Siapakah Polisi Moral Indonesia? --> Pemerintah? Polisi? Ormas?

[ntarluq]

seperti yg saya bilang "polisi moral" syndrome ini bisa menjangkiti siapa saja.

tinggal tunggu giliran anda ...
cuma sudah nggak ada kata syndrome nya lagi ... ha.. ha.. ha...

[earsun]

tinggal tunggu giliran anda ...
cuma sudah nggak ada kata syndrome nya lagi ... ha.. ha.. ha...

ya semoga saya ga ikut tertular deh hahahahaha

[ntarluq]

ya semoga saya ga ikut tertular deh hahahahaha

kalau itu suatu hidayah ... tak akan ada yg sanggup menolaknya .... haa .. haa... haa...
seperti yg ber-bondong2 di amerika ...dan eropa .... haa..haa...

[earsun]

kalau itu suatu hidayah ... tak akan ada yg sanggup menolaknya .... haa .. haa... haa...
seperti yg ber-bondong2 di amerika ...dan eropa .... haa..haa...

Ah masak sih?
Tapi saya memang sama sekali tidak pantas untuk menerima hidayah kok..... jadi saya terpaksa tidak berharap terlalu banyak

[ntarluq]

Ah masak sih?
Tapi saya memang sama sekali tidak pantas untuk menerima hidayah kok..... jadi saya terpaksa tidak berharap terlalu banyak

lha iyaa ...
emang ada yg maksa ?? hidayah itu muncul tiba2 dari dalam tanpa pernah debat atau diskusi sebelumnya ...
mana ada yg tahu kapan datangnya ... bahkan bisa juga nggak pernah terjadi ... , jadi santai2 aja bro ...

walahualambisawab ....

[earsun]

lha iyaa ...
emang ada yg maksa ?? hidayah itu muncul tiba2 dari dalam tanpa pernah debat atau diskusi sebelumnya ...
mana ada yg tahu kapan datangnya ... bahkan bisa juga nggak pernah terjadi ... , jadi santai2 aja bro ...

walahualambisawab ....

iya deh... we'll see yah....
disudahi saja obrolan hidayah ini.... nanti dimarahi yg punya thread yang sangat bermoral ini loh......

[Victory]

Permisi, saya pendaftar baru ingin mengutarakan pendapat saya...

Menurut saya Polisi Moral (yang sesuai dengan definisi pembuat trit) di Indonesia ada satu: Aparatur penegak hukum.

Penegakan hukum sipil bagi saya, harus dilakukan satu lembaga yang ditunjuk undang-undang. Mengapa begitu? Karena semakin banyak lembaga yang memegang peranan sebagai 'polisi' akan menimbulkan kerancuan, Hukum/norma yang mana yang mereka tegakkan? apakah mereka menegakkan hukum dan norma yang mewakili nilai keadilan bagi SELURUH RAKYAT yang dilindungi oleh undang-undang yang sama, ataukah mereka menegakkan hukum dan norma yang hanya mengakomodasi sebagian atau sebagian besar rakyat hanya karena menyandang status mayoritas dan menegasikan rakyat yang disebut minoritas?

Sedangkan Polisi moral yang sebenarnya, bagi saya adalah satu: Diri sendiri. Karena itulah manusia dibilang ciptaan yang sempurna, karena setiap manusia dibekali dengan kesadaran diri. Terlepas dari mereka menggunakannya atau tidak.

Penegakan hukum moral sebenarnya di masyarakat kita sudah ada, yaitu hukuman sosial yang akan diterima bila kita melanggar nilai/norma masyarakat. Jadi, Kita tidak memerlukan 'polisi moral' yang lain, selain polisi yang menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang.

[adakajak]

Permisi, saya pendaftar baru ingin mengutarakan pendapat saya...

Menurut saya Polisi Moral (yang sesuai dengan definisi pembuat trit) di Indonesia ada satu: Aparatur penegak hukum.

Penegakan hukum sipil bagi saya, harus dilakukan satu lembaga yang ditunjuk undang-undang. Mengapa begitu? Karena semakin banyak lembaga yang memegang peranan sebagai 'polisi' akan menimbulkan kerancuan, Hukum/norma yang mana yang mereka tegakkan? apakah mereka menegakkan hukum dan norma yang mewakili nilai keadilan bagi SELURUH RAKYAT yang dilindungi oleh undang-undang yang sama, ataukah mereka menegakkan hukum dan norma yang hanya mengakomodasi sebagian atau sebagian besar rakyat hanya karena menyandang status mayoritas dan menegasikan rakyat yang disebut minoritas?

Sedangkan Polisi moral yang sebenarnya, bagi saya adalah satu: Diri sendiri. Karena itulah manusia dibilang ciptaan yang sempurna, karena setiap manusia dibekali dengan kesadaran diri. Terlepas dari mereka menggunakannya atau tidak.

Penegakan hukum moral sebenarnya di masyarakat kita sudah ada, yaitu hukuman sosial yang akan diterima bila kita melanggar nilai/norma masyarakat. Jadi, Kita tidak memerlukan 'polisi moral' yang lain, selain polisi yang menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang.

Saya juga masih baru juga berpendapat , jika aparat negara tidak berfungsi dalam menegakkan moral , maka sebaiknya masyarakat sendiri yang melaksanakannya
cukup gitu aja.

[Victory]

masyarakat yang mana om? lalu apakah semua masyarakat - yang majemuk - diperbolehkan - secara dan atas nama moral - menegakkan hukumnya sendiri? Kalau boleh, saya akan bunuh mereka yang membunuh ayam saya.

[GEO]

nah gitu donk.. jadi tegas..
bahwasanya saya tidak menyebutkan ttg jabatan..
jabatan itu hal lain..
sekarng pertanyaannya siapakah polisi moral Indonesia?
yang ini belum terjawab..

jadi anda berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu polisi moral, itu sah2 saja..
selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan pada ketentuan dan peraturan hukum yang melandaskan pada moralitas??

jika memang polisi moral di Indonesia diperlukan, jawab saja dengan tegas. seperti:
"Indonesia perlu polisi moral"

baru kita beranjak pada pertanyaan2:
siapa polisi moral Indonesia?
bagaimana status mereka? kontrak? full permanen? ad hoc? dsb dsb dsb
apakah mereka perlu diberi jabatan?
dsb dsb

jadi
perlukah Indonesia memiliki polisi moral?

sebelum lanjut dengan yang di bold
Mapras dan saya belum sepakat ,dengan Standard Moral apakah sesuatu itu bisa dipolisimoralkan
Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang berbeda dengan keyakinan Agama yang berbeda juga ,bagaimana kita menyamakan Standard Moral yang sama yang akan di gunakan untuk mempolisimoralkan sesuatu yang di anggap melanggar Moral ?

Standard Moral yang seperti apa ?
Demi tidak terjadinya Tebang Pilih ..