Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 40
Like Tree1Likes

Thread: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?


  1. #1
    Advisor maspras's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    lombok
    Posts
    14,167
    Rep Power
    23

    Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    Jakarta - Dalam UUD 1945, Indonesia menyapakati sebagai negara hukum. Namun, dalam praktik sehari-hari, banyak hukum tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti terlihat dalam keputusan-keputusan Mahkamah Agung (MA) berupa kasasi/ peninjauan kembali (PK) yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah.


    Berikut beberapa kasus yang menarik perhatian publik tersebut.


    1. Kasus Gereja Yasmin Bogor


    Kasus ini berawal dari dibekukannya IMB pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) tahun 2008, yang terletak di Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh, Curug Mekar, dekat perumahan Yasmin, Bogor


    Sengketa pembangunan ini lalu masuk ranah hukum terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 4 September 2008, majelis hakim memenangkan gugatan panitia pembangunan Gereja Yasmin tentang Pembekuan IMB. Pemerintah Kota Bogor kemudian mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta mengeluarkan keputusan yang menguatkan keputusan PTUN Bandung.


    Atas keputusan PT TUN Jakarta, Pemerintah Kota Bogor mengajukan PK ke MA. Pada Desember 2010, MA telah mengeluarkan keputusan yang pada dasarnya menguatkan keputusan yang dikeluarkan PTUN Bandung dan PT TUN Jakarta yang menyatakan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor untuk mencabut surat Pembekuan IMB. Kasus ini akhirnya terkatung-katung dan tidak ada kepastian hukum.


    2. Kasus Susu Formula Berbakteri


    Drama panjang susu berbakteri enterobacter sakazakii belum juga usai. Sebab hingga saat ini pemerintah belum membuka merek susu formula berbakteri tersebut. Kasus ini bermula pada 15 Februari 2008 saat Institut Pertanian Bogor (IPB) memuat di website mereka tentang adanya susu yang tercemar bakteri itu. Bakteri itu menyebabkan enteritis, sepsis dan meningitis pada model anak mencit neonates.


    Lantas, orang tua dari anak-anak yang menggunakan susu formula, David Tobing melayangkan gugatan ke PN Jakpus. Pada 20 Agustus 2008 PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan David. Hakim memerintahkan Menkes cs membuka nama merek susu formula. Sayang, Menkes cs memilih banding.


    Pada 6 April 2009 Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menolak banding Menkes cs. PT Jakarta menguatkan putusan PN Jakpus yang memerintahkan mengumumkan merek susu formula berbakeri. Lagi-lagi, Menkes cs memilih kasasi dibanding mematuhi putusan hakim.


    Lalu pada 26 April 2010 Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Menkes cs. Ketua majelis kasasi yang langsung dipimpin oleh Ketua MA, Harifin Tumpa memerintahkan Menkes cs mengumumkan ke publik nama-nama merek susu formula berbakteri tersebut.
    Kasus ini akhirnya terkatung- katung dan tidak ada kepastian hukum.


    3. Kasus Kepengurusan Kampus Trisakti


    Sengketa antara Yayasan Trisakti dan pimpinan Universitas, yang diwakili oleh Thoby cs, dimulai pertengahan 2002, atau saat pemilihan rektor baru. Rektor Thoby mengubah Statuta Universitas yang memangkas wewenang Yayasan dalam pemilihan rektor. Kubu Thoby juga mendirikan Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti dengan Akta No 27/2002.


    Thoby pun terpilih lagi kala itu. Namun, Yayasan yang tidak mengakui lalu menggugatnya, tapi kandas di PN Jakarta Barat.


    Kasus ini lantas naik ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Pada Desember 2003, PT Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Yayasan Trisakti. Putusannya juga memangkas hampir semua wewenang Rektor untuk mengelola Universitas dan menyerahkannya ke Yayasan, termasuk hak pengelolaan rekening bank.


    Tidak terima, pihak rektor kasasi. Namun lagi-lagi rektor menelan pil pahit. Sebab, MA lewat putusan kasasinya memenangkan pihak yayasan pada awal 2011. Namun hingga saat ini, eksekusi kasasi tersebut tidak bisa terlaksana karena perlawanan saat eksekusi.
    Kasus ini akhirnya terkatung-katung dan tidak ada kepastian hukum.


    4. Penyerobotan Lahan Warga oleh TNI


    Setelah 15 tahun bertarung di pengadilan, almarhum Soemardjo, warga Kelapa Gading menang melawan TNI Angkatan Laut (AL) dalam perebutan tanah seluas 20,5 ha di Kelapa Gading, Jakarta Utara.


    Perlawanan warga yang memiliki lahan di RW 02, 03 dan 05 Kelapa Gading Barat ini sejak 1995. Mereka berturut-turut menang di semua tingkatan pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dalam putusan 11 Maret 1997, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 9 April 1998, kasasi MA pada 17 Maret 1998 dan Peninjauan Kembali MA pada 14 Maret 2002.


    Alih-alih menaati putusan MA, TNI AL malah menyerobot tanah tersebut dengan membangun gedung serta menghalangi eksekusi pengadilan hingga saat ini. Kasus ini akhirnya terkatung- katung dan tidak ada kepastian hukum.


    *) Andi Saputra adalah wartawan detikcom. Tulisan ini tidak mewakili kebijakan redaksi.


    (asp/vit)

    detikNews : Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    hayooo negara hukum atau negara kekuasaan?
    argumentasinya yang didebat dan didiskusikan bukan orangnya.. kecuali tong kosong.

  2. #2
    Advisor maspras's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    lombok
    Posts
    14,167
    Rep Power
    23

    Re: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    contoh lagi nih...
    Indonesia itu negara hukum atau negara kekuasaan

    faktanya: hukum tidak ditegakkan



    Putusan GKI Yasmin Tak Bisa Dieksekusi, Presiden Harus Tanggung Jawab

    Jakarta - Banyaknya putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetapi tidak bisa dieksekusi disayangkan banyak pihak. Hal ini dinilai karena pihak eksekutif tidak mematuhi hukum atau lembaga yudikatif.


    Seharusnya, pemerintah sebagai pelaksana harus menghormati semua putusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.


    "Pada kasus Gereja Yasmin, sudah tidak ada hukum yang lebih tinggi. Maka eksekutif harus taat. Presiden harus taat dan bertanggungjawab melakukan perintah MA tersebut. Presiden harus mengawasi jalannya eksekusi," kata guru besar Universitas Hasanuddin, Makasar, Laode Syarif.


    Hal ini disampaikan Laode saat berbincang-bincang dengan detikcom menanggapi banyaknya putusan kasasi/PK MA yang tidak bisa dieksekusi, Senin (14/11/2011).


    Menurut Chief of Cluster for Security and Justice Kemitraan ini, ketika MA telah memutus suatu perkara, maka putusan tersebut menjadi kewajiban pihak eksekutif untuk melaksanakannya. Jika para pihak tidak melaksakan, maka ia sudah melakukan tindak pidana contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan).


    "Pelaksana eksekusi yaitu polisi dan Pemda harus taat hukum. Kalau di negara lain, pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut bisa langsung di pidana," terang Laode.


    Lebih lanjut, Laode menjelaskan tidak dilaksanakannya putusan tersebut karena penghormatan lembaga lain terhadap putusan pengadilan kurang. Kedua, alasan belum diterimanya salinan putusan oleh pihak pelaksana eksekusi.


    "Pada contoh lain, banyak orang yang sudah habis masa hukumannya masih mendekam di penjara dengan alasan salinan putusan belum diterima. Akhirnya jadi overstay," terang Laode yang juga ahli hukum pidana ini.


    Meski demikian, MA tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. MA harus bertanggung jawab terhadap publik yaitu dengan menjelaskan putusannya secara jelas dan terang terhadap masyarakat sehingga tidak menjadi multitafsir. MA dikenal jarang menjelaskan putusan berbahasa hukum yang rumit tersebut.


    "MA tidak boleh berdiam diri tetapi harus menjelaskan ke publik tentang putusannya tersebut," cetus Laode.


    Seperti diketahui banyak putusan MA yang tidak bisa dieksekusi karena ada perlawanan dari para pihak atau pemerintah yang diam. Contohnya kasus GKI Taman Yasmin Bogor, kasus Susu Formula Berbakteri, kasus kepengurusan Kampus Trisakti dan kasus penyerobotan lahan warga oleh TNI AL di Kelapa Gading.








    (asp/lrn)

    detikNews : Putusan GKI Yasmin Tak Bisa Dieksekusi, Presiden Harus Tanggung Jawab

    maaf, presiden lagi sibuk promo album dan buku...
    argumentasinya yang didebat dan didiskusikan bukan orangnya.. kecuali tong kosong.

  3. #3
    Senior Member
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    2,181
    Rep Power
    6

    Re: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    dalam uu sih .... indonesia negara hukum .......

  4. #4
    Advisor maspras's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    lombok
    Posts
    14,167
    Rep Power
    23

    Re: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    Quote Originally Posted by ri4nx View Post
    dalam uu sih .... indonesia negara hukum .......
    yap benar sekali...
    dalam UU disebutkan Indonesia adalah negara hukum.
    tapi dalam prakteknya?
    #($&*#$*#@O$Y
    argumentasinya yang didebat dan didiskusikan bukan orangnya.. kecuali tong kosong.

  5. #5
    Junior Member
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    196
    Rep Power
    0

    Re: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    Quote Originally Posted by maspras View Post
    yap benar sekali...
    dalam UU disebutkan Indonesia adalah negara hukum.
    tapi dalam prakteknya?
    #($&*#$*#@O$Y
    iya bener gan,

  6. #6
    Junior Member
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    196
    Rep Power
    0

    Re: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    Quote Originally Posted by ri4nx View Post
    dalam uu sih .... indonesia negara hukum .......
    iya banaer itu bro, indonesia adalah negara hukum , tetapi hukumnya payah , hukumnya dan undang-undangnya tidak buta, mana yang menghasilkan uang dialah yang terbebas dari hukuk

  7. #7
    GEO
    GEO is offline
    Advisor GEO's Avatar
    Join Date
    Oct 2008
    Location
    <a href="http://geo-geo22.blogspot.com/">
    Posts
    18,507
    Rep Power
    37

    Re: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    Quote Originally Posted by maspras View Post
    Jakarta - Dalam UUD 1945, Indonesia menyapakati sebagai negara hukum. Namun, dalam praktik sehari-hari, banyak hukum tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti terlihat dalam keputusan-keputusan Mahkamah Agung (MA) berupa kasasi/ peninjauan kembali (PK) yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah.


    Berikut beberapa kasus yang menarik perhatian publik tersebut.


    1. Kasus Gereja Yasmin Bogor


    Kasus ini berawal dari dibekukannya IMB pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) tahun 2008, yang terletak di Jalan KH. R. Abdullah Bin Nuh, Curug Mekar, dekat perumahan Yasmin, Bogor


    Sengketa pembangunan ini lalu masuk ranah hukum terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 4 September 2008, majelis hakim memenangkan gugatan panitia pembangunan Gereja Yasmin tentang Pembekuan IMB. Pemerintah Kota Bogor kemudian mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta mengeluarkan keputusan yang menguatkan keputusan PTUN Bandung.


    Atas keputusan PT TUN Jakarta, Pemerintah Kota Bogor mengajukan PK ke MA. Pada Desember 2010, MA telah mengeluarkan keputusan yang pada dasarnya menguatkan keputusan yang dikeluarkan PTUN Bandung dan PT TUN Jakarta yang menyatakan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor untuk mencabut surat Pembekuan IMB. Kasus ini akhirnya terkatung-katung dan tidak ada kepastian hukum.

    Pemerintah punya Kekuasaan . Kekuasaan untuk menjalankan Hukum
    di mana yang benar di bela dan yang salah di Hukum
    EBOOK GRATIS CARA MENGHASILKAN UANG DARI ANDROID
    dengan cara membuat Aplikasi Android



  8. #8
    Advisor maspras's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    lombok
    Posts
    14,167
    Rep Power
    23

    Re: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    Quote Originally Posted by GEO View Post
    Pemerintah punya Kekuasaan . Kekuasaan untuk menjalankan Hukum
    di mana yang benar di bela dan yang salah di Hukum
    itu yang benar dan seharusnya dijalankan...
    nyatanya gmana?

    gak perlu yang aneh2 lah.
    cukup dech yang keputusan MA terkait dengan susu berbakteri.
    itu keputusan MA sudah final dan mengikat.
    tapi gak pernah dijalankan tuh...
    argumentasinya yang didebat dan didiskusikan bukan orangnya.. kecuali tong kosong.

  9. #9
    GEO
    GEO is offline
    Advisor GEO's Avatar
    Join Date
    Oct 2008
    Location
    <a href="http://geo-geo22.blogspot.com/">
    Posts
    18,507
    Rep Power
    37

    Re: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    Quote Originally Posted by maspras View Post
    itu yang benar dan seharusnya dijalankan...
    nyatanya gmana?

    gak perlu yang aneh2 lah.
    cukup dech yang keputusan MA terkait dengan susu berbakteri.
    itu keputusan MA sudah final dan mengikat.
    tapi gak pernah dijalankan tuh...
    setuju menyambung no 1 juga masa keputusan MA bisa kalah
    EBOOK GRATIS CARA MENGHASILKAN UANG DARI ANDROID
    dengan cara membuat Aplikasi Android



  10. #10
    Advisor maspras's Avatar
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    lombok
    Posts
    14,167
    Rep Power
    23

    Re: Indonesia, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan?

    Quote Originally Posted by GEO View Post
    setuju menyambung no 1 juga masa keputusan MA bisa kalah
    hanya di Indonesia...
    sebuah negara (yang katanya berdasarkan) hukum.
    argumentasinya yang didebat dan didiskusikan bukan orangnya.. kecuali tong kosong.

Page 1 of 4 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO