Mana yang Cocok: Negara Federal atau Negara Kesatuan (RIS atau NKRI) ?

[paijo69]

Klasifikasi Bentuk Negara, adalah klasifikasi negara yang dilihat dari model penyatuan masyarakatnya, dan hubungan antara pusat dan daerah. —Perspektif vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrich menggunakan istilah pembagian kekuasaan secara teritorial. Contohnya: negara kesatuan, negara federal, serta konfederasi.—
Sedikit mengupas,

1. Negara Kesatuan, negara yang model masyarakatnya tidak mengenal adanya kekuasaan diluar kekuasaan pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan, kekuasaan daerah-daerah pada dasarnya adalah pemberian atau residu dari kekuasaan pemerintah pusat. —Hakikat negara kesatuan adalah kedaulatan tidak terbagi. Negara ini juga disebut negara Unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.
Contoh negara kesatuan adalah Indonesia.

Tetapi kadang-kadang di dalam negara kesatuan ini diadakan pembagian daerah, di mana dalam tiap-tiap daerah itu terdapat organisasi kenegaraan yang tegak sendiri. Pembagian daerah tersebut misalnya pembagian dalam daerah-daerah : Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan yang pada tiap-tiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan sendiri, yang di sebut pemerintah daerah. Tetapi kita harus ingat bahwa pemerintahan daerah ini tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang yang tertinggi mengenai apapun dalam lapangan pemerintahan, karena dalam tingkat terakhir dan tertinggi, putusan-putusan dalam pemerintahan itu yang wewenang mengadakan adalah pemerintahan pusat.

Bentuk negara kesatuan umumnya mempunyai sifat-sifat berikut:
- Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani pemerintah pusat.
- Negara hanya mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu DPR.
- Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosbud, serta hankam.

Menurut C.F Strong, dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan:
- Adanya supremasi dari DPR pusat.
- Tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat (kedaulatan menjadi milik badan/lembaga negara pemerintah pusat).

2. Negara Federal, adalah negara yang model hubungan antara pusat dan daerah didasarkan pada dualisme kekuasaan. Namun kekuasaan yang paling awal adalah kekuasaan dari daerah. Dalam negara federal, pemerintah pusat pada dasarnya adalah bentukan kesepakatan dari daerah-daerah. Dalam arti bahwa, kekuasaan pusat bukanlah kekuasaan yang hakiki, melainkan merupakan pemberian atau residu dari kekuasaan daerah (kedaulatan atau kekuasaan asli berada ditangan negara bagian, sementara kekuasaan negara federal berasal dari kekuasaan negara bagian yang diserahkan kepada negara federal).
Dalam negara federal juga tidak dikenal adanya istilah daerah untuk sebuah wilayah kekuasaan khusus, melainkan disebut dengan negara bagian. Kenapa negara? Karena merekalah yang sebenarnya memiliki kekuasaan atas wilayahnya sendiri.

Dalam sistem negara federal, posisi negara bagian setingkat dengan posisi daerah dalam negara kesatuan, akan tetapi yang berbeda adalah hanya pada persoalan kewenangannya dan kemandiriannya. Tapi negara bagian tidak bisa membuat sebuah hubungan eksternal dengan negara lain. Hal itu dilakukan oleh pemerintahan federal yang merupakan penanggung jawab secara keseluruhan dari negara-negara bagian yang terdapat didalamnya. Negara bagian dalam negara federal bukanlah sebuah negara berdaulat pada awalnya. Dan hanya menadapatkan kedaulatannya ketika menggabungkan diri dalam pemerintahan federal. Maka keputusan negara federal mengikat seluruh warga negara. Contoh negara federal adalah Amerika Serikat.

3. Negara Konfederasi, adalah negara yang merupakan bentukan dari beberapa negara berdaulat untuk merumuskan sebuah pemerintahan bersama. Perbedaan antara negara federal dan negara konfederasi adalah pada persoalan kedaulatan negara-negara yang bergabung didalamnya. Negara federal tidak terbentuk dari gabungan negara-negara berdaulat, sedangkan negara konfederasi terbentuk atas gabungan negara-negara berdaulat. Maka keputusan negara konfederasi tidak mengikat seluruh warga negaranya.
Contoh negara konfederasi adalah Swiss.


SUMBER: dari berbagai sumber.

-bersambung-

[paijo69]

-lanjutan-

Pernahkah timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri anda:

Mengapa NKRI adalah harga mati?
Mengapa kesatuan merupakan suatu hal yg absolut?
Mengapa banyak anggapan, jika bukan dengan negara kesatuan, maka negara ini akan hancur?
Sekedar ketakutankah?
Apakah saat ini tidak mungkin mendirikan negara federal?
Apakah pembangunan di negara ini sudah sedemikian merata dengan negara kesatuan?
Ataukah pembangunan saat ini bukan cerminan dari negara kesatuan?
Benarkah Pancasila tidak dapat diterapkan dalam negara federal?

Mencoba sedikit mengupas,
Kesatuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna: perihal satu; keesaan, sifat tunggal; satuan.
Jika melihat makna tersebut, lalu apakah yg bersifat tunggal dalam NKRI? Eksekutif, legislatif dan yudikatif (trias politica) yg terpusat atau kah pembangunan yg terpusat?

Mari coba kita lihat sila ke-3 Pancasila: Persatuan Indonesia, dan kita lihat makna persatuan dalam KBBI: gabungan (ikatan, kumpulan dsb) beberapa bagian yg sudah bersatu; perserikatan, serikat.
Bukankah ini cocok dengan bentuk federal? Federal/serikat sebenarnya cocok dgn semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu) yg menggambarkan banyak ragam budaya, bangsa, bahasa, ras serta kepercayaan.

Apakah dengan demikian (melihat sila ke-3 Pancasila) bentuk negara kesatuan tidak mengkhianati Pancasila yg notabene prinsip dasar negara? Bisa jadi demikian.
(Note: Yang tidak habis pikir lagi adalah banyak orang yg nyinyir dgn demokrasi [karena hanya mengadopsi negara lain, tidak sesuai dgn Pancasila yg padahal sila ke-4 nya merupakan bagian dari demokrasi, sebagai suatu penjajahan gaya baru dll] namun berteriak-teriak NKRI sebagai harga mati. Taukah darimana asal negara kesatuan? Kalo belum tau, silakan cari, yg jelas bukan dari Negara Indonesia )

Salah kaprah yg juga terjadi adalah, NKRI yg baru berumur 61 taun (17 Agustus 1950) namun dipopulerkan berumur 66 taun. Tentu saja ini bermaksud untuk mempropagandakan NKRI yg merdeka sejak taun 1945, padahal saat itu yg ada barulah Republik Indonesia (Jawa dan Sumatera kalo tidak salah).

Satu lagi catatan yg sering saya temukan adalah istilah Bangsa Indonesia yg sebenarnya TIDAK ADA!
Indonesia adalah sebuah NEGARA, BUKAN BANGSA.
Negara Indonesia terdiri dari banyak bangsa dan suku, ada Sunda, Jawa, Batak, Dayak, Bugis, Asmat dll.
Mengapa begitu?
Suku mempunyai makna (dari KBBI): golongan orang-orang (keluarga) yg seturunan; golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yg besar; golongan orang sebagian dari kaum yg seketurunan.
Suku bangsa mempunyai makna (dari KBBI): kesatuan sosial yg dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa.
Bangsa mempunyai makna (dari KBBI): kelompok masyarakat yg bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri; golongan manusia, binatang atau tumbuhan yg mempunyai asal-usul dan sifat khas yg sama.
Apakah di Indonesia sama asal-usul keturunan, adat, bahasa dan budayanya?

Jadi, ketika Indonesia menjadi sebuah Bangsa, maka akan terjadi penyingkiran atau bahkan pemusnahan terhadap suku dan bangsa yg ada di dalamnya. Apakah ini mungkin? Mungkin saja, dan kadang terjadi tanpa kita sadari, dengan genosida maupun bukan.
Apakah ini yg disebut sebagai kesatuan yg bersifat tunggal?
Entahlah, namun yg perlu dipahami yaitu, Indonesia adalah NEGARA, BUKAN BANGSA.

Akhirnya, mana yg sebenarnya cocok untuk Indonesia, Federal/Serikat atau Kesatuan?



Salam

[paijo69]

FAKTA MIRIS NEGARA KESATUAN «

Ketika Indonesia mendeklarasikan diri sebagai sebuah Negara Kesatuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, ini adalah sebuah dilema besar. Dilema besar yang tercipta dari fakta sosiologis bahwa Indonesia adalah sebuah Negara yang berdiri diatas fondasi heterogenitas budaya dan adat istiadat. Sebuah hal yang tidak bisa kita nafikkan bahwa sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah Negara, setiap daerah adalah satuan-satuan kecil pemerintahan yang memiliki system hukum dan cara hidupnya masing-masing. Dari sabang sampai merauke adalah jejeran geografis yang bercerita tentang fakta historis yang berbeda-beda.

Saya kemudian teringat dengan pelajaran sewaktu SD dulu bahwa Indonesia menjadi Negara yang mempersatukan seluruh daerah karena adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dialami oleh setiap daerah. Bahwa setiap daerah yang kini bergabung kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah daerah-daerah bekas jajahan Belanda dan Jepang. Alasan inilah yang kemudian dijadikan pelajaran turun-temurun sebagai rasionalisasi kepada setiap generasi bahwa “perasaan” itu adalah “penghapus” sejarah yang paling ampuh yang menghapus sejarah setiap daerah.

Menciptakan Negara kesatuan diatas landasan heterogenitas bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Hal ini juga kemudian menempatkan Indonesia menjadi satu-satunya Negara Kesatuan diatas landasan heterogenitas budaya di dunia. Amerika saja yang awalnya adalah Negara yang terbentuk dari koloni-koloni imigran inggris tidak memilih bentuk Negara Kesatuan sebagai bentuk ideal negaranya. Mereka lebih memilih menjadikan Amerika sebagai sebuah Negara Federal dimana setiap koloni bertranformasi menjadi Negara-negara bagian. Apa yang harus dilakukan Indonesia dengan pilihan bentuk Negara Kesatuannya adalah meleburkan setiap budaya dasar disetiap daerah untuk menciptakan sebuah budaya nasional. Namun, apakah budaya nasional yang dimaksdukan adalah sebuah budaya sintesis atukah budaya pemenang yang lahir dari sebuah proses akulturasi?

Jawabannya adalah “budaya pemenang” yang lahir dari sebuah proses akulturasi. Pembunuhan beberapa budaya untuk memaksakan sebuah budaya sebagai representasi merupakan pekerjaan yang berefek pada terciptanya sebuah cara berfikir di masyarakat yang menempatkan sebuah daerah lebih tinggi dari daerah yang lainnnya. Kita tidak pernah melihat bahwa yang dimaksudkan dengan budaya nasional adalah sebuah budaya yang bergabung dari beberapa budaya lokal. Tapi yang kita lihat adalah, orang papua yang dipaksa untuk mengenakan baju batik. Bahwa daerah wisata yang merupakan representase pariwisata internasional adalah Bali dan tolak ukur masyarakat modern adalah kehidupan seperti di Jakarta.

Realitas ini tentu saja merupakan penyebab terbesar ketertinggalan sebagian besar daerah dan menyebabkan Jakarta menjadi kota Over Capacity. Karena mayoritas orang di Indonesia beranggapan bahwa hidup di Jakarta memiliki prestise sosial yang lebih tinggi daripada hidup di daerahnya sendiri. Paradigm inilah yang kemudian tumbuh subur bahkan sampai di tingkat perguruan tinggi dan meracuni pemikiran sebagian besar mahasiswa. Yang nantinya, ketika mereka lulus, mereka akan melanjutkan hidup di Jakarta dan meninggalkan daerahnya.

Mereka tidak bisa disalahkan dalam persoalan ini, karena faktanya bahwa memang kehidupan yang lebih menjanjikan ada di kota besar. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika hanya sebagian kecil kota di Indonesia yang dijadikan kota besar ini berarti bahwa pembangunan yang terjadi berjalan diatas prinsip-prinsip diskriminatif. Mengapa tidak semua daerah dibangun dengan infrastruktur yang sama? Bukankah New York adalah kota termaju di USA sedangkan Ibu Kota justru berada di Washington DC?

Ataukah mungkin lebih baik kalau Indonesia menjadi sebuah Negara Federal?

[langit46]

Salah kaprah yg juga terjadi adalah, NKRI yg baru berumur 61 taun (17 Agustus 1950) namun dipopulerkan berumur 66 taun. Tentu saja ini bermaksud untuk mempropagandakan NKRI yg merdeka sejak taun 1945, padahal saat itu yg ada barulah Republik Indonesia (Jawa dan Sumatera kalo tidak salah).

Salah tapi kalo tidak salah...

[paijo69]

Salah tapi kalo tidak salah...

Silakan dikoreksi dan ditambahi..


Salam

[ntarluq]

gimana jika SI aja ...
sekedar usul , sapa tau diterima secara aklamasi ...

[paijo69]

gimana jika SI aja ...
sekedar usul , sapa tau diterima secara aklamasi ...

Sebenarnya saya tidak memberi pilihan tersebut, karena rawan.
Maksudnya menerapkan hukum SI begitu? Dasarnya apa? Lalu menjadi negara dgn bentuk apa?

[keizer]

kalau negara serikat sih ga masalah, jika melting poet kayak di amerika.
ragu kalau ego daerahnya masih gede kayak sekarang

[paijo69]

kalau negara serikat sih ga masalah, jika melting poet kayak di amerika.
ragu kalau ego daerahnya masih gede kayak sekarang

Bisa kasih contoh maksud ego daerah yg masih gede itu Bung Keizer?


Salam

[bingnyata]

NKRI.
Dengan catatan pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan benar, jangan hanya setengah hati. Pelaksananya daerah, keuntungan untuk pusat......siapa yang tidak protes kalau begitu caranya .

Mungkin untuk bos Joe renungi, ini kalau kita ambil US sebagai contoh.....
Kita belum siap untuk membentuk negara federasi, sumber daya manusia-nya masih belum memiliki potensi yang cukup untuk itu.

Sehingga :

1.Masih banyak oknum yang haus akan kekuasaan, dimana mereka ini biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Dalam NKRI, hal ini sedikit banyak hanya terjadi di pusat, di daerah.....mencontoh yang diatas. Dengan itu, bila kita bisa mengontrol pemerintahan di pusat agar bekerja dengan benar, maka diharapkan di daerah pun akan mencontoh hal tersebut.

2.Dalam sistim federasi, umumnya tiap negara mempunyai pemerintahan, undang-undang sendiri, mengatur keluar masuk dana sendiri dan sebagainya. Hal tersebut rawan sekali dimanfaatkan segelintir oknum yang kemudian berinisatif memproklamirkan negara tersebut menjadi negara mandiri.
Apakah hal tersebut salah?
Tergantung.
Jika hal itu terjadi pada jaman prasejarah tidak mengapa, jika harus terjadi. Tidak demikian halnya dengan saat sekarang, dan dimasa yang akan datang. Persaingan dalam bidang ekonomi (kesejahteraan) tingkat internasional akan semakin memanas. Ingat era pasar bebas semakin dekat.
Juga apakah salah kalau saya mengatakan bahwa sebuah negara kecil akan lebih mudah dijajah dibandingkan dengan negara yang besar? Khan sudah ada kata-kata bijaksana berujar, "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh". Sebatang lidi itu mudah sekali dipatahkan, tidak demikian halnya dengan segombyok lidi. Perlu saya ingatkan praktek penjajahan dan perbudakan itu masih ada di jaman ini, walau dengan bentuk terselubung. Negara kecil juga akan mudah sekali di dikte oleh negara lain yang lebih besar. Yang pada akhirnya akan menghilangkan pula kemandirian negara imut tersebut. Lantas apa gunanya memproklamirkan diri?

Demikian yang sempat terlintas di pikiran saya, nanti kalau ada yang melintas lagi akan saya lanjutkan.


Peeeace 4 all