Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Like Tree1Likes

Thread: Perda Syariah. Perda yang Inkonstitusional


  1. #1
    Senior Contributor earsun's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    where many malls and culinary gathered
    Posts
    7,922
    Rep Power
    33

    Perda Syariah. Perda yang Inkonstitusional

    LINK

    Pemerintah Tolak Perda Syariah Kota Tasikmalaya

    Marcellus Hernowo | Agus Mulyadi | Rabu, 6 Juni 2012 | 17:28 WIB





    JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, pemerintah pusat tidak akan menyetujui peraturan daerah syariah yang rencananya diterapkan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perda itu bertentangan dengan prinsip otonomi daerah.

    Gamawan menuturkan, perda syariah menyangkut agama. Sementara agama tidak termasuk bagian yang diotonomikan dan tetap menjadi urusan pemerintah pusat. "Ini masalah pertama," kata Gamawan, Rabu (6/6/2012), di Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Masalah lain tentang polisi syariah yang disebut di perda syariah tersebut. "Polisi itu terkait dengan keamanan. Padahal, pertahanan dan keamanan tidak diserahkan ke daerah dan tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Jadi, ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah," ujar Gamawan.
    Namun, dia mengaku belum mengetahui secara detail rencana Kota Tasikmalaya menerapkan perda syariah. Dia mengatakan baru mendengar masalah ini dari media. Untuk itu, dalam satu hari atau dua hari ke depan, dia akan memanggil Wali Kota serta DPRD Kota Tasikmalaya untuk membicarakan masalah ini.
    Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, khawatir rencana pembentukan polisi syariah akan menjadi peluang untuk mengakomodasi kelompok-kelompok tertentu.

    --------------------------------------
    Perda berdasarkan aturan salah satu agama saja sudah pasti akan menebarkan diskriminasi dan intoleransi dimana saja diterapkan.

    Rongrongan para radikal sudah harus dipandang serius.
    Last edited by earsun; 06-06-12 at 06:07 PM.
    Legion of mindless zombies could even turned insolent marauder into a demigod

  2. #2
    Senior Contributor earsun's Avatar
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    where many malls and culinary gathered
    Posts
    7,922
    Rep Power
    33

    Re: Perda Syariah...Perda yang inkonstitusional.

    LINK

    Eva K Sundari Tolak Rencana Perda Syariah di Tasikmalaya

    Sandro Gatra | Tri Wahono | Rabu, 6 Juni 2012 | 06:22 WIB






    JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menerapkan peraturan daerah syariah dinilai akan melanggar konstitusi dan diskriminatif. Bahkan, jika rencana itu diterapkan, dinilai melanggar hak asasi manusia.
    "Mewajibkan perempuan-perempuan memakai kerudung dan membentuk polisi syariah merupakan antikonstitusi dan diskriminatif,"
    kata anggota Komisi III DPR, Eva K Sundari, di Jakarta, Rabu (6/6/2012).
    Eva menjelaskan, dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah ditegaskan bahwa masalah hukum, keamanan, dan agama bukan kewenangan daerah. Eva menilai rencana itu hanya untuk kepentingan pilkada yang akan digelar awal Juli 2012.
    Pemerintah pusat, kata politisi PDI Perjuangan itu, harus menghentikan rencana itu dan memberi arahan daerah sesuai konsensus empat pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu, lanjut dia, partai politik harus serius mendidik para kadernya.
    "Kita berharap DPRD Kota Tasikmalaya dan perempuan melakukan perlawanan bukan saja demi tertibnya pelaksanaan prinsip konstitusionalisme di daerah, tetapi juga merupakan penolakan pembuatan keputusan-keputusan strategis wali kota pada saat yang bersangkutan dalam status quo menjelang pilkada," pungkas Eva.
    Legion of mindless zombies could even turned insolent marauder into a demigod

  3. #3
    Contributor agatha's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    4,986
    Rep Power
    22

    Re: Perda Syariah...Perda yang inkonstitusional.

    Quote Originally Posted by earsun View Post
    LINK

    Pemerintah Tolak Perda Syariah Kota Tasikmalaya

    Marcellus Hernowo | Agus Mulyadi | Rabu, 6 Juni 2012 | 17:28 WIB





    JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, pemerintah pusat tidak akan menyetujui peraturan daerah syariah yang rencananya diterapkan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perda itu bertentangan dengan prinsip otonomi daerah.

    Gamawan menuturkan, perda syariah menyangkut agama. Sementara agama tidak termasuk bagian yang diotonomikan dan tetap menjadi urusan pemerintah pusat. "Ini masalah pertama," kata Gamawan, Rabu (6/6/2012), di Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Masalah lain tentang polisi syariah yang disebut di perda syariah tersebut. "Polisi itu terkait dengan keamanan. Padahal, pertahanan dan keamanan tidak diserahkan ke daerah dan tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Jadi, ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah," ujar Gamawan.
    Namun, dia mengaku belum mengetahui secara detail rencana Kota Tasikmalaya menerapkan perda syariah. Dia mengatakan baru mendengar masalah ini dari media. Untuk itu, dalam satu hari atau dua hari ke depan, dia akan memanggil Wali Kota serta DPRD Kota Tasikmalaya untuk membicarakan masalah ini.
    Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, khawatir rencana pembentukan polisi syariah akan menjadi peluang untuk mengakomodasi kelompok-kelompok tertentu.

    --------------------------------------
    Perda berdasarkan aturan salah satu agama saja sudah pasti akan menebarkan diskriminasi dan intoleransi dimana saja diterapkan.

    Rongrongan para radikal sudah harus dipandang serius.

    Bukannya sejak 2011....
    sudah di bahas perda bermasalah ini?
    negara ngak serius ajah beresin.... yg bogor... walikotanya berulah lagi kan? google ajah berita terbaru


    Kementerian Dalam Negeri Terus Evaluasi Perda Bermasalah | nasional | Tempo.co



    Senin, 24 Januari 2011 | 16:35 WIB

    Kementerian Dalam Negeri Terus Evaluasi Perda Bermasalah

    Besar Kecil Normal

    TEMPO
    Interaktif
    , Jakarta - Kementerian Dalam Negeri akan
    mengevaluasi kembali sejumlah peraturan daerah (Perda) yang dianggap melanggar
    hak asasi manusia. "Kita lihat dulu dan evaluasi dengan case by case
    (kasus demi kasus). Bisa juga masuk dalam 3000 perda yang sedang dievaluasi,"
    kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dikantornya, Jakarta, Senin 24 Januari
    2011.

    Kebijakan pemerintah daerah dinilai memicu pelanggaran HAM.
    Diantaranya melalui peraturan daerah yang mengancam sektor informal (pedagang
    kaki lima, nelayan dan petani) serta Perda-Perda syariah. Penilaian itu
    dilontarkan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),
    Jumat (21/1) lalu.

    Menurut Gamawan, ada beberapa hal yang bersifat lokal
    terkadang harus dihormati. Ia mencontohkan di Bali, dimana ketika hari raya
    Nyepi berlangsung tak ada yang boleh menyalakan api, bahkan pesawat pun tidak
    boleh terbang (take off). "Itu kan harus kita hormati. Tapi yang menyeluruh,
    seperti kalau ada kekhususan tertentu yang tidak mengganggu yang lain, menurut
    saya boleh saja," ujarnya.

    Ia juga mencontohkan, misalnya di suatu daerah
    masyarakatnya sampai 100 persen beragama tertentu, lalu disana ada Perda yang
    bersifat menganjurkan, menurut dia tidak menjadi masalah. "Tapi kalau misalnya
    (aturan Perda) tidak dikerjakan lalu dihukum, tidak seperti itu. Kan Perda
    (hanya) menganjurkan," kata dia.

    Hal yang tidak diperbolehkan, menurut
    Gamawan, adalah jika Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau
    bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. "Nah itu yang tidak boleh,"
    ujarnya.

    Saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengevaluasi sekitar
    3000 Perda bermasalah
    . Kewajiban evaluasi menjadi peluang untuk melakukan
    perbaikan terhadap kekeliruan, baik yang bersifat pelanggaran aturan yang lebih
    tinggi maupun yang tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan yang
    ada.

    MUNAWWAROH
    earsun likes this.

  4. #4
    Contributor agatha's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    4,986
    Rep Power
    22

    Re: Perda Syariah...Perda yang inkonstitusional.


    Tegakkan Perda Islami, Pemkot Tasik Bentuk Polisi Syariah | Seputar Aceh


    Tegakkan Perda
    Islami, Pemkot Tasik Bentuk Polisi Syariah



    30 Mei 2012 oleh Redaksi kanal Berita dengan
    Komentar




    Tasikmalaya
    — Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya akan membentuk Satuan Polisi Syariah, sebagai petugas yang bertindak menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2009 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Ajaran Agama Islam.

    “Untuk penegakan Perda 12, nanti akan ada Polisi Syariah,” kata Sekretaris Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Tio Indra Setiadi kepada wartawan, belum lama ini.

    Rencananya, kata Tio, petugas Polisi Syariah itu, status keanggotaannya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugasnya akan disiagakan di tempat hiburan, bahkan setiap pelosok wilayah Kota Tasikmalaya.

    Ia menjelaskan, fungsi tugas Polisi Syariah, mengawasi dan menindak tegas dengan memberi sanksi sesuai peraturan, apabila terbukti melanggar Perda tersebut.

    Salah satu yang akan ditindak oleh Polisi Syariah itu, kata Tio, seperti kaum perempuan tidak menutup aurat atau berbusana minim dan ketat yang mengumbar aurat perempuan. Adapun mengenai sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar Perda, terannya, di antaranya seperti teguran, denda bahkan kurungan.

    Sebelum mulai ditegakan, kita terlebih dahulu melakukan sosialisasi, dan yang beragama lain (bukan muslim) dapat memberikan suatu penghormatan


    Agar Perda dapat ditegakan dengan baik, jelas Tio, perlu dikuatkan dengan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) yang masih dalam tahap pembahasan.”Perwalkot dalam minggu ini selesai. Kita bukan berlambat-lambat menyusun Perwalkot, tapi harus menyusun pandangan yang luas, apakah kita sudah siap untuk penegakannya atau tidak,” katanya.

    Menurut dia, Perda nomor 12 sudah layak diterapkan oleh Pemkot Tasikmalaya, apalagi rumusan Perda itu berdasarkan kajian seluruh anggota DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat. Namun, ia berharap dalam penegakannya bukan hanya didukung dengan dibentuknya Polisi Syariah, melainkan harus ada pengadilannya, bahkan tempat penampungan bagi masyarakat yang melanggar.

    “Sekarang kalau terjadi pelanggaran, kemudian kalau ada sanksi dikurung, siap ga tempatnya? Itu yang akan dibahas Pemerintah Kota,” katanya.

    Dalam penegakan Perda tersebut, ia berharap dapat berlangsung sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh masyarakat untuk kebaikan bersama. Bahkan pihak yang bukan muslim, Tio berharap dapat menghargai dan menghormati dengan adanya Perda tersebut. “Sebelum
    mulai ditegakan, kita terlebih dahulu melakukan sosialisasi, dan yang beragama
    lain (bukan muslim) dapat memberikan suatu penghormatan,
    ” pungkasnya
    .
    (kabar-priangan.com)


    mmm...
    penghormatan katanya



  5. #5
    Junior Member zenie's Avatar
    Join Date
    Dec 2011
    Posts
    434
    Rep Power
    6

    Re: Perda Syariah...Perda yang inkonstitusional.

    Quote Originally Posted by agatha View Post
    Salah satu yang akan ditindak oleh Polisi Syariah itu, kata Tio, seperti kaum perempuan tidak menutup aurat atau berbusana minim dan ketat yang mengumbar aurat perempuan. Adapun mengenai sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar Perda, terannya, di antaranya seperti teguran, denda bahkan kurungan.
    Kasian ya perempuan..
    Masalah baju aja diurusin..

    Saya tidak pernah tuh liat perda yang ngurusin baju laki-laki..
    Apa ini berarti laki-laki yang tidak bisa menahan nafsu atau perempuan yang suka memancing nafsu?

    Quote Originally Posted by agatha View Post
    Sebelum mulai ditegakan, kita terlebih dahulu melakukan sosialisasi, dan yang beragama lain (bukan muslim) dapat memberikan suatu penghormatan
    Penghormatan apa?
    Melakukan hal yang sama?
    Tidak mau..

    Anda kira Tasikmalaya itu cuma punya 1 agama saja?
    Jangan-jangan ketika umat Hindhu sembahyang dengan kebayanya, semuanya pada ditangkepin oleh polisi syariah juga..

    Btw, kok makin banyak kepala daerah yang keblinger gini yah?
    Menganggap agama sendiri nomer 1 shingga aturan agama nya dipaksakan untuk semua masyarakat..
    Last edited by zenie; 06-06-12 at 07:55 PM.
    The Heart of Mathematics is Its Problems (Paul Halmos)

  6. #6
    Senior Contributor ntarluq's Avatar
    Join Date
    Jun 2011
    Posts
    8,517
    Rep Power
    0

    Re: Perda Syariah...Perda yang inkonstitusional.

    saya sebetulnya setuju dgn perda syariah , tapi karena yg lain masih mbingungi , jadi kita tunggu aja ...
    pemerintah maunya gimana ...
    1+1+1=1 (?) TAU SAMA TAU AJA ....

  7. #7
    Senior Member
    Join Date
    Oct 2009
    Posts
    1,546
    Rep Power
    8

    Re: Perda Syariah...Perda yang inkonstitusional.

    Quote Originally Posted by zenie View Post
    Kasian ya perempuan..
    Masalah baju aja diurusin..

    Saya tidak pernah tuh liat perda yang ngurusin baju laki-laki..
    Apa ini berarti laki-laki yang tidak bisa menahan nafsu atau perempuan yang suka memancing nafsu?

    Btw, kok makin banyak kepala daerah yang keblinger gini yah?
    kepala daerah otak udang, kenapa perempuan yang jadi korban ?
    99% yang berbusana santun malah yang punya masalah moral, karena mudah untuk menutupi kelakuannya, coba saja cari di youtube

  8. #8
    Member
    Join Date
    May 2012
    Posts
    771
    Rep Power
    8

    Re: Perda Syariah...Perda yang inkonstitusional.

    negare ini sungguh sedang memutilasi dirinye sendiri....... penguase nye hampir gob**k semue..

  9. #9
    Contributor agatha's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Posts
    4,986
    Rep Power
    22

    Re: Perda Syariah...Perda yang inkonstitusional.

    Quote Originally Posted by ntarluq View Post
    saya sebetulnya setuju dgn perda syariah , tapi karena yg lain masih mbingungi , jadi kita tunggu aja ...
    pemerintah maunya gimana ...

    Mr. LuQ
    Coba komen dong buat berita ini....
    Belum ada perda-perda-an di sana khaaan? Belum ada perda-perdaan ajah udah seperti giniih...
    Coba komen... gimana jika di situ juga dibikin per-da-perdaan...
    Apa ngk makin habiz ajah gaung Pancasila yang mestinya kuat menjadi dasar NKRI?
    Ayo LuQ .... kasih pencerahan LuQ... pleaseeee.....



    Biarkan Konghucu Berkongres




    Biarkan Konghucu Berkongres

    Protes terhadap rencana Kongres Internasional Agama Konghucu di Medan memunculkan lagi pertanyaan penting. Sampai kapan masyarakat terus-menerus menawar soal kebebasan beragama dan berkeyakinan? Masalah ini semestinya telah selesai dan tak perlu lagi dirongrong lewat berbagai cara, termasuk melalui kebebasan berpendapat dan berdemonstrasi. Setiap orang memang berhak untuk bersuara, termasuk menolak suatu kegiatan seperti kongres Konghucu itu, yang akan digelar pada 22-26 Juni. Negara juga menjamin kebebasan berunjuk rasa seperti yang dilakukan oleh Forum Aliansi Umat Islam, kelompok yang mendatangi kantor Wali Kota Medan untuk menolak perhelatan Konghucu itu. Tapi perlu diingat bahwa setiap warga negara juga diwajibkan menghormati hak orang atau kelompok lain.
    Dengan prinsip seperti itu, sikap para pemrotes masih bisa ditoleransi sepanjang tidak memaksakan kehendak. Mereka berdalih, antara lain, perhelatan ini tidak layak digelar karena penganut agama Konghucu di Medan amat sedikit. Alasan ini tentu sulit diterima karena bersifat relatif dan tak berpijak pada hukum.
    Sekecil apa pun jumlah pemeluk keyakinan- bahkan jika hanya satu orang punia tetap memiliki hak yang sama dengan pemeluk agama lain.

    Alasan lain, bahwa kongres itu mengesampingkan kearifan lokal, juga aneh. Jika kearifan lokal itu merujuk pada budaya tertentu, katakanlah budaya Melayu, kurang tepat pula. Masalahnya, secara historis Kota Medan tumbuh dan berkembang justru karena adanya akulturasi budaya.
    Begitu juga dalih bahwa lokasi kongres tak jauh dari bekas Masjid Raudhatul Islam yang dirobohkan sebuah pengembang. Konflik tanah masjid ini tidak relevan dijadikan alasan untuk mengurangi hak kelompok atau umat lain mengadakan kegiatan. Jika penggusuran masjid dinilai merugikan umat Islam dan terbukti melanggar aturan, hal ini bisa diperkarakan secara hukum. Jadi, tidak ada alasan satu pun untuk melarang kongres Konghucu.
    Dasar negara dan konstitusi republik ini jelas menjamin kebebasan beragama. Perlindungan terhadap agama dan pemeluknya ditegaskan dalam konstitusi dan sejumlah undang-undang lain, seperti UndangUndang Hak Asasi Manusia. Ini berarti para pemeluk agama bebas pula menggelar kegiatan apa pun sepanjang tak mengganggu hak orang lain. Apalagi, pertemuan Konghucu itu akan banyak diisi dengan seminar yang menampilkan puluhan intelektual Konghucu dari berbagai negara, seperti Cina, Taiwan, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.
    Kota Medan juga akan diuntungkan secara ekonomi karena banyak acara pendukung yang digelar.
    Misalnya, festival barongsai sepanjang satu kilometer yang diikuti 12 tim dari berbagai negara yang rencananya akan membuat rekor barongsai terpanjang se-Asia Tenggara. Ini tentu memancing wisatawan, terutama dari mancanegara. Dengan kata lain, perhelatan ini sesuai pula dengan program Pemerintah Kota Medan yang sudah mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun kunjungan wisata.

    Kami berharap Wali Kota Medan menolak tegas tuntutan pemrotes dan tetap mengizinkan kongres Konghucu di sana. Sikap teguh ini perlu diambil bukan sekadar karena kegiatan itu menguntungkan secara ekonomi, tapi terutama demi melindungi hak umat Konghucu.

  10. #10
    Senior Contributor ntarluq's Avatar
    Join Date
    Jun 2011
    Posts
    8,517
    Rep Power
    0

    Re: Perda Syariah...Perda yang inkonstitusional.

    Quote Originally Posted by agatha View Post
    Mr. LuQ
    Coba komen dong buat berita ini....
    Belum ada perda-perda-an di sana khaaan? Belum ada perda-perdaan ajah udah seperti giniih...
    Coba komen... gimana jika di situ juga dibikin per-da-perdaan...
    Apa ngk makin habiz ajah gaung Pancasila yang mestinya kuat menjadi dasar NKRI?
    Ayo LuQ .... kasih pencerahan LuQ... pleaseeee.....

    Biarkan Konghucu Berkongres
    Biarkan Konghucu Berkongres

    Protes terhadap rencana Kongres Internasional Agama Konghucu di Medan memunculkan lagi pertanyaan penting. Sampai kapan masyarakat terus-menerus menawar soal kebebasan beragama dan berkeyakinan? Masalah ini semestinya telah selesai dan tak perlu lagi dirongrong lewat berbagai cara, termasuk melalui kebebasan berpendapat dan berdemonstrasi. Setiap orang memang berhak untuk bersuara, termasuk menolak suatu kegiatan seperti kongres Konghucu itu, yang akan digelar pada 22-26 Juni. Negara juga menjamin kebebasan berunjuk rasa seperti yang dilakukan oleh Forum Aliansi Umat Islam, kelompok yang mendatangi kantor Wali Kota Medan untuk menolak perhelatan Konghucu itu. Tapi perlu diingat bahwa setiap warga negara juga diwajibkan menghormati hak orang atau kelompok lain.
    Dengan prinsip seperti itu, sikap para pemrotes masih bisa ditoleransi sepanjang tidak memaksakan kehendak. Mereka berdalih, antara lain, perhelatan ini tidak layak digelar karena penganut agama Konghucu di Medan amat sedikit. Alasan ini tentu sulit diterima karena bersifat relatif dan tak berpijak pada hukum.
    Sekecil apa pun jumlah pemeluk keyakinan- bahkan jika hanya satu orang punia tetap memiliki hak yang sama dengan pemeluk agama lain.

    Alasan lain, bahwa kongres itu mengesampingkan kearifan lokal, juga aneh. Jika kearifan lokal itu merujuk pada budaya tertentu, katakanlah budaya Melayu, kurang tepat pula. Masalahnya, secara historis Kota Medan tumbuh dan berkembang justru karena adanya akulturasi budaya.
    Begitu juga dalih bahwa lokasi kongres tak jauh dari bekas Masjid Raudhatul Islam yang dirobohkan sebuah pengembang. Konflik tanah masjid ini tidak relevan dijadikan alasan untuk mengurangi hak kelompok atau umat lain mengadakan kegiatan. Jika penggusuran masjid dinilai merugikan umat Islam dan terbukti melanggar aturan, hal ini bisa diperkarakan secara hukum. Jadi, tidak ada alasan satu pun untuk melarang kongres Konghucu.
    Dasar negara dan konstitusi republik ini jelas menjamin kebebasan beragama. Perlindungan terhadap agama dan pemeluknya ditegaskan dalam konstitusi dan sejumlah undang-undang lain, seperti UndangUndang Hak Asasi Manusia. Ini berarti para pemeluk agama bebas pula menggelar kegiatan apa pun sepanjang tak mengganggu hak orang lain. Apalagi, pertemuan Konghucu itu akan banyak diisi dengan seminar yang menampilkan puluhan intelektual Konghucu dari berbagai negara, seperti Cina, Taiwan, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.
    Kota Medan juga akan diuntungkan secara ekonomi karena banyak acara pendukung yang digelar.
    Misalnya, festival barongsai sepanjang satu kilometer yang diikuti 12 tim dari berbagai negara yang rencananya akan membuat rekor barongsai terpanjang se-Asia Tenggara. Ini tentu memancing wisatawan, terutama dari mancanegara. Dengan kata lain, perhelatan ini sesuai pula dengan program Pemerintah Kota Medan yang sudah mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun kunjungan wisata.

    Kami berharap Wali Kota Medan menolak tegas tuntutan pemrotes dan tetap mengizinkan kongres Konghucu di sana. Sikap teguh ini perlu diambil bukan sekadar karena kegiatan itu menguntungkan secara ekonomi, tapi terutama demi melindungi hak umat Konghucu.
    1. konggres Konghuchu , pastinya tak melanggar UU ...
    2. penolakan thdp konggres agar dicari akar permasalahannya ... ada apa? .....
    3. selesaikan masalah , seluruhnya ...

    gwa nggak tau ada apa disana ...
    mending dibuka saja ...
    tidak menghalangi konggres , pun tidak meng ignore akar masalah dari penolakan ...
    harus ada talk antar para pihak ...
    1+1+1=1 (?) TAU SAMA TAU AJA ....

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
©2008 - 2013 PT. Kompas Cyber Media. All Rights Reserved.

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0