Permohonan Kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

[antoderman]

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Syamsul Arifin benar-benar menggenaskan.

Saya sangat bangga dengan prestasi yang dilakukan Polri saat ini dalam memberantas terorisme. Tetapi pada tingkat daerah Propinsi Sumatera Utara saya jujur kecewa dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Saya melihat adanya terlihat mafia atau makelar kasus dalam kasus korupsi di Propinsi Sumatera Utara ini yang menyebabkan pemeriksaan kasus korupsi ini diperlama. Rasanya kalau Kapoldasu sulit untuk memeriksa kasus ini, perlu adanya mutasi di badan Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya pada bagian yang menangani kasus korupsi dan keterlibatan oknum-oknum yang mempersulit pemeriksaan kasus ini (mafia/makelar kasus).

Dan saya juga mulai kecewa dengan lambatnya KPK dalam menangani kasus yang terjadi pada Propinsi Sumatera Utara ini.

Saya menaruh sepenuhnya harapan kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung penuh adanya KPK Daerah pada daerah-daerah di dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari semua bentuk dukungan saya kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang saya cintai, saya sangat mengharapkan sekali balas budi berbentuk adanya dukungan pembentukan KPK daerah pada daerah-daerah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini khususnya Propinsi Sumatera Utara.

[antoderman]

Modus korupsi di daerah rupanya ada banyak juga ya. Mulai dari mark up anggaran, bantuan sosial untuk masyarakat, dana inventasi, penggelapan pajak tidak disetor dan dana bagi hasil

Minggu, 21/03/2010 02:10 WIB

BPK Tengarai Modus Korupsi di Daerah Berubah

Anwar Khumaini - detikNews


Ilustrasi Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan fakta modus operandi korupsi di daerah berubah. Bila dahulu dilakukan dengan mark-up anggaran kini antara lain melalui dana bagi hasil.

"Terjadi pergeseran dalam cara mengkorupsi. Misalnya dengan bantuan sosial untuk masyarakat, dana inventasi, penggelapan pajak tidak disetor dan juga dana bagi hasil," kata anggota BPK Rizal Djalil usai Rakor Kepala Perwakilan BPK se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (20/3/2010).

Dia memberi contoh, misalnya saja temuan BPK untuk kawasan Indonesia Timur, di Papua Barat. Dengan modus ini ditemukan potensi kerugian negara yang cukup tinggi.

"Untuk tahun 2006-2007 saja ada dana Rp 15 miliar dana bagi hasil yang tidak jelas penggunaannya. Dan pemeriksaan pada 2009 juga ditemukan potensi kerugian negara Rp 58 miliar," tambahnya.

Yang mengkhawatirkan, bukan hanya di Papua Barat saja, tapi juga di sebagian daerah lainnya.

"Misalnya dalam catatan kami Kota Banjarmasin dengan potensi kerugian negara Rp 22 miliar. Ini pemeriksaan pada 2005-2006," terangnya.

Untuk itu, dia meminta agar Kepala Daerah yang melakukan tindakan itu agar segera mengembalikan uang negara yang tidak sesuai peruntukannya. "Apabila tidak dilakukan pengembalian , maka BPK akan melaporkan ke KPK sesuai UU No 15 tahun 2006," tutupnya.

(ndr/ape)

Sumber : http://www.detiknews..com/read/2010/...ubah?991102605

[riya riba]

sy rasa SBY mendengarkan permohonan ini ..
hanya saja pelaKsanaannya bertahap sesuai dana anggaran yg ada ..

korupsi mmg bukan hanya terjadi di pusat , tapi juga daerah itu sgtlah benar..
masalahnya di kejaksaan kehakiman KEPOLISIAN juga banyak markusnya
jadi permohonan anda sebaiknya hanya pada SBY dan DPR ...
(hati2 beberapa anggota DPR juga merupakan pakar2 markus licik bertopengkan pembela wong cilik)

SEMOGA DIKABULKAN