LinkBack URL
About LinkBackshayoooo
taroan amae gue... ujung2nya ngeributin masalah agama lagi.... kek di thread yang udah-udah..
Apalagi yang bikin si hobby baca... udah kebaca arahnye kemane...
hayoooo
taroan amae gue... ujung2nya ngeributin masalah agama lagi.... kek di thread yang udah-udah..
Apalagi yang bikin si hobby baca... udah kebaca arahnye kemane...
setuju, jelas saja isu agama nggak pantas dan menurutku nggak ada hubungannya deh,, harusnya mereka mengajukan permohonan, misalnya lahan diganti rugi dengan lahan juga (bukan diuangkan), menurutku ini lbh bijak. Bumi kan milik pemerintah, jadi pemerintah berhak membangun, tentunya tanpa merugikan rakyat juga.Originally Posted by earsun
Hmm... kalau alasannya ganti ruginya kurang... mungkin kurang bijaksana bila menggunakan isu Agama untuk mencegah pembangunan tol...
seharusnya mereka terus terang meminta penggantian yg lebih "layak" ke pemerintah.
kalau menggunakan isu Agama, kesannya sudah tidak ada negoisasi antara pemerintah dan pesantren.
Pemerintah bila memaksakan kehendak kesannya menzalimi agama tertentu, padahal agama tersebut mayoritas.
Isu agama selalu menjadi buah simalakama buat pemerintah. kecuali Pemerintah yg tegas dan punya wibawa......
Tapi pemerintah kita???? yah gitu deh
kalau di Jakarta sih masih dipantau oleh KPK,, kasian yang di daerah tuh,,, rakyat susah, pejabat kenyang, kayak lintah darat, guling2 di sofa dan rumah gedongnyakorupsinya gak kira2 tuh...., tapi kayaknya jaman sekarang udah gak berani model gitu lagi ya... bisa disanggong KPK hehhehehhe...
menjelajahi cakrawala dan menuai kata dari langit
jejak-jejak yang tersisa merupakan rahasia hidup
kita positive thinking aja Bro,,, member harus makin dewasa,,, mari kita diskusi sehat
menjelajahi cakrawala dan menuai kata dari langit
jejak-jejak yang tersisa merupakan rahasia hidup
waduh sampeyan jangan su'udzon dulu dong... ane gak mau ributin masalah agama kok... jangan kuciwa dulu dong... hehehehe...
betul sis, daripada aksi DEMO dan BLOKIR JALAN TOL (merugikan rakyat banyak, jalan jadi macet, dll), alangkah lebih elegannya kalau dirundingkan dengan pemerintah, asal saling 'open minded' pasti ada solusi win-win bagi kedua pihak.
Kecuali satu pihak NGOTOT, ini tentu susah...
sekarang kan semua sudah terbuka, ganti rugi juga sudah jelas, sudah ada yg setuju pula... terus sampai kapan mau boikot pembangunan jalan tol? BANGSA ini yg dirugikan... bukan pribadi/golongan mereka.
Kita tunggu saja kelanjutannya,,,
menjelajahi cakrawala dan menuai kata dari langit
jejak-jejak yang tersisa merupakan rahasia hidup
mungkin yang mereka protes bukan besarnya nilai materi ganti rugi tapi nilai historisnya dan nilai sosial dari pesantren tersebut. bisa saja pesantren tersebut telah menjadi sarana edukasi bagi masyarakat sekitar dan sudah berlangsung lama sekali.
pemerintah dan pemilik tanah memang harus duduk bersama dan berdialog membahas masalah ini. toh untuk masalah pembebasan tanah sudah ada hukum yang mengaturnya. jadi kedua belah pihak sama-sama sudah mempunayi acuan untuk mencari win-win solution.
kalau di Jakarta sih masih dipantau oleh KPK,, kasian yang di daerah tuh,,, rakyat susah, pejabat kenyang, kayak lintah darat, guling2 di sofa dan rumah gedongnya
sekarang KPK udah sampai ke daerah2 kok, kan udah banyak camat, bupati sampai kepala sekolah yg ditangkepin dg tuduhan korupsi... kembali ke laptop, menurut gw kalau pembangunan pemerintah terencana... tinggal tunggu aja kapan habisnya sertifikat tanah rakyat ( kalau dia sertifikat nya HBG ) biasanya ada jatuh temponya tuh. kalau mo perpanjang baru di cut.
biasanya pemerintah memberikan ganti rugi sebesar yg tertera di PBB. kalau masih menolak juga... ya serahin aja ke pengadilan. kalau enggak.... pembangunan gak akan jalan.
Hak milik sebenarnya juga mempunyai fungsi sosial yaitu jika kepentingan khalayak umum lebih dominan maka hak milik itu berada pada derajat level kedua. Jadi gusur saja deh itu jalan keluarnya meskipun ada konplik silahkan kepengadilan untuk menyelesaikannya.
Kalau nantinya si pemilik menang yah pemerintah harus bayar kompensasi sesuai penetapan pengadilan he..he...
betul tut... supaya ada KEPASTIAN ya... inilah ciri pemerentah sekarang, seneng terombang-ambing, gak bisa ambil kepastian/keputusan, takut citra-nya buruk, selalu tebar pesona...Hak milik sebenarnya juga mempunyai fungsi sosial yaitu jika kepentingan khalayak umum lebih dominan maka hak milik itu berada pada derajat level kedua. Jadi gusur saja deh itu jalan keluarnya meskipun ada konplik silahkan kepengadilan untuk menyelesaikannya.
Kalau nantinya si pemilik menang yah pemerintah harus bayar kompensasi sesuai penetapan pengadilan he..he...
yg pasti sih, pemimpin itu tidak akan bisa menyenangkan semua rakyatnya. seperti pepatah lama berikut ini:
"I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula of failure; which is: Try to please everybody"
Posting Permissions
Reply With Quote
Bookmarks