Bersatu meruntuhkan kpk?

[mwandhi]

Pada tanggal 1 Juli 2009 Koran Tempo mempublikasikan tulisan pada halaman depan berjudul Draf Pemerintah Kebiri KPK. Selanjutnya ada penjelasan, TAJI Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya sedang digergaji beramai-ramai: oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta polisi. Disamping itu ada penjelasan kasus penangkapan Ketua KPK, penyadapan terhadap Kabareskris Polri dll. Sementara ada juga di media lain yang membahas upaya Ketua BPKP untuk mengaudit KPK.
Pertanyaan kita semua, apakah benar kalao KPK akan dikebiri atau bahkan diruntuhkan? Nah, sebalum berdiskusi, mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Polri hari ini, "Jayalah Polri Kita, jayalah negara Kita: NKRI dan amanlah Indonesia". Selamat berdiskusi!

[Sam Iman]

Pada tanggal 1 Juli 2009 Koran Tempo mempublikasikan tulisan pada halaman depan berjudul Draf Pemerintah Kebiri KPK. Selanjutnya ada penjelasan, TAJI Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya sedang digergaji beramai-ramai: oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta polisi. Disamping itu ada penjelasan kasus penangkapan Ketua KPK, penyadapan terhadap Kabareskris Polri dll. Sementara ada juga di media lain yang membahas upaya Ketua BPKP untuk mengaudit KPK.
Pertanyaan kita semua, apakah benar kalao KPK akan dikebiri atau bahkan diruntuhkan? Nah, sebalum berdiskusi, mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Polri hari ini, "Jayalah Polri Kita, jayalah negara Kita: NKRI dan amanlah Indonesia". Selamat berdiskusi!

Wah.. nggak nyambung otakku buat mikir kesana.. nggak ada yang lebih ringan to mas materinya

[WawanPri]

Ku rasa nggak begitu-begitu amat.

[hiddenview]

Mungkin tdk di kebiri tapi ada usaha untuk mengontrol suapay bisa di manfaatkan sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan.

[mbah surip]

ada yg inget komen SBY soal KPK yg wkt itu g?

[chyl]

Kabareskrim pun baru2 ini bergabung. Beliau mengatakan menjadi korban penyadapan dan mengingatkan agar instansi yang punya kemampuan menyadap agar tak sembarangan menggunakan wewenangnya. Walaupun menyatakan ketidaktahuan terhadap pihak yang menyadap, informasi yang beredar menyebutkan Kabareskrim disadap oleh KPK. Apakah ini merupakan merupakan indikasi bahwa KPK sedang 'dikeroyok'??

[bedjo]

Kabareskrim pun baru2 ini bergabung. Beliau mengatakan menjadi korban penyadapan dan mengingatkan agar instansi yang punya kemampuan menyadap agar tak sembarangan menggunakan wewenangnya. Walaupun menyatakan ketidaktahuan terhadap pihak yang menyadap, informasi yang beredar menyebutkan Kabareskrim disadap oleh KPK. Apakah ini merupakan merupakan indikasi bahwa KPK sedang 'dikeroyok'??

Tanya aja ama MANG GOOGLE.......... doi tau semua.
Cuman masalahnya yang bersangkutan SBY, Ketua BPKP mau mengakui ga..............., keliatannya semua cari bersih tuh........cari selametnya aja.

[Muli]

Wah.. nggak nyambung otakku buat mikir kesana.. nggak ada yang lebih ringan to mas materinya

Belaajar lagi dong

[art738]

Emang aneh, mulai dari kasus Antazari,

Lantas penarikan anggota BPKP yang diperbantukan ke KPK,

Tidak kunjung selesainya RUU tipikor,

Permintaaan anggota DPR agar KPK tidak menangani kasus besar selama antazari ditahan

Peringatan SBY agar KPK tidak menjadi lembaga Super Body,

terakhir Kabareskrim menuduh KPK menyadap diri nya

Semua hal diatas membuat Legimitasi KPK makin lemah saja

[bedjo]

Kabareskrim pun baru2 ini bergabung. Beliau mengatakan menjadi korban penyadapan dan mengingatkan agar instansi yang punya kemampuan menyadap agar tak sembarangan menggunakan wewenangnya. Walaupun menyatakan ketidaktahuan terhadap pihak yang menyadap, informasi yang beredar menyebutkan Kabareskrim disadap oleh KPK. Apakah ini merupakan merupakan indikasi bahwa KPK sedang 'dikeroyok'??

Presiden Perintahkan KPK Diaudit
Jumat, 26 Juni 2009 Kinerja KPK sudah sesuai dengan aturan dan prosedur standar.

Hanya selang sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga superbody dengan kewenangan yang luas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemarin langsung mengaudit kinerja dan pertanggungjawaban keuangan KPK. Menurut Kepala BPKP Didi Widayadi, audit itu sehubungan isu krusial dan opini politik serta berdasarkan perintah langsung secara lisan Presiden Yudhoyono. "Memang ada perintah langsung, tapi perintah itu tidak perlu langsung tertulis. Kami sudah bisa mengisyaratkan wanti-wanti, dan itu sebagai perintah," ujar Didi saat jumpa pers di gedung KPK kemarin. Didi menjelaskan, audit terhadap KPK baru dilakukan karena peraturan yang mendasari audit tersebut baru terbentuk pada 28 Agustus 2008. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang merupakan turunan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2004.

Namun, Didi tidak mau menyebutkan alasan lembaganya menjatuhkan pilihan audit pertama terhadap KPK dan bukan lembaga lain. Dia hanya menegaskan, yang dikerjakan BPKP untuk profesionalitas serta demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Didi juga tidak menjelaskan jangka waktu kinerja KPK yang akan diaudit BPKP. Dia lalu mencontohkan penerimaan hibah luar negeri yang diperoleh KPK dari Bank Dunia sebesar US$ 730 ribu dan dari Global senilai US$ 600 ribu. Menurut dia, audit yang dilakukan atas hibah itu adalah audit kinerja KPK selama lima tahun.

Audit yang dilakukan BPKP, Didi melanjutkan, adalah audit performance. Tugas ini berbeda dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan, yang melakukan audit keuangan. "Audit ini dilakukan secara komprehensif dengan Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi serta Departemen Komunikasi dan Informatika, terutama dalam pelaksanaan penyadapan," katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto menyatakan bahwa kinerja KPK sudah sesuai dengan aturan dan prosedur standar. Salah satunya, kata Bibit, penggunaan alat sadap. Dia menjelaskan, KPK memiliki perjanjian kontrak dengan pembuatnya. "Kami hanya tahu bagaimana cara menjalankannya. Soal teknis, itu rahasia perusahaan. Kami harus menghormati kontrak tersebut," ujar Bibit.

Dia juga mengklarifikasi soal hibah dari donor, yakni bukan berupa uang, melainkan berbentuk program kegiatan. "Kami juga memiliki prosedur standar. Jadi apa iya kalau KPK dibilang tidak bekerja sesuai tugasnya?" ujar Bibit.

Adapun staf ahli presiden bidang hukum, Denny Indrayana, membantah adanya perintah Presiden agar BPKP melakukan audit. Menurut Denny, sebagai lembaga yang independen, KPK bukan bagian dari pemerintah atau eksekutif sehingga BPKP sebagai auditor internal pemerintah tidak berwenang mengaudit KPK. "Sehingga yang berwenang mengaudit KPK adalah BPK," ujar Denny melalui pesan pendeknya kemarin.

Denny juga menegaskan bahwa pernyataan Presiden hanya untuk menjaga integritas KPK sebagai mitra kerja utama dalam memerangi korupsi. "Karenanya harus terus dijaga integritasnya," ujar dia. CHETA NILAWATY
Sumber: Koran Tempo, 26 Juni 2009

SIMPANG SIUR KAN..................?
Lah wong pejabat publik saja begini rupa, pandai bersilat lidah, muter..........muter...........tak punya muka.