Menggugat Perda Syariah

[nanang_handoko]

Penutupan thread sebelah sebenarnya masih menyisakan ruang yang bisa didiskusikan secara sehat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka marilah berdiskusi secara sehat di thread ini. Kita mulai diskusi tidak dengan menunjukkan Perda apa saja yang bernuansa Syariah atau menunjukkan contoh Perdanya tetapi dengan pertanyaan: Apakah yang disebut Perda yang bermuatan SI?

Pertama, jenis Perda yang terkait dengan moralitas masyarakat secara umum. Meski menyangkut moral, namun Perda jenis ini sebenarnya menjadi concern semua agama. Perda jenis ini terutama diwakili oleh Perda anti pelacuran, perzinaan yang ada hampir di semua daerah yang istilah generiknya Perda anti kemaksiatan. Memang di sini ada “bau Islam” seperti penggunaan istilah “maksiat” yang sangat tipikal Islam, namun isunya bukan tipikal Islam. Menyangkut Perda-Perda jenis ini tidak bisa digempur hanya dengan mempermasalahkan aspek keislamannya. Untuk Perda jenis ini sudut permasalahannya bukan terletak di situ, tapi apakah Perda jenis ini bisa menyelesaikan problem atau justru menambah masalah; apakah bisa menjamin keadilan atau justru membuka peluang kesewenang-wenangan.
Kedua, jenis Perda yang terkait dengan fashion dan mode pakaian lainnya seperti keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu. Perda jenis ini juga banyak sekali muncul di berbagai daerah. Berbeda dengan yang pertama, Perda fashion ini jelas sangat tipikal Islam sehingga orang akan dengan mudah mengidentifikasi sebagai Perda SI. Siapapun akan mengatakan bahwa dalam jilbab ada kepentingan untuk menunjukkan identitas keislaman.
Ketiga, jenis Perda yang terkait dengan “keterampilan beragama”, seperti keharusan bisa baca tulis Al-Qur’an sebagaimana terdapat di Indramayu, Bulukumba (Sulsel) dan sebagainya. Pada tingkat tertentu, Perda keharusan belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah dapat digolongkan sebagai Perda “ketrampilan beragama”. Perda jenis ini juga sangat tipikal Islam sehingga tampak sekali kepentingan Islam mendominasi munculnya Perda tersebut. Perda keterampilan baca tulis Al-Qur’an dan diniyah ini dikaitkan dengan dengan aktifitas lain. Ketrampilan baca tulis Al-Qur’an menjadi syarat untuk nikah, naik pangkat bagi PNS, bahkan untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan ijazah diniyah dijadikan sebagai syarat untuk dapat meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. AnakSD yang akan melanjutkan ke SMP harus menyertakan ijazah diniyah.

Mengapa harus menggugat Perda Syariah?
Secara normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti pernah diquote, setiap Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan harus memenuhi asas seperti tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan keberadaan Perda Syariah jika dianalisis dengan pikiran yang "merdeka" pasti bertentangan dengan asas-asas seperti di bawah ini.

1. "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi MuatanPeraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
11. "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain: dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Sudah selayaknya Perda Syariah dibatalkan, tetapi seperti pernah dipost oleh salah satu member di thread sebelah itu, pemerintah pusat diartikan meng-amin-i Perda-perda itu karena tidak membatalkannya, bahkan Mendagri saat ini pernah menandatangani Perda yang bernuansa SI waktu menjabat sebagai Bupati, jadi buat apa heboh? Memang benar bahwa dari sekian ribu Perda yang dibatalkan melalui keputusan Mendagri {2002 : 19 Perda; 2003 : 105 Perda; 2004 : 236 Perda; 2005 :126 Perda; 2006 : 114 Perda; 2007 : 173 Perda; 2008 : 229; 2009 : 838 Perda (KIB I) & 373 Perda (KIB II 100 hari)} jika dicermati tak ada satu pun Perda bernuansa SI yang dibatalkan.

Benarkah tidak adanya pembatalan menjadi sebuah bentuk persetujuan?
Jika memang benar ada persetujuan, bagaimanakah masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
Dan salah satu pertanyaan menarik adalah: Apa latar belakang ditetapkannya Perda SI?

Catatan:
- Diolah dari berbagai sumber.
- Mohon maaf jika TS agak lambat dalam memandu jalannya diskusi, maklum hanya dapat koneksi GPRS.

[nanang_handoko]

Inikah salah satu latar belakang munculnya Perda SI?

Dalam sejarah pergumulan politik hukum Islam di Indonesia, setidaknya ada lima level penerapan hukum Islam. Lima level ini seperti dosis orang minum obat. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi dosisnya. Arskal Salim (2002) merumuskan lima level tersebut sebagai berikut.
Level pertama, penerapan masalah-masalah hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan. Jenis hukum Islam yang terkait dengan alahwâl asy-syakhshiyah ini begitu lama dan kuat menancap di bumi Indonesia. Level kedua, urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat. Untuk kedua level ini kita bisa melihat sejumlah undang-undang seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menambahkan kompetensi PA untuk mengadili sengketa ekonomi syariah (pasal 49), UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Level ketiga, praktik-praktik (ritual) keagamaan, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita Muslim, ataupun pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol, perjudian, dan sebagainya. Ujung dari regulasi pada level ini adalah masalah moralitas. Jika level pertama dan kedua regulasi yang muncul di tingkat nasional, level ketiga ini lebih banyak diatur melalui Perda-Perda meskipun aturan-aturan di tingkat nasional juga bisa ditemui. Rencana Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi yang sekarang masih digodok di DPR pada tingkat tertentu bisa dimasukkan pada level ini.
Level keempat, penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenisjenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar. Islamisasi Indonesia memang belum menembus level ini. Saya menduga kuat, ke arah inilah perjuangan Islamisasi itu diarahkan. Kalau di Aceh Islamisasi melalui Perda (qanun) sudah sampai ke level ini, sehingga bukan tidak mungkin daerah-daerah lain akan melakukan eksperimen yang sama. Meski demikian ada gejala yang menarik di Desa Padang Bulukumba Sulawesi Selatan. Eksperimen syariah di Bulukumba bahkan menembus desa. Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan penerapan syariat Islam sejak awal 2005. Sedemikian kondangnya nama Bulukumba di mata pendukung syariah, sampai Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan III, Maret 2005, pun digelar di sana. Desa Padang berani menerapkan pidana hudud melalui Peraturan Desa (Perdes). Isinya, aturan tentang delik perzinaan (cambuk 100 kali), qadzaf alias menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan ke polisi), minuman keras (cambuk 40 kali), dan pidana qishash (balasan setimpal) bagi tindak penganiayaan. (Majalah Gatra edisi 24 beredar Senin, 1 Mei 2006)
Level kelima, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Level ini merupakan puncak tertinggi dari ideologi Islamisme yang senantiasa menjadi impian pengusung ideologi ini. Oleh karena itu, bila perjuangan pada level tertentu bisa berhasil, maka level di atasnya menjadi agenda berikut. Hal ini akan terus bergerak sebelum level puncaknya berhasil.

[mispris]

ada sebuah buku yg isinya berkaitan dgn topik trit ini. tokoh2 yg terlibat dalam penulisan buku itu adalah: KH. Abdurrahman Wahid, KH. A. Mustofa Bisri, dan Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif. bisa didownload gratis di http://www.bhinnekatunggalika.org/galeri.html

[Spring77]

Masyarakat Indonesia masih terkecoh dan bangga dengan sebutan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sesungguhnya, Indonesia sudah TIDAK menjadi negara demokrasi sejak perda supremasi SI pertama kali di launching. Perda2 rasis SI mulai bertebaran kemudian diberbagai pelosok wilayah RI. Sebenarnya Indonesia itu sudah makar dari dirinya sendiri.

[PrinceaAng]

Inikah salah satu latar belakang munculnya Perda SI?

Dalam sejarah pergumulan politik hukum Islam di Indonesia, setidaknya ada lima level penerapan hukum Islam. Lima level ini seperti dosis orang minum obat. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi dosisnya. Arskal Salim (2002) merumuskan lima level tersebut sebagai berikut.
Level pertama, penerapan masalah-masalah hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian dan kewarisan. Jenis hukum Islam yang terkait dengan alahwâl asy-syakhshiyah ini begitu lama dan kuat menancap di bumi Indonesia. Level kedua, urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat. Untuk kedua level ini kita bisa melihat sejumlah undang-undang seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menambahkan kompetensi PA untuk mengadili sengketa ekonomi syariah (pasal 49), UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Level ketiga, praktik-praktik (ritual) keagamaan, seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita Muslim, ataupun pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol, perjudian, dan sebagainya. Ujung dari regulasi pada level ini adalah masalah moralitas. Jika level pertama dan kedua regulasi yang muncul di tingkat nasional, level ketiga ini lebih banyak diatur melalui Perda-Perda meskipun aturan-aturan di tingkat nasional juga bisa ditemui. Rencana Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi yang sekarang masih digodok di DPR pada tingkat tertentu bisa dimasukkan pada level ini.
Level keempat, penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan jenisjenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar. Islamisasi Indonesia memang belum menembus level ini. Saya menduga kuat, ke arah inilah perjuangan Islamisasi itu diarahkan. Kalau di Aceh Islamisasi melalui Perda (qanun) sudah sampai ke level ini, sehingga bukan tidak mungkin daerah-daerah lain akan melakukan eksperimen yang sama. Meski demikian ada gejala yang menarik di Desa Padang Bulukumba Sulawesi Selatan. Eksperimen syariah di Bulukumba bahkan menembus desa. Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan penerapan syariat Islam sejak awal 2005. Sedemikian kondangnya nama Bulukumba di mata pendukung syariah, sampai Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan III, Maret 2005, pun digelar di sana. Desa Padang berani menerapkan pidana hudud melalui Peraturan Desa (Perdes). Isinya, aturan tentang delik perzinaan (cambuk 100 kali), qadzaf alias menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan ke polisi), minuman keras (cambuk 40 kali), dan pidana qishash (balasan setimpal) bagi tindak penganiayaan. (Majalah Gatra edisi 24 beredar Senin, 1 Mei 2006)
Level kelima, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. Level ini merupakan puncak tertinggi dari ideologi Islamisme yang senantiasa menjadi impian pengusung ideologi ini. Oleh karena itu, bila perjuangan pada level tertentu bisa berhasil, maka level di atasnya menjadi agenda berikut. Hal ini akan terus bergerak sebelum level puncaknya berhasil.

Jaman si babe dulu, gerakan mereka gak se intensif sekarang.
Mungkin masi takut kali sama si babe.

Sekarang, seakan mendompleng demokrasi di Indonesia. Dimana gak ada lagi batasan buat ngomong dan berpendapat.
Dan justru yang tidak setuju dianggap musuh.

Kalo berani dan emang berasa jago, kenapa gak cari lahan sendiri, trus bikin aja negara sendiri dengan dasar SI kaya gitu ?
Kenapa harus di negara yang sudah jadi ?

Tokh yang SI minded gak cuma 1 ato 2 orang doang, bikin negara sendiri, pasti bakalan banyak yang mo dateng dan sukarela mo jadi warganegaranya.

Kan enak bikin sendiri dari awal. Mo digimanain juga suka2 deh. Mo bikin peraturan apa aja, ya terserah. Gak ada yang berhak oprek2 juga. Dan enak juga kan, gak ada yang menentang, jadi gak bakalan ribut deh.

Heran banget saya. Bener2 heran.
Apa karena takut gagal ato takut gak ada yang dukung bikin negara sendiri ditempat lain yang entah berantah (where ever it is) itu ?
Ato emang cuma males aja, dan lebih enak oprek2 negara yang udah jadi ?

Tinggal nebeng doang, istilahnya.

Ato, emang lebih tertantang ngerubah yang udah jadi, daripada bikin sendiri ?
Terlalu gampang kali yah ?



----------------------------------------

Saya sih gak keberatan kalo Indonesia ini mo jadi apapun, hmmmm..... lebih tepatnya, gak mo peduli lagi, udah capek soalnya.

Kalo harus pindah ya pindah aja, siapa tau malah lebih baik ditempat baru.
Itu sih kalo saya lho. Saya gak tau yang laen gimana cara mikirnya.

[PrinceaAng]

Masyarakat Indonesia masih terkecoh dan bangga dengan sebutan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sesungguhnya, Indonesia sudah TIDAK menjadi negara demokrasi sejak perda supremasi SI pertama kali di launching. Perda2 rasis SI mulai bertebaran kemudian diberbagai pelosok wilayah RI. Sebenarnya Indonesia itu sudah makar dari dirinya sendiri.

Gak bisa juga dibilang makar lho kalo emang udah kompakan gitu.

Dalam demokrasi, hal2 seperti itu malah justru bisa dibilang sebagai kesamaan pikiran dan hasil dari perkembangan jaman.

Dan percuma juga kalo kita2 yang minoritas ini triak2 gak sesuai pancasila/bhinneka tunggal ika, UUD 45, or what ever.

Soalnya, seperti pada sejarah negara ini sendiri, yang bisa menjadi Indonesia setelah beberapa daerah menyatakan maksudnya dalam sumpah pemuda. Ir Soekarno kan cuma mencoba merangkum saja.

Demikian juga kalo sekarang2 ini mulai tumbuh pemikiran lain, dimana kebetulan SI jadi dasarnya. Kalo pun akhirnya pancasila, bhinneka tunggal ika, UUD 45 dan what ever else itu diganti menjadi yang lain, kita yang tidak setuju, gak bisa menghalangi mereka juga.

Bener gak sih ?

Ini cuma hasil analisa dari orang bodoh doang. CMIIW aja deh.

[paujan,patah]

ada sebuah buku yg isinya berkaitan dgn topik trit ini. tokoh2 yg terlibat dalam penulisan buku itu adalah: KH. Abdurrahman Wahid, KH. A. Mustofa Bisri, dan Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif. bisa didownload gratis di http://www.bhinnekatunggalika.org/galeri.html

Dulu dah ada,sklr malah ditutup

Jaman si babe dulu, gerakan mereka gak se intensif sekarang.
Mungkin masi takut kali sama si babe.

Sekarang, seakan mendompleng demokrasi di Indonesia. Dimana gak ada lagi batasan buat ngomong dan berpendapat.
Dan justru yang tidak setuju dianggap musuh.

Kalo berani dan emang berasa jago, kenapa gak cari lahan sendiri, trus bikin aja negara sendiri dengan dasar SI kaya gitu ?
Kenapa harus di negara yang sudah jadi ?

Tokh yang SI minded gak cuma 1 ato 2 orang doang, bikin negara sendiri, pasti bakalan banyak yang mo dateng dan sukarela mo jadi warganegaranya.

Kan enak bikin sendiri dari awal. Mo digimanain juga suka2 deh. Mo bikin peraturan apa aja, ya terserah. Gak ada yang berhak oprek2 juga. Dan enak juga kan, gak ada yang menentang, jadi gak bakalan ribut deh.

Heran banget saya. Bener2 heran.
Apa karena takut gagal ato takut gak ada yang dukung bikin negara sendiri ditempat lain yang entah berantah (where ever it is) itu ?
Ato emang cuma males aja, dan lebih enak oprek2 negara yang udah jadi ?

Tinggal nebeng doang, istilahnya.

Ato, emang lebih tertantang ngerubah yang udah jadi, daripada bikin sendiri ?
Terlalu gampang kali yah ?



----------------------------------------

Saya sih gak keberatan kalo Indonesia ini mo jadi apapun, hmmmm..... lebih tepatnya, gak mo peduli lagi, udah capek soalnya.

Kalo harus pindah ya pindah aja, siapa tau malah lebih baik ditempat baru.
Itu sih kalo saya lho. Saya gak tau yang laen gimana cara mikirnya.

G ada yg berani makar terang2an,kecuali klo Sipadan,Ligitan & blok Ambalat diserahkan sama mrk,jadi si negri sebelah g berani lagi provokasi Indonesia lewat pelanggaran perbatasan oleh TDM

[_Cleo_]

Mana nih suara orang2 yang mengidolakan perda aneh tsb?????

Indonesia ini kan bukan negara agama, kok pada napsu bener bikin hukum agama di negeri ini.
Nggak sadar kalau perda SI tsb juga banyak melanggar HAM, UU..
misalnya perda anti maksiat, sudah di atur dalam UU buat apa bikin lagi perda2 diksriminatif itu,
hukum bar bar, yang zina di cambuk 100 kali, di rajam, pakaian di atur2 etc....
ada lagi yang si pelaku di giring rame2 dalam keadaan bugil, atau di suruh mesum dan di tonton rame2, di siram air comberan, apaan kayak gitu...??
hukum bar bar kok di bangga banggain.
seharusnya urusan agama tidak masuk ke ruang publik dan hanya berada di dalam komunitas agama.

[Tong_]

Jaman si babe dulu, gerakan mereka gak se intensif sekarang.
Mungkin masi takut kali sama si babe.

Sekarang, seakan mendompleng demokrasi di Indonesia. Dimana gak ada lagi batasan buat ngomong dan berpendapat.
Dan justru yang tidak setuju dianggap musuh.

Kalo berani dan emang berasa jago, kenapa gak cari lahan sendiri, trus bikin aja negara sendiri dengan dasar SI kaya gitu ?
Kenapa harus di negara yang sudah jadi ?

Tokh yang SI minded gak cuma 1 ato 2 orang doang, bikin negara sendiri, pasti bakalan banyak yang mo dateng dan sukarela mo jadi warganegaranya.

Kan enak bikin sendiri dari awal. Mo digimanain juga suka2 deh. Mo bikin peraturan apa aja, ya terserah. Gak ada yang berhak oprek2 juga. Dan enak juga kan, gak ada yang menentang, jadi gak bakalan ribut deh.

Heran banget saya. Bener2 heran.
Apa karena takut gagal ato takut gak ada yang dukung bikin negara sendiri ditempat lain yang entah berantah (where ever it is) itu ?
Ato emang cuma males aja, dan lebih enak oprek2 negara yang udah jadi ?

Tinggal nebeng doang, istilahnya.

Ato, emang lebih tertantang ngerubah yang udah jadi, daripada bikin sendiri ?
Terlalu gampang kali yah ?



----------------------------------------

Saya sih gak keberatan kalo Indonesia ini mo jadi apapun, hmmmm..... lebih tepatnya, gak mo peduli lagi, udah capek soalnya.

Kalo harus pindah ya pindah aja, siapa tau malah lebih baik ditempat baru.
Itu sih kalo saya lho. Saya gak tau yang laen gimana cara mikirnya.

susah kalo bikin satu negara sendiri
trus isinya adalah orang2 yg seide itu aja

tapi sayang euy, alasannya ga boleh dikasi tau disini
nanti ada yg kebakaran jenggot
tapi bisa diliat kok dari fakta sejarah, dan dari landasan SI itu sendiri
fakta sejarah ini bisa dirunut dari masa yg bahkan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai "golden age"

[_Cleo_]

Perda syariat hanya mengajarkan kepalsuan dan kemunafikan dalam keberagamaan, padahal inti keberagamaan adalah ketulusan dan keikhlasan.
Di daerah perda syariah, masyarakat tampak lebih taat beragama, namun apakah itu di jalankan dengan ikhlas??
diragukan bahwa ketaatan itu refleksi ketulusan, kesadaran, dan kedewasaan.
Sangat mungkin ketaatan itu lahir, karena rasa takut pada aparat negara.

Hubungan dengan yang di atas kok di atur2...
yakin bener yang kayak gitu perintah tuhan. perintah yang aneh.
rajam , cambuk, pakai2 baju tertutup???

Negara ini rasanya akan jadi berkeping keping.
karena meski teorinya tak berlaku buat yang non, pada prakteknya semua kena di daerah yg menerapkan perda aneh tsb.
perda aneh tsb mengancam atau bahkan sebagiannya melanggar kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan non-Muslim.
tentu saja melanggar UU pasal 29 ayat 2 yg berbunyi :Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

penerapan syariah di berbagai daerah mengancam atau bahkan sebagiannya melanggar kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan non-Muslim. Hal ini terjadi, karena antara lain konstruk syariah tradisional yang dalam beberapa hal memang problematik, jika diukur dengan ukuran HAM universal. Soal hak-hak kebebasan sipil, misalnya, menurut lebih dari separuh masyarakat Muslim, di enam daerah syariah Islam terdapat berbagai macam pembatasan yang semakin dipantik oleh perda syariah. Di antaranya adalah larangan mengajarkan paham keagamaan yang dianggap melenceng seperti Ahmadiyah dan aliran keagamaan lokal; larangan mendirikan organisasi Islam berpaham bebas (liberal); dan tidak terbuka terhadap pemikiran-pemikiran Islam yang berbeda dengan pemikiran Islam arus utama (mainstream) ataupun otoritas Islam kebanyakan ulama. Selain itu, hampir separuh responden menyatakan bahwa di enam daerah itu juga terdapat larangan mengajukan keberatan terhadap perda-perda syariah tersebut.

yang merah, pantas banyak yg gak berani protes, wong ada larangan untuk mengajukan keberatan...