Permohonan Kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

[antoderman]

Saya sangat berharap sekali Komisi Pemberantasan Korupsi mau secepatnya membangun kantor-kantor cabangnya di daerah-daerah khususnya daerah Sumatera Utara. Saya sangat memohon sekali agar Presiden RI yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono bersedia mendukung hal ini secara penuh agar tercipta pembangunan Indonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi.


Ada baiknya kita melihat sisi baik daripada hal ini. Seperti yang pernah saya kemukakan dalam artikel Menuju Arsitektur Ekonomi dan Demokrasi yang KOKOH bahwasanya peran Komisi Pemberantasan Korupsi sangat penting sekali dalam membangun sebuah tatanan ekonomi dan demokrasi yang kokoh. KPK merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam kemajuan ekonomi dan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu peran KPK harus didukung penuh oleh pemerintah, parlemen, dan berbagai lembaga yudikatif serta lembaga-lembaga negara lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi harus terus menerus didukung dari tingkat daerah sampai tingkat pusat.


Walaupun demikian dapat kita lihat bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sangatlah penting sekali. Polri telah menjadi suatu landasan yang vital dan kuat dalam membangun negara yang aman, makmur dan berdaulat. Polri juga telah banyak berjasa dalam pembangunan Republik Indonesia ini mulai dari daerah sampai tingkat pusat. Tidak dapat disangkal lagi, Polri sangat amat penting sekali dalam memberantas segala tindak kejahatan dan menegakkan kebenaran serta keadilan di Republik Indonesia ini.


Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia juga adalah sebuah institusi negara yang jelas perannya sangat vital sekali dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang aman, tertib, adil dan sejahtera. Kejaksaan Agung merupakan benteng hukum yang senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan di NKRI yang tercinta ini. Kejaksaan Agung merupakan tonggak dan pilar utama dalam sebuah tatanan hukum yang merupakan landasan utama NKRI yang sangat kita cintai ini.


Oleh karena itu sudah sangat strategis sekali dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, adil dan makmur ini Polri, Kejagung dan KPK bekerja sama dalam membentuk kantor-kantor perwakilan di daerah-daerah seluruh Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Polri-Kejagung-KPK ibarat sebuah institusi-institusi negara yang tidak terpisahkan yang harus saling bekerja sama dan saling membangun serta saling transfer ilmu pengetahuan antara dua institusi negara yang sangat penting tersebut guna menciptakan sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersih dari korupsi, aman, sejahtera adil dan makmur. Polri-Kejagung-KPK merupakan suatu tatanan hukum yang sangat luar biasa sekali perannya dan sangat vital sekali dalam menciptakan suatu landasan yang kokoh dalam NKRI tercinta ini.


Sangatlah penting sekali jika Polri-Kejagung-KPK bekerjasama dengan sebaik-baiknya dan selalu memegang teguh komunikasi yang intens demi persatuan dan kesatuan bangsa ke depannya serta mewujudkan NKRI yang bersih, sejahtera, adil dan makmur semata-mata demi kepentingan segenap komponen bangsa Indonesia.


Tambahan :

Saya juga sangat berharap sekali kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mau bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu Syamsul Arifin dalam penggunaan kas daerah Kabupaten Langkat sebesar Rp 102 miliar (sumber TV One).

Hal ini jelas sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia dan memiliki bukti korupsi yang sangat jelas. Hal ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti dengan segera dan ditangani menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bangsa dan negara jelas sangat dirugikan sekali dalam korupsi bernilai tinggi ini.

KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Syamsul Arifin

Medan, (tvOne)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penelaahan terhadap laporan dugaan korupsi mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin yang kini menjabat Gubernur Sumut. "Kasusnya (Syamsul Arifin) masih dalam penelaahan," kata Staf Humas KPK, Priharsa Nugraha usai sosialisasi pencegahan korupsi dengan kalangan pers di Medan, Rabu (21/10).

Hal tersebut disampaikan Priharsa Nugraha ketika ditanyakan tentang kebenaran informasi adanya pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Gubernur Sumut, Syamsul Arifin yang beredar di daerah itu.

Priharsa mengatakan, kasus yang sedang ditelaah KPK tersebut terkait dugaan korupsi Syamsul Arifin ketika menjabat Bupati Langkat. Namun, Priharsa menyatakan belum mengetahui secara pasti dalam dugaan korupsi kegiatan atau proyek apa yang sedang ditelaah tersebut.

Karena itu, ia menyatakan, Syamsul Arifin belum pernah dipanggil dan diperiksa KPK di Jakarta. Namun, Priharsa mengatakan Gubernur Sumut itu pernah mendatangi KPK atas inisiatif sendiri meski tidak dapat mengingat secara pasti waktu kedatangan tersebut.

Hanya, kata dia, kedatangan Syamsul Arifin itu bukan terkait pemeriksaan kasus melainkan koordinasi mengenai pengelolaan aset Pemprov Sumut. "(Syamsul Arifin) pernah datang satu kali atas inisiatif sendiri tetapi saya lupa waktunya," kata Priharsa seperti dilansirAntara.

Sebelumnya, beredar kabar di Kota Medan dan sekitarnya bahwa mantan Bupati Langkat yang kini menjadi Gubernur Sumut, Syamsul Arifin diperiksa KPK dalam dugaan korupsi penggunaan kas daerah sekitar Rp102 miliar.

Pemeriksaan itu dilakukan karena adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Nomor Surat 26R/S/I/XXV/03/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang menyatakan ditemukannya dugaan kerugian Negara dalam pengelolaan kas Kabupaten Langkat.

Sumber :tvOne: KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Syamsul Arifin - Hukum


SATURDAY, 27 FEBRUARY 2010 13:05

Syamsul Arifin korupsi!
Warta - Warta Fokus
ALIAN NAFIAH SIREGAR
WASPADA ONLINE

MEDAN - Adanya pengembalian dana aliran ke Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Bank Sumut sebesar Rp62.352.312.923 membuktikan bahwa mantan bupati Langkat, Syamsul Arifin, yang kini menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara benar-benar melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini dikatakan anggota Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia, Rahmat Shah, kepada Waspada Online, siang ini.
Meski sebelumnya mengaku tak percaya, namun setelah melihat bukti-bukti yang cukup dan adanya pengembalian aliran dana ke Pemkab Langkat, Rahmat merasa keukeuh kalau Gubsu telah melakukan tindak korupsi.

“Inilah yang menjadikan bukti kuat bahwa memang Syamsul Arifin saat menjabat bupati Langkat selama dua periode yakni 2000-2007, telah melakukan tindak pidanakorupsi,” katanya.


Apalagi, lanjut dia, temuan tersebut berasal dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas dugaan korupsidalam pengelolaan dan pertanggungjawaban kas pemerintah daerah kabupaten Langkat periode 2000-2007 yang bernilai sekitar Rp102.787.739.067.

“Dengan adanya bukti tersebut yah sudah seharusnya KPK harus bergerak secara cepat dan tepat untuk menangani pelaku korupsi. Apalagi Presiden SBY sangat tidak suka dengan orang-orang yang melakukan korupsi. Sebab, korupsi itu sudah menyengsarakan rakyat dan merugikan negara,” tandas Rahmat.

Editor: NORA DELIYANA LUMBANGAOL
Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?o...ama&Itemid=131dat04/wol-mdn)

[antoderman]

03/09/2009 - 23:02
Gubernur Sumut Diperiksa KPPU
Nur Raihan

Syamsul Arifin
(antarasumut.com)

INILAH.COM, Medan - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan Medan akhirnya memeriksa Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Ia diperiksa terkait dugaan monopoli proyek di Kabupaten Langkat senilai Rp 24 miliar, ketika menjabat bupati.

Pemeriksaan sempat molor beberapa jam. Semula, Syamsul dijadwalkan akan diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB. Namun orang nomor satu di Sumatera Utara ini baru tiba pada siang harinya.

Pemeriksaan akhirnya dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Usai menjalani pemeriksaan selama dua jam, Syamsul Arifin mengaku dicecar dengan pertanyaan seputar permasalahan tender proyek di kabupaten Langkat tahun 2007-2008.

"Saya telah memberikan keterangan bagaimana proses tender, teknik tender. Karena yang dipermasalahkan persoalan tender," kata Syamsul kepada wartawan di Medan, Kamis (3/9).

Dalam pemeriksaan tersebut, tutur dia, tidak ada disinggung persoalan nilai proyek dan persoalan teknis. "Yang memeriksa saya hanya bertanya tentang sistem tender dan saya telah jelaskan," ujarnya.

Sedangkan menurut Komisionaris KPPU Perwakilan Medan Ahmad Ramadhan Siregar, pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara ini terkait adanya perkara pembangunan jalan lingkar luar dan pembangunan bendung irigasi di Kabupaten Langkat pada 2008 dengan nilai proyek Rp 24 miliar.

"Kita ingin melihat bagaimana kebijakan pemerintah Langkat dalam kasus ini, untuk itu dibutuhkan keterangan dari Bapak Syamsul selaku pimpinan waktu itu," terangnya.

Menurut Siregar, dari keterangan tersebut akan terlihat apakah kebijakan pemerintah Langkat akan dapat mengarah untuk memenangkan satu pelaku usaha saja dalam proyek itu atau tidak.
"Kita juga ingin melihat bagaimana kebijakan pemerintah Langkat saat itu apakah memberikan peluang untuk persaingan usaha," ujarnya sembari mengatakan KPPU perwakilan Medan juga akan segera memeriksa mantan Wakil Bupati Langkat. [jib]

Sumber : INILAH.COM - Gubernur Sumut Diperiksa KPPU

Diambil dari : http://presentation.antoderman.com/2010/03/07/permohonan-kepada-pak-susilo-bambang-yudhoyono-dan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk/

[paujan,patah]

2OOO-2OO7 ?? yakin ?? bukannya biasanya pemilihan pemimpin 5 tahunan ??

[Flores]

Apakah surat ini hanya dimuat di FK
atau
juga dikirimkan kepada presiden dan KPK dengan tembusan kepada DPR pusat dan DPRD Sumut??



Salam!

[antoderman]

2OOO-2OO7 ?? yakin ?? bukannya biasanya pemilihan pemimpin 5 tahunan ??

Itu menjadi Bupati Langkat bro. Kemudian dia menjadi kandidat Gubernur dan langsung kepilih.

Tetapi meninggalkan bukti korupsi yang sangat banyak dan jelas terlihat.

Apakah surat ini hanya dimuat di FK
atau
juga dikirimkan kepada presiden dan KPK dengan tembusan kepada DPR pusat dan DPRD Sumut??



Salam!

Anda tahu bagaimana cara mengirimkan surat ini ke nama-nama di atas?

[antoderman]

Sekali lagi, saya sangat memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono agar mendengar jeritan hati saya.

Saya sangat memohon kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk bersedia menerima, mendukung dan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Daerah khususnya di daerah Sumatera Utara.

Saya sangat berharap sekali agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta mau mempercepat membangun cabangnya di daerah-daerah khususnya di Propinsi Sumatera Utara karena selain pemberantasan korupsi di daerah-daerah itu sangat diperlukan tetapi juga untuk memenuhi harapan dan jeritan hati rakyat banyak karena hak-hak mereka telah dikorupsi oleh banyak sekali oknum-oknum yang berada di daerah.

Saya sangat berharap KPK bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang banyak sekali terjadi di daerah-daerah khususnya Propinsi Sumatera Utara.

[antoderman]

Saya sangat memohon agar dibukakannya belas kasihan para pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Bapak Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tumpak Hatorangan Panggabean agar bekerjasama dengan sebaik-baiknya dalam membuka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah-daerah khususnya Propinsi Sumatera Utara.

Saya sangat meminta sekali dan sangat berharap agar kiranya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dukungan penuh dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dapat bekerjasama dengan sebaik-baiknya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah-daerah seluruh Republik Indonesia terutama Propinsi Sumatera Utara.


Salam hormat saya,

Ardianto P. B.

[antoderman]

Berantas Korupsi di Daerah-daerah!

Korupsi di daerah-daerah harus diberantas. Sudah selayaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia fokus dalam memberantas korupsi di berbagai daerah. Korupsi di tingkat daerah dari dulu sampai sekarang sangat marak dan sangat jarang ditindak oleh yang berwenang.

Oleh karena itu perlu difokuskan tindak lanjut untuk memberantas korupsi di daerah-daerah. Polri, Kejagung dan Polri perlu benar-benar bekerja sama dalam memberantas tindak pidana korupsi di daerah-daerah dengan membentuk KPK Daerah khususnya di Propinsi Sumatera Utara.

[a12i_5]

Seandainya Semua Pemenang Lelang di setiap Proyek Pemerintah (Diatas Milyaran) mau bersaksi dan Jujur mengaku bahwa setiap adanya Tender dan lelang sebuah Proyek kemungkinanan Besar PAsti ada Unsur "SUAP"nya bukan ?

[antoderman]

Kinerja Kepala Kepolisian Daerah Propinsi Sumatera Utara saat ini yaitu Irjen Oegro Seno terlihat kinerjanya kurang memuaskan. Di saat Kepolisian Republik Indonesia sukses memberantas terorisme di berbagai daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara prestasinya masih sangat kurang.

Saat ini sudah ada bukti yang sangat nyata bahwasanya Syamsul Arifin selama masa dia menjabat sebagai Bupati Kabupaten Langkat telah melakukan tindak pidana korupsi. Dan hal ini diperkuat oleh adanya barang bukti yang telah dipaparkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan tinggal diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (yang diharapkan segera membuka cabangnya di daerah-daerah termasuk Propinsi Sumatera Utara).

Saya merasa Kepala Kepolisian Daerah Propinsi Sumatera Utara terlalu lambat bergerak untuk mengusut kasus ini. Padahal bukti sudah lengkap dan pers bahkan pada berita di atas sudah membuktikan adanya tindak pidana korupsi pada semasa Syamsul Arifin menjabat sebagai Bupati Kabupaten Langkat.

Oleh karena itu Kapoldasu Irjen Oegro Seno yang adalah mantan Kepala Divisi Profesi Pengamanan (Propam) perlu menunjukkan keberaniannya dalam mendisiplinkan oknum-oknum kepolisian yang menghambat penyelidikan kasus ini. Karena rasanya kasus ini sangat lambat diproses oleh Kapoldasu sendiri sedangkan buktinya sudah ada dan ditunjukkan oleh KPPU sendiri dan tinggal dilimpahkan kepada KPK.

Saya mengharapkan Kapoldasu untuk menunjukkan wibawanya sebagai mantan Kepala Divisi Profesi Pengamanan (Propam) untuk menindaklanjuti daripada kasus ini. Hal ini adalah untuk ikut dalam mengharumkan nama Polri yang telah banyak berjasa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini dalam memberantas korupsi di daerah-daerah.

Seandainya Semua Pemenang Lelang di setiap Proyek Pemerintah (Diatas Milyaran) mau bersaksi dan Jujur mengaku bahwa setiap adanya Tender dan lelang sebuah Proyek kemungkinanan Besar PAsti ada Unsur "SUAP"nya bukan ?

Bener banget gan. Korupsi di daerah kita sudah sangat menggenaskan terutama korupsi yang terjadi di Propinsi Sumatera Utara.