam. Oleh karena itu, maka negara wajib membayar dampak sosial dan ekonomi para korban lumpur Lapindo. Akibatnya, uang rakyat harus dianggarkan untuk membantu kelalaian yang ditimbulkan para saudagar yang sedang mengali kekayaaan perut Jawa Timur.
    Inilah subsidi rakyat miskin [jilid lain, sebelumnya utang najis] kepada para saudagar kaya dengan berlindung peraturan presiden. Dengan terbitnya Per.Pres ini, maka sangatlah kuat adanya indikasi kebijakan koruptif. Inilah salah satu agenda utama tulisan saya bahwa selain pemberantasan korupsi materi (uang), ada satu lagi pemberantasan korupsi level tinggi yakni korupsi kebijakan. Telah banyak UU dan kebijakan yang dikeluarkan demi kepentingan asing dan para pengusaha serta menyengsarakan rakyat dan merugikan negara.
    Selain itu, terbitnya Per.Pres 14/2007 cukup merugikan korban lumpur itu sendiri, serta secara tidak langsung menguntungkan citra sekaligus finansial Lapindo. Masyarakat hanya mendapat ganti rugi aset tanah dan rumah dari Lapindo. Kesehatan, pendidikan tidak teratasi. Dampak ekonomi dan infrastruktur harus menggunakan anggaran APBN. Belum sampai disitu, Pemerintah SBY-JK berkali-kali memberi kemudahan Lapindo Brantas dengan merubah kesepakatan antara pihak Lapindo Brantas dengan para korban. Setidak-tidaknya Lapindo melakukan 2 kali ingkar janji kesepakatan yang dibuat. Lalu, mereka berunding di Istana, lalu dilanggar lagi. Intinya rakyat korban lapindo yang rugi [hi.....jadi ingat perjanjian Indonesia-Belanda, dimana Belanda sering melanggar perjanjian]
    Dan parahnya lagi, dana ganti rugi tanah, lahan dan rumah warga akibat lumpur lapindo sering disalahartikan sebagai dana bantuan Lapindo. Inilah konspirasi yang sangat merugikan rakyat kecil yang dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha, dari presiden, wakil presiden, menteri, anggota dewan, pejabat hukum hingga saudagar. Melalui tanda tangan Presiden SBY di Per.Pres 14/2007 [selanjutnya 48/2008], maka lebih kurang 3 triliun dana APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut : 450 miliar pada 2007, 1.57 triliun pada 2008, dan 1.147 triliun pada 2009. [detik dan tempo].
    Artinya, mayoritas rakyat miskin harus mensubsidi 3 triliun kepada para konglomerat pemilik perusahaan Lapindo Brantas. Mengapa SBY-JK begitu mudahnya mengeluarkan kebijakan yang akan menyebabkan anggaran rakyat tersedot untuk membantu unit usaha Menko Kesra Aburizal Bakrie? Apakah karena Bang Ical pernah menjadi penyumbang dana pilpres 2004? Mengapa Ical tidak dicopot dan hanya direshuffle dari Menko Ekonomi menjadi Menko Kesra? Apakah karena Bakrie adalah petinggi Golkar dan sahabat Jusuf Kalla?
    Tentu kita tahu bahwa dalam berbagai kesempatan JK secara terbuka mengatakan kepada media bahwa ia memang pro saudagar lokal. Bagaimanapun, saya tidak rela bahwa negara harus mengeluarkan dana yang besar untuk mensubsidi si kaya,si pemilik Lapindo Brantas. Anggaran 3 triliun bukanlah angka yang kecil. Belum lagi, setiap tahun Pemerintah SBY-JK terus menumpuk utang baru dengan tetap membayar utang najis [artikel Utang Najis]. Ini bentuk ketidakadilan bagi mayoritas rakyat kecil. Sehingga sungguhlah munafik, jika pemerintah beserta partai pendukungnya mengklaim “pemerintah sudah pro-rakyat” dan harus dilanjutkan. Rakyat yang mana Pak?
    Jelas, prioritas “rakyat” disini adalah para pengusaha, pemilik Lapindo Brantas, para bankir, para obligor BLBI, para pemegang saham perbankan BPPN. Sedangkan mayoritas rakyat yang tidak memiliki jabatan dan kapital, mereka menjadi warga kelas terakhir dengan “umpan” BLT titik. Sayangnya, dua orang ini memiliki elektabilitas tinggi. Sedangkan calon lain juga memiliki track record yang tidak jauh berbeda……
    Tulisan ini didedikasikan untuk para korban lumpur Lapindo dan mayoritas rakyat Indonesia yang terpaksa membayar kesalahan para konglomerat ini melalui kebijakan pemerintah menganggarkan sekitar 3 triliun untuk Lapindo Brantas.
    Salam Perubahan untuk Keadilan,

  9. #59
    Newbie evin's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    44
    Rep Power
    0

    Re: SBY vs LAPINDO

    Dari penelusuran fakta dan analisis mayoritas para ahli [catatan: ada beberapa "ahli" yang berusaha mengatakan bahwa luapan lapindo karena bencana alam, gempa Yogya dll], maka cukup jelas siapa yang bertanggungjawab sesuai dengan UU yang berlaku. Tapi, apakah pemerintah kita menjalankan peraturan itu secara berani dan tegas?
    Fakta berbicara lain. Kita tahu bahwa secara sembunyi-sembunyi [karena tidak dilaporkan ke KPU], Bakrie menjadi penyumbang kampanye Pilpres SBY-JK. Meskipun pada awalnya Bakrie dan Demokrat menyanggah, namun akhirnya JK mengiyakan bahwa Bakrie turut menyumbang Pilpres 2004 [tindakan menyembunyikan sumber dana kampanye melanggar UU Pilpres 2004]. Dan bisa kita tebak, bahwa “balas budi” SBY-JK kepada keluarga pemilik usaha Lapindo Brantas [Bakrie Brothres] membuat pemerintah SBY-JK mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14/2007 [direvisi Per. Pres 48/2008]. Dengan PerPres inilah secara sah pemerintah mendukung bahwa lumpur Lapindo adalah bencan alam. Oleh karena itu, maka negara wajib membayar dampak sosial dan ekonomi para korban lumpur Lapindo. Akibatnya, uang rakyat harus dianggarkan untuk membantu kelalaian yang ditimbulkan para saudagar yang sedang mengali kekayaaan perut Jawa Timur.
    Inilah subsidi rakyat miskin [jilid lain, sebelumnya utang najis] kepada para saudagar kaya dengan berlindung peraturan presiden. Dengan terbitnya Per.Pres ini, maka sangatlah kuat adanya indikasi kebijakan koruptif. Inilah salah satu agenda utama tulisan saya bahwa selain pemberantasan korupsi materi (uang), ada satu lagi pemberantasan korupsi level tinggi yakni korupsi kebijakan. Telah banyak UU dan kebijakan yang dikeluarkan demi kepentingan asing dan para pengusaha serta menyengsarakan rakyat dan merugikan negara.
    Selain itu, terbitnya Per.Pres 14/2007 cukup merugikan korban lumpur itu sendiri, serta secara tidak langsung menguntungkan citra sekaligus finansial Lapindo. Masyarakat hanya mendapat ganti rugi aset tanah dan rumah dari Lapindo. Kesehatan, pendidikan tidak teratasi. Dampak ekonomi dan infrastruktur harus menggunakan anggaran APBN. Belum sampai disitu, Pemerintah SBY-JK berkali-kali memberi kemudahan Lapindo Brantas dengan merubah kesepakatan antara pihak Lapindo Brantas dengan para korban. Setidak-tidaknya Lapindo melakukan 2 kali ingkar janji kesepakatan yang dibuat. Lalu, mereka berunding di Istana, lalu dilanggar lagi. Intinya rakyat korban lapindo yang rugi [hi.....jadi ingat perjanjian Indonesia-Belanda, dimana Belanda sering melanggar perjanjian]
    Dan parahnya lagi, dana ganti rugi tanah, lahan dan rumah warga akibat lumpur lapindo sering disalahartikan sebagai dana bantuan Lapindo. Inilah konspirasi yang sangat merugikan rakyat kecil yang dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha, dari presiden, wakil presiden, menteri, anggota dewan, pejabat hukum hingga saudagar. Melalui tanda tangan Presiden SBY di Per.Pres 14/2007 [selanjutnya 48/2008], maka lebih kurang 3 triliun dana APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut : 450 miliar pada 2007, 1.57 triliun pada 2008, dan 1.147 triliun pada 2009. [detik dan tempo].
    Artinya, mayoritas rakyat miskin harus mensubsidi 3 triliun kepada para konglomerat pemilik perusahaan Lapindo Brantas. Mengapa SBY-JK begitu mudahnya mengeluarkan kebijakan yang akan menyebabkan anggaran rakyat tersedot untuk membantu unit usaha Menko Kesra Aburizal Bakrie? Apakah karena Bang Ical pernah menjadi penyumbang dana pilpres 2004? Mengapa Ical tidak dicopot dan hanya direshuffle dari Menko Ekonomi menjadi Menko Kesra? Apakah karena Bakrie adalah petinggi Golkar dan sahabat Jusuf Kalla?
    Tentu kita tahu bahwa dalam berbagai kesempatan JK secara terbuka mengatakan kepada media bahwa ia memang pro saudagar lokal. Bagaimanapun, saya tidak rela bahwa negara harus mengeluarkan dana yang besar untuk mensubsidi si kaya,si pemilik Lapindo Brantas. Anggaran 3 triliun bukanlah angka yang kecil. Belum lagi, setiap tahun Pemerintah SBY-JK terus menumpuk utang baru dengan tetap membayar utang najis [artikel Utang Najis]. Ini bentuk ketidakadilan bagi mayoritas rakyat kecil. Sehingga sungguhlah munafik, jika pemerintah beserta partai pendukungnya mengklaim “pemerintah sudah pro-rakyat” dan harus dilanjutkan. Rakyat yang mana Pak?
    Jelas, prioritas “rakyat” disini adalah para pengusaha, pemilik Lapindo Brantas, para bankir, para obligor BLBI, para pemegang saham perbankan BPPN. Sedangkan mayoritas rakyat yang tidak memiliki jabatan dan kapital, mereka menjadi warga kelas terakhir dengan “umpan” BLT titik. Sayangnya, dua orang ini memiliki elektabilitas tinggi. Sedangkan calon lain juga memiliki track record yang tidak jauh berbeda……
    Tulisan ini didedikasikan untuk para korban lumpur Lapindo dan mayoritas rakyat Indonesia yang terpaksa membayar kesalahan para konglomerat ini melalui kebijakan pemerintah menganggarkan sekitar 3 triliun untuk Lapindo Brantas.
    Salam Perubahan untuk Keadilan,

  10. #60
    Senior Member
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    1,286
    Rep Power
    8

    Re: SBY vs LAPINDO

    Masih juga ada yang percaya kalau semburan lumpur Lapindo itu akibat bencana alam (gempa Yogya) ..... alamak !!!

    Mungkin ngga pernah baca laporan ilmiah para ahli geologi

    Ini link-nya :
    Jakartapress.com - News: Lapindo Dinilai Bohong Soal Geologi

    Ini beritanya :
    Lapindo Dinilai Bohong Soal Geologi
    Kamis, 30/10/2008 | 11:35 WIB -
    Jakarta - PT Lapindo Brantas Inc ternyata, dinilai telah membohongi publik melalui siaran pers mengenai hasil Konferensi para ahli Geologi di London 21-22 Oktober 2008. Informasi ini yang kemudian dikutip banyak media.

    Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo (GMKKL) telah mengkonfirmasi kepada Richard Davies, geolog, yang dinyatakan oleh Lapindo dalam siaran persnya bahwa dia “yakin bahwa Lusi adalah sebuah mud volcano yang merupakan hasil remobilisasi sedimentasi laut jutaan tahun lalu” adalah tidak benar dan Richard Davies tetap menyatakan dalam konferensi tersebut bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh operasi pemboran.

    ”Lapindo juga menyatakan bahwa para geolog sepakat bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah mud volcano yang merupakan produk remobilisasi sediment dan aliran fluida di wilayah cekungan bumi yang lemah. Karena itu, semburan lumpur Sidoarjo (Lusi) tidak bisa ditutup,” ungkap pernyataan GMKKL di Jakarta, Rabu (29/10).

    GMKKL terdiri dari Kontras, Walhi, Satu Dunia, Jatam, LBHM, GMLL, UPC, Imparsial, Gerakan Menutup Lumpur Lapindo, PMKRI, GMS, Berita Bumi, SKMP, GMS, YLBHI, ICEL, dan lainnya.
    Hadir Wardah Hafidz (UPC), Bambang Sulistomo (GMLL), Berry Nahdian Forqan (WALHI), Chalid Muhammad (aktivis lingkungan), Firdaus Cahyadi (Satu Dunia), Siti Maimunah (Jatam), Taufik Basari (LBHM), dan Usman Hamid (Kontras).
    Faktanya, konferensi ahli geologi dengan tema “Subsurface Sediment Remobilization And Fluid Flow in Sedimentary Basins” tersebut tidak pernah mengeluarkan kesimpulan resmi seperti yang diklaim Lapindo Brantas melalui siaran persnya.

    Tindakan itu bukan pertama kali dilakukan Lapindo Brantas. Korporasi tersebut berulangkali mengarahkan opini publik dan menutup-nutupi fakta dengan berbagai cara, termasuk membuat iklan-iklan yang menyesatkan di berbagai media.

    Ironisnya, pemerintah terus menerus membiarkan pembohongan ini terjadi. Lebih jauh, pemerintah membiarkan kasus Lapindo menjauh dari upaya menemukan penanganan yang adil bagi korban. Komnas Hasil mediasi pemerintah dengan korban Lapindo yang difasilitasi Komnas HAM di Jakarta 29 Agustus lalu, juga tidak bergigi.

    Komnas HAM menyampaikan adanya hambatan besar berhadapan dengan aparatus negara lainnya, mulai Kehakiman hingga jajaran Anggota kabinet SBY, disaat berupaya menemukan solusi bagi kasus yang sudah berumur hampir 3 tahun ini.

    Sementara Lapindo terus berbohong dan memecah belah warga melalui proses gantirugi. Dan pemerintah SBY JK bersama Abu Rizal Bakrie – Menteri Kesra sekaligus pemilik PT Lapindo Brantas, seolah buta tuli terhadap tuntutan warga. Di lapang, korban Lapindo berkubang gas-gas berbahaya, nasibnya makin tak menentu.

    Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo (GMKKL) mendesak pemerintah SBY-Kalla segera memenuhi tuntutan korban, merehabilitasi kerusakan lingkungan, menghentikan semburan lumpur Lapindo, mempercepat proses hukum terhadap Lapindo dan mengabaikan siaran pers kebohongan yang dilakukan Lapindo.



Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO