Bagaimana Menghitung Utang Luar Negeri?

[herbid]

Dari situs pajak:
http://www.situspajak.com/?pilih=berita_detail&id=353

Direktorat Jenderal Pajak


Disebutkan utang ln tlah mencapai 1667 Triliun rupiah, atau bertambah sebesar 400 triliun dalam 4,5 tahun belakangan.
(bahkan ada yg mengatakan telah lebih dari 1700 T per Juni ini).

Tidak pernah ada yg menyangkal atau mengamini dari aparat birokrat terkait ttg hal ini.

Faktanya APBN kita selalu defisit, dan beberapa kali jumlah penarikan utang baru lebih kecil dari kewajiban bayar utang lama.

Adakah kemungkinan penarikan utang yg tdk dilaporkan dalam apbn dan kemudian tdk diketahui dpr? Bagaimana pat2x gulipat utang itu terjadi?

[wrazif]

Artikel tentang hutang luar negeri

Ini link-nya :
KOMPAS cetak - Perlu Keberanian Memutus Ketergantungan

Ini beritanya :
UTANG
Perlu Keberanian Memutus Ketergantungan

Jumat, 3 Juli 2009

Sri Hartati Samhadi

Dalam literatur dan sejarah utang negara berkembang, Indonesia hampir selalu menjadi salah satu referensi, baik sebagai contoh keberhasilan maupun kegagalan dalam mengelola utang.
Dari waktu ke waktu, isu utang menjadi isu kontroversial. Dalam kasus Indonesia, ketergantungan utang yang terlalu besar dinilai mengakibatkan tergadaikannya kedaulatan negara, menyengsarakan rakyat, dan menghancurkan ekosistem hutan. Benarkah demikian?
Argumen pemerintah berutang selama ini adalah adanya kebutuhan investasi yang besar untuk pembangunan ekonomi dan sosial dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan dan memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat yang terus meningkat.
Pada saat yang sama, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber dana untuk melaksanakan agenda pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, utang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada antara kebutuhan investasi dan kemampuan mobilitas dana di dalam negeri

Mereka yang mendukung utang cenderung hanya melihat manfaat, tanpa melihat biaya politik dan dampak utang terhadap sosial ekonomi serta ekosistem. Bagi mereka, sah-sah saja kita berutang selama utang dipakai untuk tujuan produktif, sebagaimana tecermin dari meningkatnya kapasitas perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, dan juga kapasitas membayar utang.
Sementara mereka yang menentang utang melihat adanya kesenjangan antara janji manfaat dan konsekuensi mahal yang harus ditanggung bangsa akibat utang. Mereka melihat tak kunjung berubahnya paradigma kebijakan berutang pemerintah dan tak adanya komitmen untuk menciptakan kemandirian ekonomi, seperti diamanatkan oleh para pendiri bangsa


Lonjakan utang
Jika dicermati, kekhawatiran berbagai pihak menyangkut utang dilandasi sejumlah hal. Pertama, ketergantungan pembiayaan pembangunan pada utang yang tinggi serta konsekuensinya bagi kemandirian Indonesia dalam menetapkan kebijakan yang tepat buat mereka sendiri tanpa didikte kepentingan kreditor.
Kedua, stok utang yang terus membengkak secara nominal kendati secara rasio terhadap PDB angkanya menurun. Utang Rp 1.700 triliun lebih tahun ini memang bukan yang terbesar dalam sejarah. Total utang Indonesia pernah mencapai Rp 2.100 triliun pascakrisis 1997/1998 antara lain karena adanya beban biaya restrukturisasi perbankan yang mencapai Rp 650 triliun lebih, tetapi situasi waktu itu bisa dikatakan tak normal.
Untuk kondisi normal, peningkatan utang sekarang ini sangat spektakuler. Dalam lima tahun terakhir, utang melonjak sekitar Rp 400 triliun atau 31 persen lebih dari Rp 1.299 triliun (2004) menjadi Rp 1.704,75 triliun (2009). Dengan utang sebesar ini, berdasarkan perkiraan kasar, setiap penduduk menanggung Rp 7 juta lebih utang. Sebagai perbandingan, Soeharto perlu 32 tahun untuk menambah utang dari 6,3 miliar dollar AS menjadi 54 miliar dollar AS.
Kendati pada saat bersamaan PDB juga meningkat dari Rp 2.300-an triliun (2004) menjadi sekitar Rp 5.000 triliun (2009) dan APBN dari Rp 370 triliun menjadi sekitar Rp 1.000 triliun, manfaat dan beban utang tidak bisa dikatakan terdistribusi dengan merata dan adil. Hal ini tecermin dari jumlah rakyat miskin dan angka pengangguran yang nyaris bergeming dan kian menciutnya kue pembangunan yang dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin.
Ketiga, beban dan cicilan pokok utang yang juga cenderung terus meningkat dengan terus bertambahnya utang baru. Untuk bunga saja, angkanya meningkat dari Rp 62,5 triliun (2004) menjadi Rp 65,2 triliun (2005), Rp 79,1 triliun (2006), Rp 79,8 triliun (2007), Rp 88,62 triliun (2008), dan tahun ini diperkirakan Rp 101,7 triliun atau naik rata-rata 10,3 persen per tahun.
Semakin membengkaknya kewajiban utang ini menjadi beban bagi APBN dan generasi mendatang karena menyedot anggaran pembangunan dan mengakibatkan kontraksi belanja sosial. Praktis sepertiga penerimaan pajak tersedot untuk membayar bunga utang. Sementara untuk memenuhi kewajiban cicilan pokok, termasuk utang luar negeri, pemerintah terus dipaksa menerbitkan utang baru (gali lubang tutup lubang).
Kelima, ada risiko nilai tukar yang melekat pada utang luar negeri dan utang dalam negeri yang hampir sepertiganya dipegang asing. Krisis 1997/1998 yang antara lain dipicu oleh utang harus jadi pelajaran di sini.
Keenam, komposisi utang baru yang semakin didominasi utang komersial, sejalan dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah bawah. Ketujuh, rendahnya efektivitas utang dan kurang transparannya penggunaan atau pengalokasian utang. Selain beban pembayaran kembali menjadi sangat berat, menjadi persoalan ketika kemudian tak semua utang itu dipakai untuk tujuan produktif.
Pada masa Orde Baru, seperti diungkapkan Alm Prof Soemitro Djojohadikusumo, 30 persen utang dikorupsi sehingga kemudian muncul istilah utang najis (odiuos debt) dan desakan untuk meminta penghapusan utang. Pasca-Orde Baru, banyak utang yang sudah dibuat dan dikenai commitment fee mahal ternyata tak dicairkan sehingga jadi beban ekonomi. Hanya sekitar 44 persen utang yang akhirnya terserap.
Kini, meskipun rezim utang sudah lebih terbuka (utang tak lagi dianggap sebagai sumber penerimaan negara seperti pada era Orde Baru) dan sudah ada apa yang disebut ”manajemen risiko utang”, kita masih melihat begitu gampang pemerintah membuat utang baru tanpa memikirkan bebannya bagi generasi mendatang. Padahal, tanpa tambahan utang baru pun, utang sekarang ini baru akan lunas 40 tahun lagi.
Dalam beberapa kasus, pemerintah terkesan gelap mata sehingga utang dengan bunga tak masuk akal pun ditubruk, seperti dalam kasus penerbitan obligasi global senilai 3 miliar dollar AS pada Februari 2009 di mana Indonesia dikenai yield jauh lebih tinggi dibandingkan yang dikenakan pada sejumlah negara, seperti Filipina yang peringkat utangnya lebih kurang sama.
Beberapa ekonom melihat semakin ketagihannya pemerintah terhadap utang untuk menutup defisit dan berbagai pembiayaan lain. Termasuk untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembiayaan stimulus fiskal, pembiayaan program BLT, BOS, PNPM, reformasi birokrasi, reformasi perpajakan, memperkuat cadangan devisa, atau sekadar sebagai instrumen pendalaman dan pembentukan benchmark pasar utang dalam negeri.
Tidak jarang jumlah utang yang dibuat melebihi kebutuhan, seperti terlihat beberapa kali pada kasus penerbitan SUN. Bahkan, dalam kasus pinjaman hibah luar negeri (PHLN), sering kali utang bukan karena kebutuhan, tetapi dibuat dalam rangka kerja sama pembangunan bilateral atau multilateral. Artinya, akan selalu ada alasan untuk membuat utang, baik utang luar negeri maupun dalam negeri


Kritik dari dalam
Para pengamat yang mengkritik kebijakan utang pemerintah sebenarnya tak sendirian. Belakangan, sejumlah pihak dalam pemerintah, seperti Bappenas, BPK, dan KPK juga ikut-ikutan mengungkapkan kekhawatiran soal buruknya pengelolaan utang yang dianggap merugikan negara.
BI dalam kajian stabilitas keuangan 2008 juga pernah mengingatkan risiko dari kecenderungan meningkatnya tekanan utang dengan terus meningkatnya stok utang luar negeri. Yang mencemaskan, peningkatan juga terjadi pada utang jangka pendek.
Kondisi ini, menurut BI, bisa menjadi sumber potensi kerawanan yang dapat mengancam ketahanan sektor keuangan karena utang luar negeri atau modal asing yang masuk banyak ditempatkan pada SBI dan SUN yang jumlahnya cenderung terus meningkat. Tekanan terhadap sektor keuangan bisa muncul jika modal asing yang ditempatkan di surat berharga domestik itu tiba-tiba secara serentak dan mendadak mengalir keluar (sudden reversal). Tekanan juga muncul karena besarnya pembayaran utang luar negeri.
Berbagai desakan untuk dilakukannya moratorium utang, baik luar negeri maupun dalam negeri, menunjukkan masyarakat sudah lelah dengan utang. Namun, sejauh ini belum terlihat adanya keinginan kuat dari pemerintah untuk mengerem utang.
Pernyataan pejabat bahwa perekonomian akan stagnan tanpa utang atau pernyataan untuk tak alergi terhadap utang menyiratkan posisi utang yang bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Itu sekaligus menunjukkan tak adanya kepercayaan diri bahwa mereka mampu membawa perekonomian mandiri tanpa terus bergantung pada utang

Tetapi bagi masyarakat, argumen ”utang masih manageable (terkendali)” atau ”setiap sen utang digunakan untuk memperbaiki pertumbuhan dan kesejahteraan” sekarang ini tak lagi cukup jika faktanya mereka masih terus tersandera di bawah garis kemiskinan dan mencari pekerjaan tetap saja sulit
Sudah waktunya kita meninjau kembali paradigma kebijakan utang kita dan lebih selektif dalam berutang.
Menekan rasio utang terhadap PDB saja tak cukup. Harus ada perubahan paradigma dan langkah kebijakan lebih radikal menyangkut utang.
Termasuk di antaranya, mengurangi stok utang yang ada secara nominal sehingga bisa mengurangi kerentanan ekonomi terhadap guncangan krisis dan dana untuk membayar kembali utang bisa dipakai guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Mengurangi ketergantungan pada utang bisa dilakukan dengan lebih banyak memobilisasi sumber dana dalam negeri non-utang dan menekan kebocoran, terutama kebocoran di APBN yang menurut KPK angkanya mencapai minimal 30 persen.

[herbid]

Melengkapi keterangan yg telah Komprehensif di atas.

Pada dasarnya, pemerintahpun tahu, kalau utang kita sudah terlalu besar dan relatif tdk efektif lagi untuk pembangunan. Selain karena Nominalnya yg "Mencengangkan"- sehingga beban pembayaran menjadi tinggi, telah terbukti selama belasan tahun - dan di berapa puluh negara dunia ke 3, utang tdk pernah berhasil membawa keadaan suatu bangsa atau rakyatnya menjadi lebih sejahtera dan makmur secara signifikan.

Tapi Yang pasti mendapat "Keuntungan" dari utang2x itu adalah: Para Birokrat dan Pengusaha yang dekat dengan pusat Kekuasaan - di mana utang2x tsb disalurkan pertama kali oleh lembaga donor.

Satu upaya untuk "Mengelabui" Publik agar Manfaat utang bisa dilihat secara nyata dan memberikan Kontribusi yang besar pada pembangunan suatu negara, maka Indikator Makro Ekonomi yang paling bisa diutak-atik adalah dari: Tingginya Angka Pertumbuhan Ekonomi (yg pernah 6,5%) dan Besarnya PDB (GDP, yang kini 5000 Triliun lebih).

Dengan begitu, ratio utang terhadap GDP "Mengecil", dan hal tsb menjadi pembenaran untuk "Melanjutkan" Hutang2x baru berikutnya.

Padahal, jika dicermati, Indikator GDP yang besar itu masih Menyisakan "Lobang" besar, terutama dalam hubungannya akan keberhasilan Pembangunan dan Dana2x Utang LN yg telah diterima Pemerintah.

........................ bersambung

[kiamad]

Mana sambungannya pak herbid?


Mo nambahin aja:
Tempointeraktif.com - Indonesia Foreign Debt at US$ 10.1 Billion

Ternyata penarikan utang baru lebih kecil dari cicilan hutang yang harus dibayar (belum termasuk pokok yg harus dibayar).

Ini namanya indonesia telah mengalami kondisi Debt trap atau Fisher Paradox.

Jadi inget lagu: " .... Gali lobang tutup lobang ......... "

[Flores]

Salah satu bahaya utang besar dalam bentuk dollar, yen atau mata uang asing lainya ialah:

Ketika rupiah jatuh. Katakanalah setiap tahun kita harus bayar 4 miliar dolar. Andaikan rupiah jatuh 100 poin saja, maka harus ada tambahan 400 miliar rupiah dari 4 miliar dollar yang harus dibayarkan ke kreditor.

Makanya logika pemerintah yang bilang Jepang dan US lebih buruk dalam hal ratio menjadi absurd, karena utang kita dollar dan utang mereka ialah ke warga mereka sendiri, alias mata uang mereka sendiri.



Salam!

[kiamad]

Salah satu bahaya utang besar dalam bentuk dollar, yen atau mata uang asing lainya ialah:

Ketika rupiah jatuh. Katakanalah setiap tahun kita harus bayar 4 miliar dolar. Andaikan rupiah jatuh 100 poin saja, maka harus ada tambahan 400 miliar rupiah dari 4 miliar dollar yang harus dibayarkan ke kreditor.

Makanya logika pemerintah yang bilang Jepang dan US lebih buruk dalam hal ratio menjadi absurd, karena utang kita dollar dan utang mereka ialah ke warga mereka sendiri, alias mata uang mereka sendiri.



Salam!

Sepakat sekali dengan pendapat anda.

jepang walau rasio utang terhadap GDPnya besar (kata bu sri loh), tapi masih bisa memberikan hutang terus kepada Indonesia.

Kapan ya indonesia gantian ngasih utang ke jepang, US atau china?