Soal Sadap Anggota DPR

[a12i_5]

Beberapa hari yang lalu saya melihat tontonan di sebuah salah satu TV swasta yang membahas tentang Maraknya pejabat yang menghubungi Roy Suryo (Pakar Telematika) untuk mencarikan atau membuatkan Ponsel Anti Sadap. Tapi Untunglah Roy Suryo Menolak Dengan tegas sebagai seorang ahli itu adalah tindakan yang sangat tepat.

Tapi yang jadi pertanyaan saya, Kenapa DPR dan beberapa pejabat lain merasa gusar dan bahkan kalau kita baca ulasan Majalah Tempo edisi 18-24 Agustus 2008 halaman 27. Disana dibahas beberapa penolakan anggota DPR Gayus Lumbuun atas penyadapan tersebut. Penyadapan dianggap sudah terlalu jauh masuk wilayah pribadi. serangkaian penyadapan kata dia, membuat anggota dewan enggan mengangkat telepon.

Anggota Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana mengaku tak lagi berani Ngobrol bisnis lewat telepon. Padahal kata dia, dalam bisnis, UANG KOMISI, AKOMODASI, DAN JAMUAN ADALAH HAL WAJAR.

Dari beberapa ketakutan DPR menurut pribadi saya sungguh sangat tidak RASIONAL, KENAPA? Mereka digaji dari uang rakyat, hidup dari uang rakyat, dan katanya bekerja untuk rakyat???. Tapi ketika disadap tentang kerja mereka kok TAKUT???

KALAU TIDAK MELAKUKAN HAL YANG MELANGGAR, KENAPA TAKUT??!!!. Lagian KPK tidak akan mengobral Privasi2 Mereka yang tidak berkaitan dengan kinerja mereka?

Saya justru sepakat apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, Mereka yang bekerja dari uang RAKYAT, Harusnya setiap langkah kerja mereka harus diawasi, kalau perlu dipasang kamera disetiap kamar kerja mereka.

Jadi rakyat tahu semua kerja mereka....

Bagaimana menurut kawan2,,,

saL4M,,,

[Mr.Black]

saya sudah sering bilang, di thread yang lain juga bbrpkl, bahwa mereka itu bukan wakil rakyat tapi wakil partain wakil diri nya sendiri...

saya pribadi g punya kepercayaan lagi pd mereka...

[kentut2]

Sadap terus deh biar mereka kembali kekomitment awal waktu dipilih oleh rakyat... sekarang kalau giliran mo seneng2 saja lupa sama rakyat....Jadi kesimpulannya SADAP saja bro....jika perlu menu khusus kasih saja MIE SADAP he...he...

[a12i_5]

saya pikir juga begitu dan maju terus KPK... !!!!

[maspras]

anggota DPR minta privacy?
yang boneng aja dah...
wong semua biaya hidup tu ditanggung negara..
coba liat aja komponen2 gaji/tunjangan yang mereka terima tiap bulannya?

[WawanPri]

Mengapa mesti risih disadap? Kalau anggota DPR bekerja dengan baik dan benar mestinya tidak takut disadap. Yang konyolnya lagi, Kalau ada anggota DPR yang minta bantuan Roy untuk menciptakan ponsel anti sadap itu berarti ada kerja sampingan anggota DPR yang sifatnya menyeleweng.

[mayfhityoh]

Sadap terus deh biar mereka kembali kekomitment awal waktu dipilih oleh rakyat... sekarang kalau giliran mo seneng2 saja lupa sama rakyat....Jadi kesimpulannya SADAP saja bro....jika perlu menu khusus kasih saja MIE SADAP he...he...

sadap sadap.. sedap..
lapor lapor laper...
ayo KPK KPK ini yang ini..yang itu.. bukan saya,...saya baik.. saya baik.. mereka mereka itu itu penjahatnya...please bukan saya..

[yusdi_L]

Beberapa hari yang lalu saya melihat tontonan di sebuah salah satu TV swasta yang membahas tentang Maraknya pejabat yang menghubungi Roy Suryo (Pakar Telematika) untuk mencarikan atau membuatkan Ponsel Anti Sadap. Tapi Untunglah Roy Suryo Menolak Dengan tegas sebagai seorang ahli itu adalah tindakan yang sangat tepat.

Tapi yang jadi pertanyaan saya, Kenapa DPR dan beberapa pejabat lain merasa gusar dan bahkan kalau kita baca ulasan Majalah Tempo edisi 18-24 Agustus 2008 halaman 27. Disana dibahas beberapa penolakan anggota DPR Gayus Lumbuun atas penyadapan tersebut. Penyadapan dianggap sudah terlalu jauh masuk wilayah pribadi. serangkaian penyadapan kata dia, membuat anggota dewan enggan mengangkat telepon.

Anggota Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana mengaku tak lagi berani Ngobrol bisnis lewat telepon. Padahal kata dia, dalam bisnis, UANG KOMISI, AKOMODASI, DAN JAMUAN ADALAH HAL WAJAR.

Dari beberapa ketakutan DPR menurut pribadi saya sungguh sangat tidak RASIONAL, KENAPA? Mereka digaji dari uang rakyat, hidup dari uang rakyat, dan katanya bekerja untuk rakyat???. Tapi ketika disadap tentang kerja mereka kok TAKUT???

KALAU TIDAK MELAKUKAN HAL YANG MELANGGAR, KENAPA TAKUT??!!!. Lagian KPK tidak akan mengobral Privasi2 Mereka yang tidak berkaitan dengan kinerja mereka?

Saya justru sepakat apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, Mereka yang bekerja dari uang RAKYAT, Harusnya setiap langkah kerja mereka harus diawasi, kalau perlu dipasang kamera disetiap kamar kerja mereka.

Jadi rakyat tahu semua kerja mereka....

Bagaimana menurut kawan2,,,

saL4M,,,

Ya begitulah kira2 potret Anggota dewan kita yang rata2 munafik itu,klo udah jadi anggota DPR koq msh bicara bisnis.maka itu semoga rakyat di pemilu 2009 tidak tertipu lagi oleh orang2 macam mereka itu. kalau tidak jadi maling kenapa harus takut KPK ?? betul gaaakkk ???.....

[Fidel Castro]

@Anggota DPR, bikin hp sendiri aja di jamin anti sadap.
Caranya gampang, ntar eloe cari kaleng susu bekas 2 buah, trus kasi benang di tiap ujungnya (kayak anak2x jaman dulu). Nah kalo mau ngobrol sama konco korupsi elo, eloe pake tuh hp.

[tony harwi]

Sebenarnya ada ga sih peraturan yang membolehkan KPK
menyadap semua pembicaraan telepon dari seseorang
atau suatu lembaga?

Kalo' itu ada, tentu sah-sah aja lah KPK melakukannya.
Tapi, kalo' ga ada, berarti KPK juga telah melanggar
hak privacy seseorang.

Trus, hubungannya dengan DPR
pantaskah atau haruskah semua pembicaraan mereka
disadap oleh KPK?
atau hanya pada orang-orang tertentu yang "dicurigai"?

Soal uang komisi, jamuan, dll
dalam bisnis itu memang suatu hal yang sangat umum
bahkan bisa dibilang wajar
uang komisi itu kan sama halnya dengan fee marketing
jamuan makan dsb itu kan bagian dari biaya entertainment
tanyalah sama para pengusaha yang ada di sini.

Yang jadi masalah itu adalah
kalau bisnis yang dilakukan oleh anggota DPR (pejabat)
dan uang komisi, jamuan, dsb itu
berhubungan dengan posisi mereka sebagai anggota DPR
atau sebagai pejabat negara
misalnya dalam rangka menggolkan suatu UU
atau dalam rangka memenangkan tender
yang tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku
itu sudah masuk kolusi namanya.
Masa' sih anggota DPR ga ngerti itu?